Andalan

SABOTASE KRIMINALISASI DAN REKAYASA KASUS


SABOTASE KRIMINALISASI DAN REKAYASA KASUS
MASYARAKAT BANYUASIN MENGGUGAT MBM


BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID  03 OKTOBER 2018
Nomor Lapor  : 0011/MBM.WR/lX/2018
Lampiran         : Terlampir
Perihal              : Mohon Untuk Ditindak Secara Hukum.


Kepada Yth : 

Kapolri  : Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Kabareskrim Mabes Polri : Komjen. Pol. Drs. Arief Sulistyanto, M.si.

Div Propam Mabes Polri   : Irjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.


Di –


          MABES POLRI

Dengan Hormat,
Sebelum kami menyampai kan perihal surat di atas. perkenankan lah kami menyampai kan ucapan selamat menjalankan aktifitas, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak/Ibuk Aparat Penegak Hukum di Bangsa Indonesia Raya ini Dimana pun berada beserta seluruh keluarga tercintanya, Amin.


Ada adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana iaitu,”lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar”. adagium ini mensyaratkan bahawa ketika satu orang benar atau tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka Runtuhlah Hukum Itu.


Atas dasar hukum UUD,45 dan Pancasila konsep adagium ini terlahir dan dasar ini lah saya mewakili Masyarakat Banyuasin Menggugat (MBM) menyampaikan sekelumit kecil masalah yang ada di tengah masyarakat kami masala-masala ini selalu terjadi didalam keseharian kehidupan berbangsah dan bernegara di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ini.


Makah Dengan Nama Allah Tuhan Penguasa Segala Alam. Kami MEDIA TRIBUNUS.CO.ID BIRO SUMSEL Menyampaikan perihal yang sangat prinsip dan penting mengingat dampak dari yang selama ini terjadi di tengah masyarakat kami khususnya di Kabupaten Banyuasin sumsel membuat kami masyarakat ini sudah sangat tidak percaya lagi pada yang namanya Polisi pelindung, pengayom dan melayani masyarakat yang kenyataannya polisi sebaliknya”,Itulah fakta sesungguhnya. Dengan adanya kejadian ini kami meyakinkan diri pada tugas dan tanggung jawab seorang Polisi sebagaimana disebutkan di dalam UU No 2 Tahun 2002 bahwa Polisi suatu Institusi Penegak hukum yang menjaga ketertiban Umum dan keamanan bangsah dan negara republik Indonesia.

Atas rasa kemanusiaan dan menjunjung tinggi HAM sebagai Panglima hukum di seluruh bangsa saya rasa sangat lah nyolok perilaku aparat penegak hukum dalam hal ini Oknum Polres Banyuasin yang seharusnya memberikan contoh dan suri tauladan yang baik dan menciptakan kondusifitas ketentraman, kedamaian di tengah-tengah masyarakat bukan malah sebaliknya bahkan berpotensi sebagai promotor terjadinya konflik antar sesama warga seperti kasus ini seorang security Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Bernama Nanang Hermawan alias Mawan beralamat di desa banjar sari air senda RT.03 dusun 02 Blok D kecamatan pulau rimau kabupaten banyuasin sumsel. yang saat ini ditahan di Polres Banyuasin dengan tuduhan dan sangkaan Pengeroyokan Pasal 170 Lebih lengkapnya baca berita dibawa ini :

http://www.tribunus.co.id/2018/09/karna-benar-nanang-hermawan-seorang.html

https://amperarakyatri.blogspot.com/2018/10/peraturan-kepala-kepolisian-ri-no.html?m=1

Bahkan keterangan dari keempat saksi yang dimintai keterangan mengenai kasus ini pun menjelaskan bahwa penyidik Polres Banyuasin menanyakan yang bersifat memberat kan Nanang Hermawan Padahal saya dan kami walaupun tidak ditanyakan oleh penyidik Pidum Polres Banyuasin, tetap saya jelaskan Kronologis kejadian tutur Beni salah satu saksi mata kejadian, tribunus.co.id : lalu apa-apa saja yang ditanya penyidik”

Jawab Beni : Penyidik menanyakan ‘Memang benar kamu melihat saudara Nanang Hermawan memukul kepala saudara Jaka menggunakan gagang senjata.. Beni.,Benar Pak jelas beni pada tribunus.co.id seputar itu2 saja yang ditanyakan oleh penyidik Pidum Polres Padahal itu terjadi karena Kak Mawan membela diri dan menyelamatkan keluarganya dari tindakan brutal jaka menodong-nodongkan senjata api di rumahnya beralamat di desa banjar sari Air Senda RT.03 dusun 02 Blok D kecamatan pulau rimau kabupaten banyuasin sumsel, jelas beni kepada tribunus.co.id. Seperti yang dikutip dalam berita tersebut : http://www.tribunus.co.id/2018/09/ontslag-van-rechtsvervolging-empat.html?m=1

Sejumlah Teori Mengatakan :

Subject Leadership Kepemimpinan adalah inti dari manajemen sedangkan pembuatan keputusan adalah fungsi utama seorang manajer atau administrator Namun, karena terjadi krisis kepemimpinan Misleadership dan Mismanagement di mana-mana, sangat beralasan untuk mengajukan dugaan “ada sesuatu yang salah” pada praktik dan teori kepemimpinan. Sesuatu ini bisa saja definisi, konsep, teori, bahkan paradigma. Jika “ya”, adakah sesuatu yang lain (baru) yang dapat diajukan sebagai alternatif? Penelitian ini mengkaji aspek praktis maupun teoritis dari kepemimpinan dengan pendekatan kualitatif. Fenomena organisasi dalam kehidupan masyarakat manusia merupakan suatu keniscayaan yang dapat dijumpai dalam berbagai kebudayaan dan peradaban. Bahkan, “masyarakat kita, dalam abad ini, telah menjadi masyarakat organisasi Society of Organizations.


Beberapa orang Security menjelaskan pada tribunus.co.id petisi.co “Kita nilai AR. Siregar berpotensi main belakang yang suda mengakibatkan, kerugian secara material pihak perusahaan, dengan tujuan memperkaya diri dengan mengorbankan orang orang yang dianggap merintanginya jelasnya. Lanjut security, Bukti nyata AR.Siregar melindungi pelaku pencurian bibit kelapa sawit milik PT MAR yang suda berhasil ditangkap oleh security pada saat pelaku sedang membawa bibit kelapa sawit tersebut ke suatu perkebunan milik seseorang yang berhubungan dekat dan juga salah satu karyawan atau mitra PT.MAR yang di tunjuk olehnya. Pencurian bibit kelapa sawit jaka bersama kedua orang temannya warga desa meranti Kec,suak tapeh banyuasin, ditangkap security Nanang Hermawan PT.MAR Air Senda Kecamatan Pulau Rimau berbuntut dengan pelaku pencuri bibit kelapa sawit tersebut, Jaka dan Bendi mendatangi Mawan kerumahnya.


Dipergoinya malam jumat jam 12.20 wib tanggal 07 September 2018 pada saat pelaku bernama jaka umbaran, Muhammad Bendi, dan Mulazim.  menggunakan mobil grand max warna putih bawa bibit sawit sebanyak lebih kurang 21 batang  ditangkapnya di jalan kandang ayam, dengan posisi mobil yang dikendarainya ngebut dan kami yang menyaksikan tersebut Rikarandi, Rudi, dan Marlina. berhasil ditangkap basah di sebelah warung makan. desa meranti.tegasnya.

Dengan itikad yang jahat dengan mengguna sepucuk senjata api FN Jaka dan Bendi siangnya mendatangi ruma Nanang Hermawan dengan bertujuan jahat jaka menodong-nodong kan senjata api yang dibawanya, Anak Istri mawan berteriak istri hingga mawan terpaksa melakukan pembelaan dengan cara merebut senjata api yang di todong-todong kan Jaka pada dirinya dan cik mit teman securitynya yang kebenaran ada di rumahnya alah hasil senjata api milik jaka berhasil Mawan rebut jaka semakin membabi buta dengan terpaksa Mawan memukul kepala jaka memakai gagang senjata milik jaka yang direbutnya. Seharusnya pihak perusahaan memberi penghargaan setinggi-tingginya dan apresiasi pada Mawan, namun kenapa yang terjadi sebaliknya..!! Ada apa dengan AR. Siregar tidak mengakui Bibit yang di curi oleh Jaka bersama kedua temannya tersebut bibit kelapa sawit milik PT.MAR..??

Bibit kelapa sawit yang dicuri jaka umbaran, Muhammad Bendi, dan Mulazim.
Diduga Oknum Penyidik Pidum Polres Banyuasin suda melakukan dan melanggar Kode Etik dan Maladministrasi.
Karena dari proses penangkapan Nanang Hermawan ditangkap satuan reskrim Polres Banyuasin tanpa pemanggilan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut dan pada saat di tangkap anggota polres mengatakan kamu kami tangkap atas dasar kasus kamu pada tahun 2013 lalu kamu sudah melakukan penganiayaan pada seorang warga desa meranti Kec, Suak Tapeh bernama Awik. terang mawan padahal kasus tersebut sudah ditarik oleh saudara awik laporannya di Polres itu kutif tribunus.co.id biro sumsel.

Surat Kesepakatan Damai Nanang Hermawan,dan Marsis dengan Amran Zawawi Tertanggal 22 Desember 2016. Tertulis Untuk pencabutan perkara di polres Banyuasin Amran Zawawi.


Setelah berhasil mawan dibawa ke Polres penyidik pidum memproses kasus atau pasal pengeroyokan 170 yang dilaporkan oleh saudara Jaka Umbaran Bernomor Lapor : LP/B-131/1X/2018/SUMSEL/RES.BANYUASIN.


Sehingga sampai dengan tahapan penyidikan diduga pihak penyidik pidum polres banyuasin tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian RI No 12 Tahun 2009. sehingga tindakan hukum yang disangkakan dan diberlakukan bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia seperti yang tertuang didalam pembukaan UUD,45 dan PANCASILA.

Tanpa pemanggilan saksi saksi dan olah TKP Polres banyuasin suda melakukan penangkapan pada terlapor dengan kasus Pasal 170 KUHP berdasarkan keterangan Pelapor Jaka Umbaran. 

Bernomor Lapor : LP/B-131/1X/2018/SUMSEL/RES.BANYUASIN

https://amperarakyatri.blogspot.com/2018/10/peraturan-kepala-kepolisian-ri-no.html?m=1 Instruksi Kementerian Hukum dan Ham
http://www.tribunus.co.id/2018/09/instruksi-kementerian-hukum-dan-ham.html Suda terjadi maladministrasi dilakukan oleh oknum Polres Banyuasin diduga menerima suap. http://www.tribunus.co.id/2018/09/bentuk-bentuk-maladministrasi.html?m=1
Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum http://www.tribunus.co.id/2018/09/aturan-perilaku-bagi-aparat-penegak.html?m=1
Polisi itu milik rakyat bukan milik perusahaan : Kami yang beri gaji kamu karena kami juga kamu diberi jabatan, tapi kenapa kau hianati kami rakyat yang kecil ini Bapak Polisi”

Dari Informasi Pihak kepolisian dan Kejaksaan Saudara Nanang Hermawan Oknum Pimpinan PT MAR lah yang ingin memenjarakan dirinya. Apa alasan oknum pimpinan perusahaan JM PT MAR AR.Siregar menginginkan Nanang Hermawan di penjara ?? lalu dimana tanggung jawab pihak perusahaan dalam hal ini PT MAR padahal Nanang Hermawan sudah mati-matian mempertahankan harta benda perusahaan bukanya mendapat apresiasi malah dijebloskan di dalam penjara oleh diduga oknum JM PT MAR AR. Siregar..???

Sebagai negara hukum kepolisian dalam hal ini Polres Banyuasin Sumsel memproses kasus saudara Nanang Hermawan seorang security PT MAR Air Senda yang saat ini ditahan atau dijadikan tersangka oleh karena melindungi dirinya beserta keluarganya dari ancaman beberapa orang yang bersenjata api otomatis FN berencana untuk kejahatan (membunuh dirinya) dirumahnya sendiri..Nanang Hermawan terpaksa melakukan Penganiayaan seperti yang dituangkan di dalam Pasal 170 KUHP. Sesuai dengan laporan Awal pelapor Jaka Umbaran. Bernomor Lapor : LP/B-131/1X/2018/SUMSEL/RES.BANYUASIN.
Dalam perkara pengeroyokan /170 KUHP Interpretasi Pada kasus ini ditinjau dari sistem yuridis tidak melengkapi syarat suatu perkara yang Substansial yuridis masalah tersebut pijakan hukumnya Pasal 49 ayat 1 ayat 2 dan Pasal 51 ayat 2 KUHP.

http://www.tribunus.co.id/2018/09/karna-benar-nanang-hermawan-seorang.htmlhttps://amperarakyatri.blogspot.com/2018/10/sabotase-kriminalisasi-dan-rekayasa.htmlhttp://petisi.co/security-pt-mar-demo-tuntut-ar-siregar-mundur/

Latar Belakang Masalah :
Malam jumat jam 12.20 wib tanggal 7 September 2018 dipergoki pelaku bernama jaka umbaran, Muhammad Bendi, dan Mulazim. Menggunakan mobil grand max warna putih bawa bibit sawit sebanyak lebih kurang 21 batang  Diduga bibit sawit ini milik PT. MAR Mawan sebagai security PT MAR menangkap di jalan kandang ayam, dengan posisi mobil yang dikendarainya ngebut dan kami yang menyaksikan tersebut Riska Andi, Rudi,dan Marlina. berhasil ditangkap pada sebela warung makan. desa meranti.tegasnya.
Dari tindakan Mawan ini lah berbuntut jaka bersama bendi mendatangi ruma mawan dengan tujuan untuk membunuh mawan dengan menggunakan senjata api jenis FN yang dia pinjam dari seseorang yang mempunyai dendam juga pada mawan orang itu bernama Awik warga desa meranti kec,Suak tapih kab,banyuasin sumsel.

Pada Hari Selasa Tanggal 11 September 2018 Nanang Hermawan melaporkan kejadian tersebut pada Kepala desa di Desanya dengan Nomor Lapor : 140/BS .25/SK/2018.

Rabu tanggal 12 September 2018 Jaka melapor Ke Polres Banyuasin Surat Laporan Jaka di polres Banyuasin Pada hari Rabu Tanggal 12 September 2018 Dengan Nomor Lapor LP/B-131/1X/2018/SUMSEL/RES.BANYUASIN
dengan tuduhan pengeroyokan Pasal 170 KUHP. dengan saksi Ahmad Subeni. Pada hari Sabtu tanggal 15/09/2018 Nanang Hermawan.


Penyerahan Alat Bukti Berupa Sepucuk senjata api laras pendek berjenis FN Five-seveN dari saudara Ahmmad Arifai (kritis)diserahkan dengan tujuan Sebagai Pelaporan kepada Kasat Intel Polres Banyuasin AKP Edi. hari sabtu tanggal 15 September 2018 di tempat kediaman Saudara Ahmmad Arifaih jalan demang lebar daun Palembang sumsel.



Buntut Dari Penangkapan Pencuri Bibit Kelapa Sawit :
jaka datang bersama temannya Bendi mendatangi rumah Mawan. Untuk membahas hilangnya bibit sawit PT. MAR lalu terjadi tanya jawab antara Cik mit dan Jaka tanya jawab itu membahas seputar seringkali hilangnya bibit sawit milik PT MAR.

Pada Tanggal 18/09/2018 Nanang Hermawan Ditangkap Di Kuliner Jalan perkantoran Pangkalan Balai. Nanang Hermawan sedang di dalam sel polres banyuasin 20/09/2018. Pada Tanggal 19 September 2018 Cik Mit Melaporkan kejadian Tersebut Ke Polda Sumsel dengan Nomor Lapor : LPB / 709/lX/SPK Tertanggal 19 September 2018 Atas Nama : Cik Mit Dengan Laporan tindak Pidana Pengancaman Pasal 335 KUHP.


http://www.tribunus.co.id/2018/09/karna-benar-nanang-hermawan-seorang.htmlhttp://www.tribunus.co.id/2018/10/unjuk-rasa-security-pt-mar-meminta-ar.htmlhttp://petisi.co/security-pt-mar-demo-tuntut-ar-siregar-mundur/


Perkara Terjadi
Di wilkum Polda Sumatera Selatan


Kronologis Kejadian :
Karna Benar, Nanang Hermawan Seorang Security  PT. MAR Terancam Pidana

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Berawal dari pencurian bibit kelapa sawit dua security PT.MAR Air Senda Kecamatan Pulau Rimau, Cik Mit dan Nanang Hermawan alias Mawan. dilaporkan di Polres Banyuasin dengan tuduhan Pengeroyokan oleh Jaka Umbaran Bin Edison seorang warga desa meranti Rt.002 Rw. 004 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Sumsel.

Pada hari jumat tanggal 07 September 2018 Pukul 14.00 WIB kemarin.dengan alasan kasus penganiayaan tahun 2013 yang silam terhadap Awik Mawan ditangkap . Padahal masalah itu sudah selesai lewat perdamaian laporannya di Polres Banyuasin sudah di tarik oleh Awik.

Namun setelah di Polres Banyuasin Mawan diproses masalah yang berbeda dan ini murni dikriminalisasi oleh oknum kepolisian (Polres Banyuasin) pihak polres memaksakan kehendak, Nanang Hermawan dan keluarga tidak bisa berbuat apa2 pembulian secara Nyata. penyidik pidum Polres Banyuasin membuat laporan yang bukan diakui oleh yang disidik Mawan. lalu apa alasan penahanan Mawan di polres banyuasin saat ini.?

Dengan terlapor atas nama Cik Mit.1 dan Hermawan.2 alamat RT.009/003 Dusun lll Desa Meranti Kec. Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin Sumsel. Mawan  ditangkap oleh Ditreskrimum Polres Banyuasin. pada hari senin tanggal 17 September kira-kira pukul 13:00 di depan kuliner saat lagi berdiri di pinggir jalan.

Dari keterangan Attun (38th)  Mawan dilaporkan Jaka (27) dengan tuduhan pengeroyokan padahal fakta sesungguhnya Mawan di datangi oleh Jaka bersama temannya pada saat mawan di rumahnya. karna jaka dan temannya tidak terima dia di tangkap basah mencuri bibit kelapa sawit milik PT MAR dimana Mawan bekerja sebagai Security berawal dari masalah ini lah terjadi permasalahannya.

Awalnya jaka datang bersama temannya Bendi mendatangi rumah Mawan. Untuk membahas hilangnya bibit sawit PT. MAR lalu terjadi tanya jawab antara Cik mit dan Jaka tanya jawab itu membahas seputar seringkali hilangnya bibit sawit milik PT MAR. terangnya, rabu(19/09).

Cik Mit salah satu petugas security karena merasa tersudut dengan pertanyaan Security ini Jaka terpancing emosi ia tidak terima dengan pertanyaan Security yang nadanya menuduh dirinya mencuri bibit kelapa sawit milik PT.MAR yang tempat security ini bekerja suasana serentak memanas hingga terjadi Cek-cok mulut antara jaksa dengan Cik mit terangnya. Diduga ada Wak Baraf di belakang layar yang mendesain masala ini.

Dengan spontan cik mit mencekik leher jaka merasa terancam lalu jaka mengeluarkan senjata api dari pinggang nya senjata api laras pendek Jenis FN Five-seveN sontak wendy melerainya dengan memegangnya terjadila saling dorong. Sepertinya keributan tidak terelak lagi Mawan takut dan khawatir dengan keselamatan Anak Istrinya karena terjadinya keributan itu tepat anak dan Istrinya ada dirumah dengan senjata softgun yang dimilikinya menembak ke atas bertujuan untuk meredam kedua teman nya tersebut untuk melerai pertikaian.

Mawan langsung mengambil senjata yang di tangan jaka lalu meneruskan ke kepala jaka sampai robek kecil di kepala  jaka,jelasnya. Diketahui senpi jenis FN ini punya salah seorang warga, awik masalahnya habis kejadian. sempat adanya negosiasi antara Awik dan Mawan, awik meminta wawan untuk mengembalikan senpi FN milik dirinya yang dipinjamkannya pada Jaka sebelum kejadian itu, namun  mawan tidak mau. karena senpi ini mau saya serahkan pada pihak yang berwajib sebagai alat bukti terjadi keributan di rumah saya.


Karena merasa terdesak rabu tanggal 12 September 2018 jam 09:30 WIB. Awik untuk memutar balikkan fakta yang ada Awik melaporkan ke polres seakan akan mawan yang salah. Dengan atas nama pelapor Jaka Umbaran Bin Edison Bernomor Lapor : LP/B-131/1X/2018/SUMSEL/RES.BANYUASIN
Dalam perkara pengeroyokan /170 KUHP Pada kasus ini ditinjau dari sistem yuridis tidak melengkapi syarat suatu perkara yang Substansial yuridis masalah tersebut pijakan hukumnya Pasal 49 ayat 1 ayat 2 dan Pasal 51 ayat 2 KUHP. 

Dampak dari perseteruan tersebut mawan mendekam di Sel Polres Banyuasin, lalu Anak dan Istrinya lari meninggalkan rumah karena trauma takut kejadian serupa terulang kembali. Sementara pihak Polres Banyuasin dihubungi melalui Wa Kasat Reskrim dan Kapolres mempertanyakan masalah ini belum dibalas.
http://www.tribunus.co.id/2018/09/karna-benar-nanang-hermawan-seorang.html


Kejaksaan Tinggi Sumsel Mengarahkan untuk melaporkan kasus ini ke Propamii

Berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penuntutan . Pasal 77 huruf a dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). Kedua pasal terdapat di UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, frekuensi, dan kepastian hukum yang adil dan multifungsi yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang yang dilepaskan dari penggunaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan kebebasan terhadap yang terlibat diskriminatif itu .

Daftar Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang terdaftar di Provinsi Sumatera Selatan :

https://id.scribd.com/document/377601221/260334777-Daftar-perusahaan-Perkebunan-kelapa-sawit-dan-karet-yang-terdaptar-di-Pemerintah-daerah-Sumsel-1

Pelanggaran Perusahaan PT.MAR :

Diketahui PT SHS PT Surya Hutama Sawit. Pangkalanbalai

https://tribunus-antara.com/2018/04/03/bpn-dan-polda-sumsel-berkomitmen-kembalikan-hak-ulayat-adat.html

Tabel 16. Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin 

No.Nama PerusahaanLuas TBM (Ha)Luas TM (Ha)Luas TR/TT (Ha)Jumlah (Ha)Produksi (Ton)Ket
1PTPN  VII      
 – Betung Krawo8,2218,22114,682TBS 
 – Bentayan dan Keluang2,8002,8005,321 
2PT. Melania145415551,291TBS 
3Balai Penelitian Sembawa1,0511021,15316,900TBS 
4PT. Agro Polindo Sakti546807341,972TBS 
        
5PT. Surya Hutama Sawit      
 – Inti1,0839382142,2352,013TBS 
 – Plasma1,4692,1431,7365,3482,819TBS 
6PT.  Sawit Mas Sejahtera7533,7782514,7827,655TBS 
        
7PT. Daya Semesta Agro Persada5,1825,18256,880TBS 
8PT. Perkindo Makmur3,6073,60723,500TBS 
9PT.Pesuma5005005,875TBS 
        
10PT.Agro Bintang Dharma Nusantara     
 – Inti1,5941,59417,729TBS
 – Plasma5905906,933TBS 
11
PT. Andiro Agro
   
 – Inti9504,0054,95512,880TBS 
 – Plasma3,9733,97312,495TBS 
       
12PT.Swadaya Indo Palma      
 – Inti5,7365,73658,348TBS 
 – Plasma2,4852,48524,499TBS 
13PT.Cipta Lestari Sawit     
 – Inti1,5221,52211,656 
 – Plasma1,3721,37215,974TBS 
14PT.Tanie Abadi Sejahtera1,3501,35015,862
        
15PT.Tunas Baru Lampung      
 – Inti7,8187,81883,848TBS 
 – Plasma1,8751,87538,777TBS 
16PT.Palem Baja704704423TBS 
17PT.Patri Agung Perdana8408409,870TBS 
18PT.Sutopo Lestari Jaya9249248,255TBS 
19PT.Tanjung Kasih Lestari6006007,050TBS 
       
20PT.Rawa Bangun Nyaman 1,0001,00011,750TBS 
      
21PT.Mahkota Andalan Sawit1,1501,15013,512TBS 
22PT.Pulau Subur6006007,050TBS 
23PT. Citra Indo Niaga3003003,525TBS 
        
24PT. Trans Pasifik Agro Industri3,8613,86130,381TBS 
25PT. Sukses Sawit Gasing4804805,640TBS 
        
26PT. Andalan Alam Sumatera1,0001,00011,750TBS 
        
27PT.Karya Sawit Lestari      
 – inti7427428,718TBS 
 – plasma 
       
28PT. Dinamika Rimba Utama2582583,031TBS 
29PT. Hindoli2,2002,20025,850TBS 
 
      
30PT. Hanuraba Sawit Kencana4,9004,90033,840TBS 
31PT. Abi Putra Bina Inter5005005,875TBS 
        
32PT. Rizki Setia Nusa Abadi5805806,815TBS 
33Duta Reka Mandiri500 5005,875TBS 
34Usaha Muda Jaya1511511,774TBS 
        
35Cahaya Cemerlang Lestari180180 
36Bumi Indah Multiperkasa4104104,817TBS 
37Kasih Agro Mandiri1,9901,99020,950TBS 
        
38PT. Agrindo Raya965  965  
39PT. Sawit Agro Lestari 362362TBS 
        
J U M L A H7,35274,8982,30393,584664,660 

Tabel 17.  Nama perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi     

                    di Kabupaten Banyuasin.

NoNama Perus ahaanRealisasi Tanam HaJumlahProduksi TBS Ton
IntiPlasmaIntiPlasma
1234567
1Balai Penelitian Sembawa    1.153,00
1.153,00

16.900,00
2PT.Sawit Mas Sejahtera4.782,004.782,007.655,00
3PT. Surya Hutama Sawit2.235,005.348,007.583,002.013,002.819,00
4PT.Agro Palindo Sakti734.00734.001.972,00
5PT. Melania Indonesia555,00555,001.291,00
6PTPN VIII Betung Krawo8.221,008.221,0014.682,00
7PTPN VII Bentayan dan Keluang2.800,002.800,005.321,00
8PT. Pesuma500,00500,005.875,00
9PT.Perkindo Makmur2.000,001.607,003.607,0023.500,00
10PT.Swadaya Indo Palma(Tanjung Lago)PT.swadaya Indo Palma (Talang Kelapa)5.136,00600,00
2.485,00
5.736,00
2.485,00
58.348,0024.499,00
11PT. Tani Abdi sejahtera (Muara Padang)1.000,001.000,0015.862,00
PT. Tani Abdi sejahtera (Banyuasin I)350,00350,00
12PT.Cipta Lestari Sawit1.521.661,371,862.893,5211.656,0015.974,00
13PT.Trans Pasific Agro Industri3.861,003,861,5630.381,00
14PT.Daya semesta agro Persada 5.182.005.182.0056.880,00
15PT.Putri Agung Perdana840,00840,009.870,00
16PT.Hanuraba Sawit Kencana 3,500,001.400,004.900,0033,840,00
17PT.Tunas Baru Lampung7.818.001.875.779.693.7783.848,0038.777,00
18PT. Palem Baja740,00704,00423,00
19PT.Sukses Sawit Gasing Pembaharuan480,00480,005,640,00
20PT.Abi Putra Bina Inter500,00500,005.875,00
21PT.Tanjung Kasih Lestari600,00600,007.050,00
22PT.Citra Indo Niaga300.00300,003.525,00
23PT.Sutopo Lestari Jaya 824.10100.00924,108,255,00
24PT.Rawa bangun Nyaman1.000,001.000,0011,750,00
25PT.Raja Palma*
26PT. Mahkota Andalan Sawit1.150,001.150,0013.512,00
27PT.Rizki Setia Nusa Abadi580,00580,006.815,00
28PT. Andalan Alam Sumatera1.000,001.000,0011,750,00
29PT.Pulau Subur600,00600,007.050,00
30PT.Campang Tiga*
31PT.Agro Bintang Darma Nusantara1.594,00590,042.184,0417.729,006.933,00
32PT.Andira Agro (Banyuasin I dan Muara Padang)PT.Andira Agro  (Makarti Jaya)4,004,72


950,00
3,973,54


7.978,26


950,00
12,880,0012.495,00
33PT.Sri Andal Lestari*
34PT. Duta Reka Mandiri500,00500,005,875,00
35PT.Hamita Utama Karsa*
36PT.Sumber Terang Argo Lestari*
37PT.Sawit Agro Lestari361,61361,61
38PT. Kasih Agro Mandiri1.990,031,990.0320.950,00
39PT. Dinamika Rimba Utama258,00258,003.031,00
40PT. Usaha Muda Jaya151,00151,001,774,00
41PT. Cahaya Sawit*
42PT. Sinar Musi Mitra Sukses*
43PT.Hindoli2.200,002,200,0025.850.00
44PT.Cahaya Cemerlang Lestari180.00180.00
45PT. Karya Sawit Lestari742,00742,008.718.00
46PT.Agrindo Raya964,76964,76
47PT. Nurul Ikhwan Utama*
48PT. Bumi Indah Multiperkasa410,00410,004.817.00
49PT.Agro Nusa Bumi Lestari*
50PT.Agro Mitramas Lestari*
51PT.Ganda Jaya Pratama Agro Lestari*
52PT.Agronusa Alam Perkasa*
53PT.Prima Bumi Sejahtera*
54PT.Agronusa Inti Mandiri*
55PT.Cahya Vidi Abadi*
56PT.Cahaya Sawit Sejahtera*
74.233,4419.351,2193.584,65563.163.00101.497.00

Sumber Dinas Perkebunan Kabupaten Banyuasin Sumsel

https://www.scribd.com/user/193517793/hutbunbanyuasin

Yang dulu ditunjuk pemerintah sebagai perusahaan pengembang yang bertanggung jawab membangun Perkebunan kelapa sawit Plasma dan Inti untuk warga Transmigrasi Pulau Rimau. Sekarang untuk perkebunan Plasma yang untuk masyarakat Transmigrasi nya Gagal Total yang ada dibangun perkebunan milik perusahaan milik PT MAR  Berdiri di lahan tanah sebagian Besar eks Transmigrasi (Izin HGU) Pulau Rimau Lalu ketentuan kesepakatan pihak perusahaan pada umumnya jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sesuai undang-undang yang ada. Dimana kewajiban itu meliputi tiga poin, antara lain tidak menyediakan lahan plasma, tidak ada CSR dan tidak merangkul pekerja lokal di sekitar perusahaan.

Berkaitan itu, akan dievaluasi dinas perkebunan, dimana problem selama ini belum ada plasma, padahal sesuai Permentan nomor 10/2007 diubah Permentan nomor 98/2013, kemudian UU nomor 39/2014, mereka berkewajiban menyiapkan 25 persen lahan plasma atau mitra kerakyatan, yang dimana paling lambat direalisasikan 3 tahun setelah mereka berdiri.


Hukum Ketenagakerjaan dan dari sisi kemanusian,sangat ironis memang kondisi  ini sangat memprihatinkan bagi kaum buruh dan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dilanggar perusahaan salah satunya PT.MAR namun sampai hari ini pihak belum memberikan efek jerah dgn cara membekukan badan hukum perusahaan sesuai kemudian lagi.


Berdasarkan temuan pihak MBM di lapangan meyakini bahwa apa yang menjadi temuan awal kami di lapangan terbukti dengan adanya. statement berkaitan dengan dokumen lingkungan untuk kawasan yang dikelola oleh PT.MAR. yang tidak memenuhi peraturan yang ada.  Adapun pelanggaran yang kami indikasikan dilakukan berkaitan dengan aturan diantaranya UU No 32 Tahun 2009  tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan , UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ,PP no 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan , PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan,  Peraturan Menteri LH No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Amdal, Permen LH No 24 tahun 2009 tentang panduan penilaian amdal.

Kapitalisme Menguasai Segala Sektor di Sumatera Selatan

http://www.tribunus.co.id/2018/10/aktifitas-eksploidtasi-perusahaan.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2018/09/karna-benar-nanang-hermawan-seorang.htmlhttp://www.tribunus.co.id/2018/09/pihak-keluarga-nanang-hermawan-meminta.html?m=1http://www.tribunus.co.id/2018/09/ontslag-van-rechtsvervolging-empat.html?m=1http://www.tribunus.co.id/2018/09/instruksi-kementerian-hukum-dan-ham.html?m=1http://www.tribunus.co.id/2018/09/deklarasi-pbb-tentang-hak-hak.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2018/12/hutan-indonesia-sebagai-paru-paru-dunia.htm

PT MAR AIR SENDA KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL :
Dari Daftar Perusahaan Perkebunan di Sumatera Selatan tidak ada tertulis PT.MAR (Mitra Aneka Rejeki) memiliki izin prinsip maupun HGU IMB.

PT.MAR (Mitra Aneka Rejeki) Perkebunan Kelapa Sawit (ARTHA GRAHA GROUP) Lokasi Lubuk Lancang Kec, Suak Tapeh. Lubuk Karet, Kec, Betung, Air Senda Kec, Pulau Rimau. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30958. Milik TW. Tommy Winatan yang diwakili oleh Jenderal Manager PT MAR. AR.Siregar.


Di Dalam kesepakatan AMDAL Perusahaan PT MAR itu tertulis jelas atas pertanggung jawaban pihak perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya artinya PT MAR tidak bertanggung jawab atas pekerjaanya. Sementara pekerjaan tersebut menjadi beban dan kewajiban yg diberikan PT MAR pada Pekerjanya sesuai dengan kesepakatan PT MAR dengan pemerintah diundangkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan disebut. AMDAL Perusahaan PT MAR itu tertulis jelas atas pertanggung jawaban pihak perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitarnya.

KORBAN, NANANG HERMAWAN :
Saya mewakili keluarga dan menyuarakan HAM meminta kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Banyuasin Saudara Mawan untuk pulang bebas dari Sabotase dan kriminalisasi sehingga Mawan masih sampai saat ini ditahan di Polres Banyuasin Sumatera Selatan. dengan tuduhan pengeroyokan berdasarkan laporan Jaka padahal fakta lapangannya tidak seperti dugaan pengeroyokan seperti Pasal 170 KUHP. yang sebenarnya Nanang Hermawan melerai dan mengambil tindakan karena perbuatan Jaka dan teman2nya membahayakan dirinya dan keluarga Sepertinya Pasal 49 ayat 2 KUHP ini yg diberlakukan dalam kasus tersebut noodweer, Ontslag van Rechtsvervolging.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal berikut ini Pasal 44,45,48,49,50,51 KUHP,
Ada adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana iaitu,“lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar”. Adagium ini mensyaratkan bahawa ketika satu orang benar atau tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka runtuhlah hukum itu.
https://www.dictio.id/t/hal-hal-apa-saja-yang-menghapuskan-mengurangi-atau-memberatkan-pidana/3507/2
https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/09/28/sabotase-kriminalisasi-dan-rekayasa-kasus-2/?preview=true
http://www.tribunus.co.id/2018/09/pihak-keluarga-nanang-hermawan-meminta.html?m=1
https://mykonlinedotblog.wordpress.com/2018/03/01/bentuk-bentuk-maladministrasi/
https://docs.google.com/document/d/1XP8Dp7GvpkK9c51iOND-SmOXKQV0zBTp5rXoXrZ7WoM/edit?usp=drivesdk


Kepolisian Republik Indonesia :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya. Kode Etik Profesi Kepolisian yang diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Keputusan Kapolri) Nomor Polisi : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2001 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengikat, artinya apabila terjadi pelanggaran oleh anggota kepolisian, maka harus dikenakan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Kep/32/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.


SURAT PEMBERITAHUAN AKSI UNJUK RASA



Banyuasin 01 Oktober 2018
Nomor     : 001/KRN.MAR/X/2018
Perihal     : Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa
Lampiran : (Bila diperlukan)

Kepada Yth :
Kepolisian Polres Banyuasin
Di
Pengkalan Balai.
Dengan Hormat,
Sebelum kami menyampai kan perihal surat diatasi, perkenankan lah kami menyampai kan selamat menjalankan aktifitas, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak/Ibu beserta seluruh Jajarannya, Amin.

Sehubungan dengan kejadian ditahannya security yang suda mati-matian menjaga dan menyelamatkan harta benda PT MAR (Mitra Aneka Rejeki) Perkebunan Kelapa Sawit (ARTHA GRAHA GROUP) Lokasi Lubuk Lancang Kec, Suak Tapeh. Lubuk Karet, Kec, Betung, Air Senda Kec, Pulau Rimau. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Saudara Nanang Hermawan di Polres Banyuasin.


RANGKUMAN WAKTU KEJADIAN


  • Malam jumat jam 00.20 wib tanggal 7 September 2018. 

Dipergoki pelaku bernama jaka umbaran, Muhammad Bendi, dan Mulazim. Menggunakan mobil grand max warna putih bawa bibit sawit sebanyak lebih kurang 21 batang  Diduga bibit sawit ini milik PT. MAR Mawan sebagai security PT MAR menangkap di jalan kandang ayam, dengan posisi mobil yang dikendarainya ngebut dan kami yang menyaksikan tersebut Riska Andi, Rudi,dan Marlina. berhasil ditangkap Basah pada sebela warung makan. desa meranti tegasnya Nanang Hermawan.

  • Siangnya kira kira pukul ,14.30 Wib tanggal 7 September 2018

Jaka bersama bendi warga desa meranti kec,Suak tapeh mendatangi ruma Mawan dengan membawa senjata api jenis FN sampai di dalam ruma terjadi cekcok dan jaka menodong-nodong kan senjata api miliknya.

  • Pada Hari Selasa Tanggal 11 September 2018.

Nanang Hermawan melaporkan kejadian tersebut pada Kepala desa di Desanya dengan Nomor Lapor : 140/BS .25/SK/2018.

http://www.tribunus.co.id/2018/09/karna-benar-nanang-hermawan-seorang.html

http://www.tribunus.co.id/2018/10/simak-dua-sudut-pandang-perilaku-aparat.html?m=1

  • Rabu tanggal 12 September 2018

Jaka melapor Ke Polres Banyuasin Surat Laporan Jaka di polres Banyuasin Pada hari Rabu Tanggal 12 September 2018 Dengan Nomor Lapor LP/B-131/1X/2018/SUMSEL/RES.BANYUASIN dengan tuduhan pengeroyokan Pasal 170 KUHP. dengan saksi Ahmad Subeni.

  • Sabtu tanggal 15 September 2018.

Penyerahan Alat Bukti Berupa Sepucuk senjata api laras pendek berjenis FN Five-seveN dari saudara Ahmmad Arifai (kritis)diserahkan dengan tujuan Sebagai Pelaporan Nanang Hermawan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Banyuasin yang Melalui Kasat Intel Polres Banyuasin AKP Edi. bertempat di kediaman Saudara Ahmmad Arifaih jalan demang lebar daun Palembang sumsel.

  • Pada Tanggal 18/09/2018. 

Nanang Hermawan Ditangkap Di Kuliner Jalan perkantoran Pangkalan Balai. Surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/38/lX/Res1.24/2018/Reskrim. 

Sampai ke surat pemberitahuan penahanan. Nomor : B/21.4/lX/2018/Res1.24/Reskrim. 

Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/21/lX/2018/Res1.24/Reskrim.

  • Pada Tanggal 19 September 2018.

Cik Mit Melaporkan kejadian Tersebut Ke Polda Sumsel dengan Nomor Lapor : LPB / 709/lX/SPK Tertanggal 19 September 2018 Atas Nama : Cik Mit Dengan Laporan tindak Pidana Pengancaman Pasal 335 KUHP.

  • Senin 24 /09 / 2018.

Empat saksi itu diperiksa oleh tim penyidik Ditreskrimum polres banyuasin secara bergantian di ruangan penyidik Pidum ke empat saksi itu Wendi, Beni, Wansyah dan Kutuk Senin,(24/09).
http://www.tribunus.co.id/2018/09/ontslag-van-rechtsvervolging-empat.html?m=1

  • Rabu,Kamis Tanggal 26-27 September 2018. 

Pihak keluarga Adik kandung Nanang Hermawan Atun meminta dan mengajukan penangguhan pada penyidik pidum polres banyuasin. tapi ajukan penangguhan ini tidak dipenuhi..bahkan Atun meminta bukti ajuan penangguhan tidak diperbolehkan oleh penyidik sambil seolah-olah mengejek membuat atun merasa resah dan terhina. Upaya ini tidak dipenuhi belum tahu persis alasan kenapa tidak dapat ditangguhkan.

  • Rabu 03 Oktober 2018. 

PK Security Unjuk rasa di Kantor PT MAR menuntut Pertanggung jawaban Pihak perusahaan terhadap Mawan. memintah Saudara mawan segera dibebaskan dari Tahanan Polres Banyuasin sumsel. Nomor : 001/KRN.MAR/X/2018
http://petisi.co/security-pt-mar-demo-tuntut-ar-siregar-mundur/
Karna benar Seorang Security PT MAR Terancam Pidana.
http://www.tribunus.co.id/2018/09/karna-benar-nanang-hermawan-seorang.html
Ada adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana iaitu, “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar”. Adagium ini mensyaratkan bahawa ketika satu orang benar atau tidak bersalah dijatuhi hukuman, maka runtuhlah hukum itu.

http://www.tribunus.co.id/2018/09/pihak-keluarga-nanang-hermawan-meminta.html?m=1
Instruksi Kementerian Hukum dan HAM Tidak diindahkan. http://www.tribunus.co.id/2018/09/instruksi-kementerian-hukum-dan-ham.html
Ke-Empat saksi dimintai keterangan http://www.tribunus.co.id/2018/09/ontslag-van-rechtsvervolging-empat.html?m=1
PK,Security PT MAR Demo di PT MAR
http://petisi.co/security-pt-mar-demo-tuntut-ar-siregar-mundur/
https://amperarakyatri.blogspot.com/2018/10/asas-asas-berlakunya-hukum-pidana.html?m=1
http://www.tribunus.co.id/2018/09/bentuk-bentuk-maladministrasi.html?m=1
http://www.tribunus.co.id/2018/09/aturan-perilaku-bagi-aparat-penegak.html?m=1


ALASAN PENGHAPUS PIDANA “
http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/alasan-penghapus-pidana.html
Terhitung dari tanggal 18/09/2018 — 20/11/2018 sudah 60 (enam puluh) Hari Nanang Hermawan ditahan di Polres Banyuasin namun berkasnya belum juga lengkap suda satu kali P19 oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin itu artinya sudah melewati waktu untuk perkara Pasal 170 yang disangkakan ini masuk klasifikasi Perkara ringan masa waktu penyidikan maksimal 30 hari.


FAKTA KEJADIAN YANG DITUTUPI OLEH OKNUM PENYIDIK PIDUM POLRES BANYUASIN.



PERTAMA :
Kata-kata pengeroyokan sangat tidak mungkin karena dari keterangan Attun (38th)  mengatakan’ bermulah Jaka (27) Datang bersama temannya Bendi mendatangi rumah Mawan. Untuk membahas hilangnya bibit sawit PT. MAR lalu terjadi tanya jawab antara Cik mit dan Jaka tanya jawab itu membahas seputar seringkali hilangnya bibit sawit milik PT MAR. terangnya, rabu(19/09).


Cik Mit salah satu petugas security karena merasa tersudut dengan pertanyaan Security ini Jaka terpancing emosi ia tidak terima dengan pertanyaan Security yang nadanya menuduh dirinya mencuri bibit kelapa sawit milik PT.MAR yang tempat security ini bekerja suasana serentak memanas hingga terjadi Cek-cok mulut antara jaka dengan Cik mit terangnya.
Dengan spontan cik mit mencekik leher jaka merasa terancam lalu jaka mengeluarkan senjata api dari pinggang nya senjata api laras pendek Jenis FN Five-seveN sontak wendy melerainya dengan memegangnya terjadila saling dorong.
Sepertinya keributan tidak terelak lagi Mawan takut dan khawatir dengan keselamatan anak istrinya karena terjadinya keributan itu tepat anak dan istrinya ada dirumah  dengan senjata softgun yang dimilikinya menembak ke atas bertujuan untuk meredam kedua teman nya tersebut untuk melerai pertikaian. Mawan langsung mengambil senjata yang di tangan  jaka lalu meneruskan ke kepala jaka sampai robek kecil di kepala jaka,jelasnya.


KEDUA :
Tempat kejadian perkara di sprint Penangkapan tertulis Di Jalan pada hal terjadinya Di Ruma Nanang Hermawan beralamat di desa banjar sari air senda RT.03 dusun 02 Blok D kecamatan pulau rimau kabupaten banyuasin sumsel. Waktu kejadian pada hari jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 12.61 Wib.

KETIGA :

Alat Bukti Sepucuk Senjata Api berjenis FN Milik Jaka yang berhasil direbut Oleh Nanang Hermawan dan senpi itu juga yang mengakibatkan Penganiayaan yang disangkakan Jaka pada saudara Nanang Hermawan seperti laporan Jaka ke Polres Banyuasin Bernomor Lapor : LP/B-131/1X/2018/SUMSEL/RES.BANYUASIN
Dalam perkara pengeroyokan /170 KUHP Senjata api itu suda di serahkan oleh Mawan melalui Ahmat Arifai pada Kasat intelkam Polres Banyuasin seperti gambar di atas

Penyerahan Alat Bukti Berupa Sepucuk senjata api laras pendek berjenis FN Five-seveN dari saudara Ahmmad Arifai (kritis)diserahkan dengan tujuan Sebagai Pelaporan kepada Kasat Intel Polres Banyuasin AKP Edi. hari sabtu tanggal 15 September 2018 di tempat kediaman Saudara Ahmmad Arifaih jalan demang lebar daun Palembang sumsel. Kenapa proses hukum ini tidak di lanjut kan..??

BENTUK BENTUK DISKRIMINATIF :

Langka-langka Untuk mempidanakan Nanang Hermawan Alat Bukti Sepucuk Senjata Api FN Five-seveN Milik jaka yang berhasil direbut Nanang Hermawan dan dipukulkan ke Kepala Jaka Umbaran Akan mereka limpahkan kepemilikannya kepada Nanang Hermawan Untuk bisa mendapat kepastiannya Pengacara atau kuasa hukum Pembela Nanang Hermawan, Pengacara Pihak yang menginginkan Nanang Hermawan Terpenjarah.

INTERPRETASI KONFRONTIR :
Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/21/lX/2018/Res1.24/Reskrim.
Karna perkara tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wib di jalan PTMAR Blok D Desa Pulau Rimau Kec,Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. 

Hal-hal yang menghapuskan pidana Pasal 44,45,48,49,50,51 KUHP
Sepertinya Pasal 49 ayat 1 dan 2 Pasal 51 Ayat 1,2 KUHP ini yg diberlakukan dalam kasus tersebut : Ontslag van Rechtsvervolging.
Tindakan yang dilakukan untuk melindungi diri atau barangnya dari serangan yang melawan hak. pengajaran dalam konteks tidak dapat digunakan sebagai praduga tidak jujur ​​atau lisan utama hakim sendiri. Jika si pemilik rumah yang menyebabkan si pencuri mati bisa berlaku di sidang pengadilan bahwa perbuatan itu dilakukan dalam rangka pembelaan darurat, maka dia tidak dapat dihukum. untuk itu, hakim akan mengeluarkan putusan yang menyala dari berbagai rujukan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).

Pasal 49, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 49 KUHP
(1)  Tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan diri untuk orang lain atau, orang lain atau karena benda atau orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang terjadi pada saat yang melawan hukum.
(2)  Pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksana kan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
(2) Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.


Indonesia Negara Hukum Penegakkan hukum sesuai dengan PANCASILA dan UUD,45. jangan sampai penegakan hukum Anti Pancasila dan UUD,45. Adagium“lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar”.  Criminal Responsibility.


UPAYA PENANGGUHAN :
Pada hari Rabu,Kamis Tanggal 26-27 September 2018. Pihak keluarga Adik kandung Nanang Hermawan Atun meminta dan mengajukan penangguhan pada penyidik pidum polres banyuasin. tapi ajukan penangguhan ini tidak dipenuhi..bahkan Atun meminta bukti ajuan penangguhan tidak diperbolehkan oleh penyidik sambil seolah-olah mengejek membuat atun merasa resah dan terhina. Upaya ini tidak dipenuhi belum tahu persis alasan kenapa tidak dapat ditangguhkan. pada hal ini kan Tergolong Pidana Ringan dan tidak perlu diadakannya Penahanan layaknya tahanan Teroris seperti yang dilakukan petugas kePolisian saat ini pada saudara Nanang Hermawan.


DARI HASIL IMPESTIGASI MEDIA TRIBUNUS.CO.ID BIRO SUMSEL DI LAPANGAN MENYIMPUL KAN


HARUS DIBERIKAN SANKSI HUKUMAN :

Atas Penahannan Seorang security Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.PT MAR Bernama Nanang Hermawan alias Mawan beralamat di Desa banjar sari air senda RT.03 dusun 02 Blok D kecamatan pulau rimau kabupaten banyuasin sumsel. Seperti Surat perintah penangkapan 

Nomor : SP-Kap/38/lX/Res1.24/2018/Reskrim.

Sampai ke surat pemberitahuan penahanan. 

Nomor : B/21.4/lX/2018/Res 1.24/Reskrim. Surat Perintah Penahanan 

Nomor : SP.Han/21/lX/2018/Res1.24/Reskrim.

Dapat ditarik suatu kesimpulan Oknum Penegak Hukum tersebut adalah Penjahat luar biasa yang harus diberikan sanksi tegas bagi oknum penegak hukum yang dengan sengaja menghilangkan fakta-fakta kebenaran kuat dugaan oknum Penyidik Polres Banyuasin “yang menyidik kasus tersebut. Diberikan dan atau Menerima sesuatu imbalan (Oknum Anggota Polres Banyuasin) untuk memutar balikkan fakta kebenaran. Penahanan tersebut Suatu KEJAHATAN ATAS HAK ASASI MANUSIA SEORANG WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MELANGGAR DAN MELAWAN UUD,45 DAN PANCASILA.


Seharusnya Pihak Penyidik Polres melakukan Gelar Perkara. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik harus melakukan Pemeriksaan Saksi saksi Pasal 100,101, Pemeriksaan Tersangka Pasal 102, Pasal 103 Pada huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n. Pasal 203 pada huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q, dan r. Pihak penyidik tidak melakukan Olah TKP sesuai dengan. BAB VIII TKP Bagian Kesatu Tindakan Pertama TKP Pasal 107 Dan tim penyidik tidak mempermasalahkan Kepemilikan barang bukti. BAB X PENANGANAN BARANG BUKTI Pasal 116 Seharusnya tim penyidik melakukan.BAB XI PENYELESAIAN PERKARA Bagian Kesatu  Penghentian Penyidikan Paragraf 1 Dasar Penghentian Penyidikan Pasal 117 Paragraf 2 Penghentian Penyidikan Pasal 118,119,120, Paragraf 3 Prosedur Penghentian Penyidikan Pasal 121,122,123,124.
Pasal 10
c.    bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah. penyelidikan.
Pasal 21
(1).  Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan,dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.
Pasal 31
(1). Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan :
a. sangat sulit;
b. sulit;
c. sedang; atau
b. mudah.
(2).   Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau  30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;
Pasal 34
(1).  Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.
(2).  SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.
(3).   SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan perkara, penyidik mendapatkan / mengidentifikasi adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awal penyidikan.
(4).   Pejabat yang berwenang menandatangani SPDP merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan yaitu: Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri. Kepala Satuan reserse untuk Tingkat Polda; Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/ Poltabes/ Polwiltabes; atau
Kapolsek untuk tingkat Polsek.
(5).  SPDP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana di maksud pada ayat (4), tembusannyawajib disampaikan kepada Atasan Langsung.
Pasal 41
(1).      Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2).      Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.
(3).     Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara.

Pasal 42
(1).  Koreksi hambatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, harus dilakukan dengan tindakan koreksi atau pemecahan masalah demi kelancaran penyidikan.
(2).     Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
arahan Perwira Pengawas Penyidik;
penyelenggaraan gelar perkara; penambahan dan/atau penggantian petugas penyidik; pemberian bantuan/back-up penyidikan oleh satuan atas; peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi terkait dan/atau unsur peradilan pidana (CJS); atau pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.

Pasal 43
(1).       Dalam hal terdapat temuan atau indikasi terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan, harus dilakukan tindakan koreksi oleh Perwira Pengawas Penyidik dan/atau oleh Atasan Perwira Pengawas Penyidik.
(2).     Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
arahan dan/atau bimbingan kepada penyidik;
konsultasi terhadap pelapor dan/atau para pihak yang berperkara; pemeriksaan intensif oleh Perwira Pengawas penyidik; tindakan penghentian kegiatan penyidik; tindakan administratif penggantian penyidik; atau tindakan disiplin bagi penyidik.
(3).  Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa:
a. hukum disiplin;
b. kode etik profesi; atau
c. proses peradilan umum.
Bagian Ketiga : Gelar Perkara

Pada hal Pihak Keluarga sudah meminta Pihak Polres Banyuasin untuk dilakukan gelar perkar biar kasus tersebut menjadi terang benderang.


Unjuk Rasa Security PT MAR Meminta AR. Siregar Mundur Dari Jabatan JM PT.MAR



BANYUASIN,PETISI.CO – Unjuk rasa solidaritas kemanusiaan Pembantu Keamanan (PK) atau Security PT.MAR (Mitra Aneka Rejeki) Perkebunan Kelapa Sawit (ARTHA GRAHA GROUP)  Air Senda Kec,Pulau Rimau. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.


Puluhan security ini menggelar unjuk rasa di depan kantor dan pabrik PT MAR, dikatakan salah satu pengunjuk rasa yang enggan disebutkan namanya mengatakan, unjuk rasa ini kami gelar karena terkait ditangkap dan di tahannya Nanang Hermawan alias Mawan di Polres Banyuasin yang menurut kami Mawan tidak bersalah dan Mawan korban kriminalisasi. Oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk meraup keuntungan di PT.MAR di tempat ia bekerja sebagai security.Rabu 03/10/2018.


Yang menjadi tuntutan unjuk rasa kami ini meminta pihak perusahaan untuk membebaskan Mawan yang sampai saat ini mendekam di sel tahanan Polres Banyuasin dan kami meminta saudara AR. Siregar mundur dari jabatan Jenderal Manager Perusahaan PT MAR. Ditambahkannya lagi, Kita nilai AR. Siregar berpotensi main belakang yang suda mengakibatkan, kerugian secara material pihak perusahaan, dengan tujuan memperkaya diri dengan mengorbankan orang orang yang dianggap merintanginya.

Bukti nyata AR.Siregar melindungi pelaku pencurian bibit kelapa sawit milik PT MAR yang suda berhasil ditangkap oleh security pada saat pelaku sedang membawa bibit kelapa sawit tersebut ke suatu perkebunan milik seseorang yang berhubungan dekat dan juga salah satu karyawan atau mitra PT.MAR yang di tunjuk olehnya.


Pencurian bibit kelapa sawit jaka bersama kedua orang temannya warga desa meranti kec,suak tapeh banyuasin, ditangkap security PT.MAR Air Senda Kecamatan Pulau Rimau berbuntut dengan pelaku pencuri bibit kelapa sawit Jaka bersama temannya mendatangi Mawan kerumahnya.
Malam jumat jam 12.20 wib tanggal 7  September 2018 dipergoki pelaku bernama jaka umbaran, Muhammad Beni, dan Mulazim. Menggunakan mobil grand max warna putih bawa bibit sawit sebanyak lebih kurang 21 batang  ditangkapnya di jalan kandang ayam, dengan posisi mobil yang dikendarainya ngebut dan kami yang menyaksikan tersebut Rikarandi, Rudi,dan Marlina. berhasil ditangkap pada sebela warung makan. desa meranti.tegasnya.

Dengan itikad yang jahat dengan mengguna sepucuk senjata api FN hingga mawan terpaksa melakukan pembelaan diri dan keluarganya dengan cara memukul kepala pelaku dengan gagang senjata miliknya sendiri, seharusnya pihak perusahaan memberi penghargaan setinggi2nya dan apresiasi pada Mawan,namun kenapa yang terjadi sebaliknya. Ada apa dengan AR. Siregar tidak mengakui Bibit yang di curi oleh Jaka bersama kedua temannya tersebut Bibit kelapa sawit milik PT.MAR..?? (rn)

Dokumen Kasus Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus dengan Korban Nanang Hermawan.

Rapat mediasi Bersama Pihak manajemen PT MAR rapat diadakan di kantor PT MAR Air Senda Pada Hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018, Hadir Pada rapat itu JM PT MAR,Kapolsek Betung,Pulau Rimau,Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Binmas Polres Banyuasin,Camat Suak Tapeh dan Babinsa Pulau Rimau.hasil rapat di Notulen Kan.


https://docs.google.com/document/d/14Tg56_uZ6WYaAvbs48gXomYZ3sKKyPrxxGbp8GI0mSU/edit?usp=drivesdkhttp://amperarakyatri.blogspot.com/2018/10/peraturan-kepala-kepolisian-ri-no.html

http://amperarakyatri.blogspot.com/2018/10/asas-asas-berlakunya-hukum-pidana.html

http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/alasan-penghapus-pidana.html

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
https://wp.me/p7j8iQ-mQ

https://wp.me/p7j8iQ-qw

http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/04/mengenal-asas-asas-hukum-pidana.html

http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/04/delik-penyertaan-dalam-hukum-pidana.html

http://www.tribunus.co.id/2018/10/rekam-jejak-dan-telusur-kasus-media.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2018/10/rekam-jejak-dan-telusur-kasus-media.html?m=1 http://petisi.co/kapolres-banyuasin-pimpin-apel-kesiapan-operasi-zebra-musi-2018/ http://www.tribunus.co.id/2018/10/simak-dua-sudut-pandang-perilaku-aparat.html?m=1 http://www.tribunus.co.id/2018/10/rekam-jejak-dan-telusur-kasus-media.html?m=1

Dunia tidak akan kekurangan alasan untuk menyalahkan yang benar dan/atau untuk membenarkan yang salah. Bagai manapun cerdiknya seseorang menyiasati kehidupannya, akhirnya ia akan menjadi orang yang kalah dan merugi juga, jika ia tidak mempunyai kejujuran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupannya. Sesuatu yang baik untuk membangun kehidupan yang mulia dan bermartabat, tidak akan pernah tercapai, jika tidak memiliki tiga hal yaitu punya komitmen yang jelas, punya sikap konsisten, dan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Ini lah cermin penegakkan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selama ini terjadi. Dapat ditarik kesimpulan, Yang menjadi penentu salah satu perkara atau kasus adalah 1. Uang 2. Jabatan dan atau status sosial, dan 3. Beking. bukan karena salah atau benar hukum dan UU Peraturan yang menjadi alasan para pejabat yang memiliki tarif hukum itu sendiri. Dari kejadian ini bisa kita lihat jelas lalu Dimana Tegaknya Hukum Itu dan Dimana Kepedulian dan Tanggung jawab si Pemegang Keadilan. Ketika Seorang Anak Negeri di Kriminalisasi, Dizalimi secara terang-terangan namun satupun tidak ada yang Peduli..??



            Banyuasin 03 Oktober 2018

MEDIA TRIBUNUS.CO.ID BIRO SUMSEL


Tembusan : 

KABID. Propam Polda Sum-Sel.

Kapolda Sum-Sel.

Kompolnas Ri.

Arsip Media Tribunus.co.id Biro Sumsel.


DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN
Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Jakarta Selatan
Tel. 021-739 3350, 021-721 8016, Fax

Irjen. Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. 

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KABID Propam Polda Sum-Sel.

AKBP. J. Didiek Dwi Priantono, SH.

Andalan

Bukan Rahasia Lagi, Kasus BLT: DD, APBD, dan APBN. Kabupaten Banyuasin Belum Tersentuh Hukum


TRIBUNUSIDCO | BANYUASIN – Selama ini masyarakat kerap kali protes karena pemerintah desa dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana desa khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Pemerintah desa jarang sekali sosialisasi mengenai dana desa. Papan informasi dan baliho-pun jarang kita jumpai terpasang di tempat-tempat umum,” kata salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, (27/12/2020).

Bila merujuk pada aturan yang ada, kalau tidak salah di Permendesa hukumnya wajib-kan Mak ? “Tapi kenapa, seakan-akan dana desa itu dana milik Neneknya,” imbuhnya bernada kecewa.

Sesungguhnya aturan yang benar itu gimana Cak mane Dek, sapa kita media, terkait publikasi dana desa itu sendiri. “Mohon dijelaskan,” tanyanya.

Bila merujuk pada aturan, kata kita awak media, bener apa yang tadi Mamak katakan. Bahwa dana desa itu wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa, terkait kewajiban itu sejauh mana, jelas sekali diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT, baik itu yang baru ataupun yang terbit sejak lama disebutkan, jelas awak media dalam Permendes 13 tahun 2020 pasal 12 ayat (2). Setidaknya, ada 7 (tujuh) dokumen yang wajib dipublikasikan ke masyarakat desa.

Ketujuh dokumen itu, terdiri atas :

Dokumen hasil musyawarah desa, Data Desa, Peta Potensi dan Sumber Daya Pembangunan, dokumen RPJM Desa, Dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan juga dokumen APB Desa.

Ketujuh dokumen itulah yang hukumnya wajib dipublikasi oleh pemerintah desa.

Lalu, terkait publikasi APBDes yang saat ini banyak diperdebatkan sejauh mana yang diwajibkan oleh pemerintah desa.

Baca juga :

Dalam ayat selanjutnya, tepatnya di ayat (3), jelas disebutkan bahwa : publikasi APBDes itu paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran jadi bukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara total. Terlebih masyarakat datang ke balai desa atau kantor desa untuk meminta dokumen APBDes ke pemerintah desa.

Bila pemerintah desa ingin mempublikasikan APBDes-nya secara total juga tidak masalah dan itu mungkin lebih baik guna transparansi selanjutnya, perihal sanksi apa yang akan diterima oleh pemerintah desa apabila tidak mau mempublikasi prioritas penggunaan dana desa-nya tidak ada aturan secara terperinci.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis ke pemerintah desa, hal ini secara jelas sekali dimuat dalam Permendes 13 tahun 2020 pasal 13 ayat (3).

Namun yang menjadi pertanyaan lagi kenapa ya untuk penyaluran BLT DD, BLT APBD maupun BLT APBN di kita Kabupaten Banyuasin Ini cak serat-serat nian ini bae sudah dua bulan belum disalurkan untuk Kecamatan Rantau Bayur. kalau BLT dari Pemkab Banyuasin itu daktekeruan nian di mane..??? ku dengar-dengar BLT yang dari APBN itu banyak yang seharusnya dapat karena dak katek namenye di dalam daftar penerimaan di kantor Post tuh laju gak dapat padahal itu dapat ape die namenyetu Korupsi.

Ape lagi sekarang ini sudah tanggal (27/12) 2020, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hampir mencapai target seharusnya. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 74.311 Desa atau 99,14% sudah salurkan BLT-DD.

Sedangkan untuk total jumlah Desa yang dinilai potensial menyalurkan BLT-DD sebanyak 74.891 Desa atau 99,91%. Oleh karena itu, masih ada 642 Desa yang hingga kini dilaporkan belum menyalurkan BLT-DD.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian menyatakan bahwa BLT-DD merupakan salah satu kebijakan prioritas pemanfaatan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2020.

Baca juga :

Sebenarnya dari kemarin-marin tahun 2018, 2019 dan 2020 media sudah teriak-teriak mengenai Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi sasaran empuk para koruptor Banyuasin Dari pemotongan 35% di setiap DD Desa, Pembangunan DD Fiktif tumpang tindih Fira DPRD, Covid-19 BLT DD BLT APBD, BLT APBN, Bimtek BPD habiskan DD, Dana senilai Rp1,1 Triliun yang katanya tidak terserap APBD tahun 2020.

Berita dari media tribunus.co.id yang berjudul Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih Bimtek dan

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan BPD Se-Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

Untuk penerimaan BLT pada masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4.. ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 KK setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 Kepala Keluarga saja.

Umi Salama, dan Ruslia menerangkan bahwa ia kemarin mendapatkan bantuan BLT masyarakat pandemi Coronavirus selama 3 bulan berturut-turut setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dengan mengambil uangnya di kantor Post Pangkalan Balai jelasnya.

Heranya pada tahapan ke-4 ini saya tidak mendapatkan undangan untuk mencairkan dana BLT masyarakat terdampak COVID-19 pada saat saya tanya dengan salah satu pegawai pemerintah desa ia menjawab saya tidak tahu juga sebutnya, Jumat (28/08/2020) Kemarin.

Untuk dugaan sementara pertemuan ini terkait pemakzulan Dana Desa KKN DD yang didalangi oleh pemerintah daerah iaitu Bupati Banyuasin dan alasan Covid-19 BLT APBN, BLT APBD dan BLT DD, serta bimtek dan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat pedesaan yang bertujuan hanya untuk mengelabui biar dapat merampas dana yang seharusnya untuk rakyat Kabupaten Banyuasin.

Sepertinya untuk DD Bupati Banyuasin dan semua Kepala Desa sudah sepakat bagi-bagi rakyat yang dikorbankan salah buktinya Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Baca juga ;

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa (DD) milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai DD yang digunakan untuk kegiatan bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena DD disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada media Sabtu (27/10/2020).

Kemudian, ada indikasi pajak senilai miliaran rupiah yang tidak disetor, padahal Pemkab Banyuasin saat ini genjot mencari PAD Banyuasin.

“Jika setiap anggota BPD membayar Rp 5 juta, sementara yang ikut 2.020 artinya itu Rp 10 miliar ke atas dana yang dikumpulkan dari kegiatan itu. Pajaknya satu miliar, itu kami duga tidak disetor,” tegas dia.

Dia juga memperhatikan fasilitas yang didapatkan setiap peserta Bimtek yang seharusnya mendapatkan fasilitas VIP dengan dana mencapai Rp 5 juta per orang.

“Harusnya dana seperti itu satu orang satu kamar hotel. Ini malah digabung sampai tiga orang. Jelas sekali ini ada permainan, ada keuntungan besar yang didapat dari pihak penyelenggara,” tegas Nachung beberapa waktu lalu namun Aparat Penegak Hukum (APH).

Seperti Polres, Kejaksaan Negeri Banyuasin Polda, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak ada tindakan sama-sekali seharusnya tidak berharap dari KPK yang hal seperti ini bayangin saja mungkin dalam satu hari telah terjadi kejahatan TIPIKOR dua sampai tiga kasus sementara kasus Tipikor di Polres dan di Polda dalam satu tahunnya berapa kasus yang berhasil di ungkap begitu juga dengan Pidsus di Kejaksaan.

9 Informasi Keuangan BUMDes yang Harus Kita Ketahui

BUMDes yang bisa diselesaikan masalahnya dan bisa dikembangkan adalah BUMDes yang terukur, terutama terukur dalam keuangannya. Dan untuk terukur kita perlu memiliki informasi, tentang informasi keuangan BUMDes sebagai ukuran dan alat untuk membantu mengambil keputusan BUMDes. Informasi keuangan diperoleh dari data transaksi yang diolah menjadi informasi dan informasi keuangan BUMDes tersebut yang harus kita ketahui.

Informasi Keuangan BUMDes apa saja yang harus kita ketahui dalam menjalankan usaha BUMDes?..

Yang pertama adalah informasi Modal, dari mana modal diperoleh dalam Keuangan BUMDes, apakah dari penyertaan modal dari desa, apakah dari penggalangan dana masyarakat atau apakah dari investor atau pihak lain yang menyertakan modal di BUMDes.

Yang kedua adalah harta, baik harta lancar berupa kas, tabungan, piutang atau sejenisnya dan harta tetap seperti gedung, kendaraan atau harta lain yang bisa digunakan dalam menjalankan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah harta, kita akan mengetahui uang darimana digunakan untuk apa saja. Uang dari modal digunakan untuk kas dan peralatan usaha dan lain lain, sehingga informasi dalam keuangan BUMDes tersebut mencerminkan dana digunakan untuk apa saja.

Yang ketiga adalah hutang, baik hutang lancar ( jangka pendek ) maupun jangka panjang. Dengan mengetahui informasi hutang, jumlah dan jatuh temponya BUMDes bisa menyiapkan keuangan agar tidak terjadi hutang tidak terbayar atau kena denda dan resiko resiko hutang lainnya. Sehingga dengan informasi hutang, Keuangan BUMDes dapat dikendalikan.

Yang keempat adalah pendapatan, dalam keuangan BUMDes terutama dalam laporan laba rugi, pendapatan merupakan informasi yang sangat penting. Baik jenis pendapatan, sumber pendapatan dan jumlah pendapatan kita ketahui, sehingga dengan informasi pendapatan kita akan bisa lebih fokus untuk meningkatkan potensi pendapatan BUMDes kita. Karena tahu dimana potensi pendapatan berada dan bagaimana cara meraih potensi pendapatan tersebut.

Yang kelima adalah biaya, dalam keuangan BUMDes kita harus mengetahui informasi biaya apa saja dan berapa yang perlu kita ketahui. Karena dengan mengetahui biaya dalam keuangan BUMDes, kita akan mengetahui biaya biaya apa saja yang bisa ditekan atau disatukan agar lebih efisien. Karena dengan menekan biaya secara otomatis akan mampu meningkatkan laba. Sebagai contoh, biaya transportasi pengiriman produk. Jika kita mengetahui biaya transportasi pengiriman produk bisa disatukan untuk mengirimkan beberapa produk sekaligus kepada konsumen. Maka secara otomatis akan mengurangi biaya dalam keuangan BUMDes.

Yang keenam adalah perubahan modal atau ekuitas, dalam keuangan BUMDes kita harus tahu pertumbuhan atau perkembangan modal atau kekayaan dalam BUMDes dari tahun sebelumnya, hingga tahun berjalan. Sehingga kita akan mengetahui apakah BUMDes tambah kaya atau tambah miskin. Dan apabila mengalami kerugian atau pertumbuhan modal / kekayaan / ekuitas menurun apakah karena tingginya biaya atau karena menurunnya pendapatan dapat diketahui dari mengetahui perubahan modal dalam keuangan BUMDes.

Ke tujuh, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek bisa berupa hutang atau kewajiban operasional BUMDes. Dengan mengetahui jumlah aset lancar diantaranya kas dan mengetahui kewajiban lancar baik berupa biaya operasi maupun hutang yang harus dibayar jangka pendek ( kurang dari satu tahun ), maka BUMDes akan bisa mengetahui kemampuan bayarnya. Jika ternyata aset lancar atau uang tunai lebih kecil dari kewajiban lancar seperti membayar gaji, listrik dan lain lain. Maka BUMdes tersebut tidak sehat dan perlu segera dibenahi.

Yang kedelapan adalah kemampuan menghasilkan laba. Dalam keuangan BUMDes dikenal profitabilitas, yaitu kemampuan BUMDes dalam menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan oleh BUMDes apakah sudah bagus atau justru menurun. Dan yang biasa menjadi patokan adalah BI rate atau suku bunga BI. Apabila BUMDes mampu membukukan laba di atas suku bunga BI, maka BUMDes tersebut baik kinerjanya. Tetapi apabila di bawah BI rate atau suku bunga bank Indonesia. Maka BUMDes tersebut kinerjanya tidak baik. Oleh sebab itu, maka informasi kemampuan menghasilkan laba dalam keuangan BUMDes perlu diketahui.

Yang kesembilan adalah kemampuan membayar utang, terutama hutang jangka panjang dan modal dari desa. Keuangan BUMDes akan memberikan informasi penting tentang kemampuan BUMdes dalam mengembalikan baik modal maupun hutang BUMDes yang harus dibayar dalam jangka panjang. Apabila kekayaan BUMDes tidak sebanding dalam membayar hutang dan mengembalikan modal, maka BUMDes tersebut tidak sehat. Dan perlu disehatkan.

Sembilan informasi Keuangan BUMDes tersebut yang wajib diketahui baik oleh pembina, pengawas dan pengelola serta manajer unit unit usaha BUMDes. Sehingga keuangan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan mensejahterakan masyarakat desa. Untuk mengetahui 9 informasi tersebut dapat dilihat di dalam neraca dan laporan laba rugi yang bisa di download di bawah ini.

  1. Contoh Laporan Neraca BUMDes.
  2. Contoh Laporan Laba Rugi BUMDes.

Laporan tersebut di atas terdapat 9 informasi yang dibutuhkan dalam informasi Keuangan BUMDes.

MUSYAWARAH DESA EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pasal 81 dan 82, bahwa Musyawarah Desa Evaluasi itu diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni yang disebut Musdes Evaluasi Semester Pertama (MES 1) dan pada bulan Desember yang disebut Musdes Evaluasi Semester Akhir (MES 2).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pada pasal 80, bahwa Musyawarah Desa itu diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Adapun peserta Musyawarah Desa antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa

2. Pemerintah Desa

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

4. Kelompok Masyarakat, yang meliputi:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

5. Unsur masyarakat lainnya sesuai dengan sosial budaya setempat.

MUSDES EVALUASI SEMESTER PERTAMA (MES 1)

1. Waktunya:

Diselenggarakan pada bulan Juni

2. Materi pembahasanya:

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

b. Evaluasi terhadap realisasi APBDes selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

c. Evaluasi Kinerja Kepala Desa selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

e. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

3. Hasilnya:

a. Rekomendasi perlu diubah atau tidaknya RKPDes

b. Rekomendasi perlu diubah atau tidaknya APBDes

c. Rekomendasi perbaikan kinerja Kepala Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

d. Rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

e. Rekomendasi perbaikan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

4. Tindak Lanjut

a. Hasil musyawarah desa yang berupa rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Musdes.

b. Berita Acara Musdes untuk selanjutnya dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD.

c. Hasil Musyawarah Pleno BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

d. Isi keputusan BPD dijadikan dasar dalam Perdes RKPDes Perubahan, Perdes APBDes Perubahan, dan perbaikan kinerja.

e. Hasil Musdes juga digunakan oleh BPD dalam menyusun Laporan Evaluasi Kinerja.

MUSDES EVALUASI SEMESTER AKHIR (MES 2)

1. Waktunya:

Diselenggarakan pada bulan Desember

2. Materi pembahasanya:

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

b. Evaluasi terhadap realisasi APBDes selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

c. Evaluasi Kinerja Kepala Desa selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember..

e. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

3. Hasilnya:

a. Program Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana serta perlu tidaknya program yang belum terlaksana dari RKPDes diprogramkan ulang pada tahun berikutnya sebagai program lanjutan.

b. Anggaran Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana serta perlu tidaknya Anggaran yang belum terlaksana dari APBDes dianggarkan ulang pada tahun berikutnya sebagai anggaran lanjutan. Dan disilpakan serta dimasukkan ke Rekening Kas Desa terlebih dahulu.

c. Rekomendasi perbaikan kinerja Kepala Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

d. Rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

e. Rekomendasi perbaikan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

4. Tindak Lanjut

a. Hasil musyawarah desa yang berupa rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Musdes.

b. Berita Acara Musdes untuk selanjutnya dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD.

c. Hasil Musyawarah Pleno BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

d. Isi keputusan BPD dijadikan salah satu dasar dalam pembuatan Perdes LPPDes, dan Perdes LPRP-APBDes, serta perbaikan kinerja.

e. Hasil Mudes juga digunakan oleh BPD dalam menyusun Laporan Evaluasi Kinerja.

Pertanyaannya :

Apakah desa anda sudah melaksanakan MUSDES EVALUASI sebagaimana uraian di atas ?

Andalan

Rizal Ramli: Jangan Main-main, Selisih Bunga Utang Dua Persen Selama 10 Tahun Rakyat yang Bayar


GHENDING SRIWIJAYA | JAKARTA – Ekonom Senior Rizal Ramli kembali menyoroti kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua. Tokoh nasional yang akrab disapa RR ini menilai capaian ekonomi tahun 2020 jauh dari kata berhasil.

Menurut RR, selain faktor eksternal yang berupa pandemi Covid-19, keterpurukan ekonomi juga tidak lepas dari faktor internal di jajaran kabinet Indonesia Maju.

Utamanya, beber mantan Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) era Presiden Gus Dur ini, adalah semrawutnya kebijakan fiskal di bawah komando Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Misalnya, di bank ada kalau mau pinjam kredit (bunga) pinjamannya 15 persen. Para pengusaha datang ajukan kredit, mereka negosiasi jangan 15 persen tapi 12-13 persen. Tapi ada satu negara yang datang mau bayar bunga 17-18 persen, 2 persen lebih mahal dari pasar selama 10 tahun,” ujar Rizal Ramli dalam kanal Youtube Fadli Zon Official, Kamis (24/12/2020), Kemarin.

Kebijakan utang dengan bunga yang tinggi seperti itu, diterangkan Rizal Ramli, tidak dilakukan oleh negara tetangga Indonesia seperti Singapura hingga bahkan Jepang dan China.

“Karena nggak ada di seluruh dunia menteri keuangan yang pinjam dengan bunga kemahalan. Misalnya menteri keuangan Singapura, Jepang, China kalau pinjam dia tekan semurah mungkin bukan semahal mungkin,” ungkap Rizal Ramli.

“Jangan main-main. Perbedaan, selisih bunga 2 persen saja selama 10 tahun. Misalnya kita pinjam 10 dolar, 2 persennya itu tambahan bunganya itu sepertiganya. Siapa yang bayar? Rakyat kita,” sambungnya.

Selain itu, Rizal Ramli juga melihat kebijakan tax holiday bagi para pengusaha besar justru membuat cekak penerimaan negara.

Sebagai buktinya, dia melihat tax ratio atau penerimaan pajak di awal tahun 2020 ini realisasinya tidak mencapai lebih dari 10 persen. Berbeda dengan saat Rizal Ramli menjabat sebagai Menko Ekuin 20 tahun lalu, yang berhasil merealisasi hingga 11,5 persen dari GDP.

“Hari ini sebelum krisis (Covid-19) 10 persen. Dengan krisis ini penerimaan pajak bakal lebih anjlok lagi. Bahkan bisa 60-65 persen dari target. Itu yang menjelaskan kita akan kesulitan cash flow. Penerimaan pajak kita anjlok, besar sekali,” papar Rizal Ramli.

“Dia (Sri Mulyani) hanya berani dengan yang kecil-kecil, dan kedua dia pinjam-pinjam makin susah. Makanya mulai pinjam melalui bilateral,” lanjutnya.

Dari situ, mantan Menko Kemaritiman ini memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih akan sulit, bahkan lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998.

“Makin lama ekonomi makin terjerumus. Jokowi go down bersama dengan kinerja Sri Mulyani dalam kinerja keuangan,” demikian Rizal Ramli. (Rn/rmol).

PROPOSAL GANTI RUGI RUMAH WARGA YANG RUSAK AKIBAT PEMBANGUNAN JEMBATAN RB-ME KARYA SUMBER, KSO


PROPOSAL GANTI RUGI RUMAH WARGA YANG RUSAK AKIBAT PEMBANGUNAN JEMBATAN RB-ME KARYA SUMBER, KSO


BANYUASIN 18 DESEMBER 2020

Nomor : 001/WG-M/XII/2020

Perihal   : Rumah Rusak Berat.

Lampiran : Terlampir.

Kepada Yth :

PIMPINAN  KARYA SUMBER, KSO SUP: PT. CAKRA KONSTRUKSI INDONESIA

DI- TEMPAT

Dengan Hormat,
Sebelum kami menyampai kan perihal surat di atas. perkenankan lah kami menyampai kan ucapan selamat menjalankan aktifitas, semoga tuhan yang maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan Karya Sumber, KSO Sup: PT. Cakra Konstruksi Indonesia. Beserta seluruh keluarga tercintanya, Amin.

Kami dari media massa ON-LINE KeizalinNews Biro Banyuasin Kepala DPC Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Alamat : Dusun 1 RT/RW : 04/01 Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Phone : +6282280023160 

Email  : kaizalinnewsbanyuasin@gmail.com

Dasar Hukum :

Dengan menaati aturan protokol kesehatan masa pandemi COVID-19 dan memberi penghormatan setinggi-tingginya terhadap penegakkan hukum HAM yang resolusi diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat Pribumi. Serta atas dasar Pancasila dan UUD,45, UU Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers dan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang  No.  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Undang-Undang  No.1 Kawasan Permukiman Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Peraturan  Presiden  No.  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Terjadinya Kerusakan :

Akibat dari Aktivitas pemancangan tiang jembatan Pembangun Jembatan Rantau Bayur Muara Enim (RB-ME) dari Dinas PU Tata Ruang Kab, Banyuasin.

Bertempat di Dusun 3 Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur pekerjaannya : Jalan menuju Jembatan, Pondasi jembatan, Badan jembatan, Rangka atas jembatan dll, Sesuai dengan papan proyek yang terpancang pekerjaan jembatan PB-ME di kerjakan oleh : KARYA SUMBER, KSO, (PT. CAKRA KONSTRUKSI INDONESIA) dengan Nomor Kontrak 630/04/LPJ-RB/KONTRAK/APBD/PU-TR/BKP/2020 mulai pekerjaan 14 September 2020 masa pekerjaan selama 90 hari kerja.

Rumah yang rusak para: retak, pecah sehingga miring akibat getaran keras dari hentakan pemasangan tiang pancang proyek pembangunan jembatan RB-RE disamping itu warga masyarakat terganggu dengan suara dengungan pancang tiang pembangunan jembatan RB-ME.

Terdata hampir 10 warga sekitar yang alami kerusakan dan warga sekitar resah mengancam akan menutup atau menyetop aktivitas pembangunan jembatan tsb kalau tidak ada ganti rugi dari pihak perusahaan KARYA SUMBER, KSO dengan Nomor Kontrak : 630/04/LPJ-RB/KONTRAK/APBD/PU-TR/BKP/2020.

Lihat Video ini : https://youtu.be/awG-tqvtBH8

MASYARAKAT YANG DIRUGIKAN :

1 NASIR : RT 03 RW. 03 DUSUN III PENGUMBUK DESA TEBING ABANG KEC, RANTAU BAYUR. KERUGIAN YANG DITAFSIRKAN RP.40.OOO.OOO, (EMPAT PULUH JUTA RUPIA);

2 IRAWAN UJANG CIK SAM : RT. 03 RW. 03 DUSUN III PENGUMBUK DESA TEBING ABANG KEC, RANTAU BAYUR. KERUGIAN YANG DITAFSIRKAN RP.40.OOO.OOO, (EMPAT PULUH JUTA RUPIA);

3 JUHAN (DEDI) : RT. 03 RW. 03 DUSUN III PENGUMBUK DESA TEBING ABANG KEC, RANTAU BAYUR. KERUGIAN YANG DITAFSIRKAN RP.30.OOO.OOO, (TIGA PULUH JUTA RUPIA).

Tim Investigasi : RONI PASLAH Dari Media massa online KeizalinNews.com Biro Banyuasin Sumatera Selatan.

     BANYUASIN 18 DESEMBER 2020

Hormat Kami Tim Media KeizalinNews.com

     Biro Banyuasin Sumatera Selatan Kepala DPC AWNI Banyuasin

          Roni Paslah 

Warga (Ganti Rugi) :

JUHAN (DEDI)  : ..(     ….     )

IRAWAN UJANG CIK SAM : … (    ….    )

NASIR : … (    ….     )

Tembusan :

  • Bupati Banyuasin;
  • Gubernur Sumatera Selatan;
  • Arsip Media KeizalinNews;
  • Arsip AWNI Banyuasin.

1 NASIR : RT 03 RW. 03 DUSUN III PENGUMBUK DESA TEBING ABANG KEC, RANTAU BAYUR. KERUGIAN YANG DITAFSIRKANRP.40.OOO.OOO, (EMPAT PULUH JUTA RUPIA)

2 IRAWAN UJANG CIK SAM : RT. 03 RW. 03 DUSUN III PENGUMBUK DESA TEBING ABANG KEC, RANTAU BAYUR.

3 JUHAN (DEDI) : RT. 03 RW. 03 DUSUN III PENGUMBUK DESA TEBING ABANG KEC, RANTAU BAYUR. KERUGIAN YANG DITAFSIRKAN RP.30.OOO.OOO, (TIGA PULUH JUTA RUPIA). 

.

Tim media massa online KeizalinNews.com Banyuasin bersama Ketua DPC Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) Roni Paslah Berserta warga yang hadir pada saat tim turun langsung kelapangan guna memastikan banyaknya laporan warga tentang Aktivitas pembangunan proyek lanjutan Pembangunan Jembatan RB-ME rusak beratnya rumah warga dan suara bising yang sangat mengangu ke tenangan warga Dusun lll Pengumbuk Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur, Kab Banyuasin Sumatera Selatan.

CATATAN MEDIA KEIZALINNEWS.COM DAN KEPALAH DPC AWNI BANYUASIN

Pemkab Banyuasin Kucurkan Dana Rp 5,4 Miliar Ganti Rugi Tanah Warga Sukajadi Menjadi Perhatian Publik


Pemkab Banyuasin Kucurkan Dana Rp 5,4 Miliar Ganti Rugi Tanah Warga Sukajadi Menjadi Perhatian Publik

Foto : Kadis Perkimtan Banyuasin Zulkifli Idrus saat memberikan ganti rugi lahan kepada warga

KeizalinNews.com | Banyuasin – Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengucurkan dana senilai Rp. 5.445.359.772 untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah pelebaran jalan Palembang-Betung Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa yang sangat menyita perhatian publik.

Seperti yang kita ketahui terkait anggaran ganti rugi tanah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin ini sangat mendapat perhatian yang khusus dari mata publik secara nasional seperti dugaan korupsi yang dilakukan oknum Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Banyuasin Sumsel Kadis Perkimtan Ir Zulkifli Idrus MT, pelaksanaan tahun 2018 dianggarkan Pada APBD 2019.

Dinas Perkimtan Kabupaten Banyuasin Sumsel :..?????? 

2.04. 1. 03.1 . 17.01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan Rp.1.208.034.200,00. tidak ada Silpa, Kadis Perkimtan Ir Zulkifli Idrus MT, kita konfirmasi melalui WhatsApp pribadinya tidak ada jawaban.

Berdasarkan surat keterangan yang bernomor : 593.4/39/TA/lX/1995. Diduga adanya upaya pemalsuan dokumen penghibahan tanah lahan berdirinya bangunan Puskesmas Kec Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, Surat pengaduannya yang sudah di laporkan di Polres Banyuasin tertanggal 06 Januari 2020 dengan nomor lapor 001/WI.BA/SL/01/2020 dengan tuduhan Pemalsuan tandatangan, Penyerobotan Sebidang Tanah dan sampai saat ini pihak Polres Banyuasin belum ada tindak lanjut atas laporan tersebut.

Pembayaran ganti rugi tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2010 dan sekaligus bentuk keseriusan Pemkab Banyuasin dibawa pimpinan Bupati H Askolani dalam mendukung program pemerintah pusat, melebarkan jalan lintas timur untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan tersebut yang selama ini cukup merepotkan masyarakat.

Penyerahan Buku Tabungan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Palembang-Betung Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa dilaksanakan di gedung serbaguna Kantor Camat Talang Kelapa dipimpin Asisten I Hasmi S.Sos Msi dan Kadis Perkimtan Ir Zulkifli Idrus MT, Senin (8/12/2020) Kemarin.

Kadis Perkimtan Banyuasin Ir Zulkifli Idrus MT mengatakan lahan milik masyarakat yang terkena pelabaran jalintim Palembang-Betung di Suka jadi sebanyak 27 bidang/persis tanah dengan 20 pemilik.

“Total ganti rugi yang kita bayarkan kepada 20 pemilik dengan 27 persil ini sebesar Rp. 5.445.359.772. Jumlah tersebut berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilaian Publik ( KJPP ) dan telah dilakukan negosiasi harga antara Pemkab Banyuasin dengan warga pemilik lahan, “terangnya.

Pembayaran jelas Zulkifli tidak dilakukan secara tunai namun di transfer ke rekening masing-masing pemilik lahan. ” Besaran ganti rugi setiap pemilik berbeda-beda, yang terkecil jumlahnya Rp 23 juta dan yang terbesar Rp 1,1 Milyar, “terangnya.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat pemilik yang sudah sangat kooperatif dalam mendukung pelebaran jalan lintas tersebut.

“Terima kasih atas dukungan masyarakat, pelebaran jalan lintas timur ini Pemkab Banyuasin yang bertanggungjawab dalam ganti rugi, sedangkan untuk pembangunan jalan dibiayai APBN. Artinya ini ada sharing pemerintah pusat dan Pemkab Banyuasin, “tegasnya.

Salah satu warga penerima ganti rugi Faedah, menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemkab Banyuasin terhadap warga yang terdampak pelebaran jalan.

“Kami sangat mendukung proyek pelebaran jalan ini. Karena ini sifatnya untuk kepentingan umum. Dan berharap dengan jalan lebar tidak terjadi kemacetan lagi,”katanya. (Rn/rl)

Masa Maklumat Kapolri Kalahkan UUD 1945?


Mengutif dari media online FNN menuliskan: Pembaca Portal Berita Online FNN.co.id. yang kami banggakan. Sikap remi Redaksi Portal Berita Online FNN.co.id yang selama ini disampaikan melalui rubrik EDITORIAL, mulai awal Januari 2021 diganti nama rubriknya menjadi “FORUM RAKYAT”. Demikian pemberitahuan kami

TRIBUNUSIDCO | JAKARTA –  Ahad (03/01). Jendral Polisi Idham Aziz, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), pada tanggal 1 Januari 2021 Kemarin, mengeluarkan Maklumat. Maklumat Nomor Mak/1/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Pada angka 1 Maklumat ini dicantumkan kata-kata sebagai berikut “1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020;KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam”.

Kapolri pasti tak menyangka sebelumnya. Bahwa maklumat ini terlihat seperti hantu yang  gentayangan disiang bolong. Lalu dengan angkuh, khas setan kurap, hantu itu memasuki dan mengacak-acak meja redaksi, menerkam, menyiksa bahkan membunuh semua jurnalis.

Itu alasan utama mengapa komunitas Pers, bahkan Dewan Pers bereaksi sangat sangat keras. Level reaksinya masyarakat pers kali ini, terus terang Pak Kapolri, belum pernah sekalipun terjadi setelah eranya Pak Harto berkuasa. Baru kali ini reaksi keras itu. Orang pers bukan saja tak mau lagi praktik bredel, atau apapun yang mirip dengan bredel itu hidup di era ini. Tetapi lebih dari bredel itu.

Orang pers sudah tak mampu lagi diam dan hanya menggerutu melihat kehancuran harkat dan martabat kemanusiaan, hanya untuk alasan yang mengada-ada. Orang pers tak mau lagi melihat dan berurusan dengan rezim khas masa lalu itu hidup kembali di era ini. Ketertiban dan keamanan nasional yang setiap hari dikhotbahkan oleh rezim sekarang, tidak lebih dari dongeng kaum oligarki semata.

Presiden Habibie dan Mohamad Yunus Yosfiah. Pak Kapolri tahu mereka berdua? Namanya keduanya begitu harum untuk kehidupan masyarakat pers Indonesia. Presiden Habibie tentu Pak Kapolri tahu,  adalah pria paling logis dalam berpikir. Hebat, Pak Habibie menempatkan Pak Yunus, pria berlatar tentara tulen sebagai Menteri Penerangan.

Pak Yunus Yosfiah, sang menteri dan tentara paling hebat di Timor-Timur itu, ternyata sama seperti bosnya. Sama-sama logis dalam berpikir. Hasilnya, lahirlah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini, kalau Pak Kapolri tahu, bukan sekadar menjadi benteng kehidupanpers. Tetapi merupakan karya kemanusiaan dua pria logis yang mengerti tentang hakikat peradaban yang disumbangkan pers.

Tak ada faedahnya itu pers, kalau tak ada kebebasan mencari dan menyebarkan informasi. Tak ada kebebasan mencari dan menyebarkan informasi, kalau tak ada kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat yang disampaikan itu. Tak akan ada juga penyebaran informasi, bila sarana penyebarannya dikangkangi.

Tak ada pers, sama dengan tak ada pengawasan terhadap penguasa. Makanya, pers oleh masyarakat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di muka bumi ini disebut “the four of state democration”. Pers sebagai pilir demokrasi keempat setelah Eksekutiv, Legilativ dan Yudikatif. Sehingga salah satu tugas utama pers adalah mengontrol, mengoreksi dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan semua penyelenggara negara yang digaji dari pajak rakyat.

Penguasa yang tak dikontrol oleh pers, sama dengan membiarkan penguasa menjadi tiran dan otoriter. Ketika penguasa menjadi tiran dan otoriter, maka kemanusiaan dan peradaban hancur total. Ketika peradaban hancur total, kemanusiaan kehilangan hakikatnya sebagai manusia.

Pak Kapolri pasti tahu pers dan HAM itu penting? Ya sangat penting. Karena dua hal itu yang menjadi alasan utama tiga belas negara bagian tidak mau meratifikasi UUD Amerika Serikat, yang sudah selesai dibuat di Philadelphia Convention 31 Mei 1787.

Apa persisnya alasan tiga belas negara bagian itu? UUD yang mau diratifikasi itu tidak memuat atau tidak mengatur ketentuan mengenai pers dan HAM. Itu persisnya alasan utama dilaksanakan amandement pertama UUD Amerika Serikat pada tahun 1791. Empat tahun kemudian.

Poin penting dari amandemen pertama UUD Amerika Serikat adalah “Kongres dan Presiden Amerika dilarang membuat rancangan Undang-Undang yang membatasi kebebasan pers”. Masih dalam tataran berfikir untuk membuat rancangan undang-undang saja tidak boleh. Sudah dilarang oleh UUD Amerika. Apalagi sampai menjadi menjadi rancangan undang-undang. Begitulah pentingnya memberikan kebebasan kepada masyarakat pers untuk mengawasi penyelenggara negara.

Amendement ini digambarkan Elizabeth Zoller, Profesor of Public Law University Paris II, Visiting Professor of Law Indiana University Maurer School of Law sebagai “freedom of expression.” Memang amendment ini tidak persis menulis freedom expression.

Yang ditulis dalam text itu adalah “freedom of speech and freedom of press”. Tetapi kedua teks ini tidak punya arti lainnya, apapun itu, selain “freedom of expression”. Wajar rakyat dan pers menyambutnya sebagai mahkota mereka. Pengaturan itu, dalam hakikatnya, menegaskan kedaulatan berada ditangan rakyat. Bukan di tangan pemerintah atau penguasa, apapun jenis kekuasaan itu,

Kata Michael Gibson, Asisten Profesor of Law, Oklahoma City University, rakyat Amerika memiliki pendapat yang bersifat postulat tentang kedaulatan. Ketika kedaulatan, tulisnya, diletakan pada mereka, bukan pada pemerintah, maka mereka terhindar dari  tindakan represif pemerintah.

Memang sejarah hukum Amerika menceritakan pemerintahan John Adam, Presiden kedua Amerika, membuat Sedition Act 1798, juga Alien Act 1798. Kedua UU menyangkal kebebasan menyampaikan pendapat, yang kebebasan berekspresi, dengan cara menyebarkan tulisan, pamphlet dan karikatur.

Tetapi rakyat Amerika segera tahu bahwa kedua UU binasa. Itu benar-benar sangat parsial. UU dijadikan instrumen politik kaum federalis, yang dipimp oleh John Adam untuk dua kepentingan. Pertama memastikan dominasi kaum federalis. Kedua untuk memastikan kemenangan John Adam terpilih kembali pada pemilu berikutnya 1801.

Menelan korban tidak kurang dari delapan orang. Tetapi UU itu segera menemui akhir yang pahit. Thomas Jefferson dari gabungan Demokrat-Republik  memenangkan pemilu presiden. Jefferson tampil  menjadi presiden Amerika yang ketiga, segera mencabut UU tersebut. Bahkan orang-orang  yang telah dihukum, diberi grasi. Ini sangat top dan berkelas. Begitulah kalau menjadi negarawan.

Fortunately, Indonesia punya pasal 28F UUD 1945. Isi selengkapnya “Setiap orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bunyi pasal 26F UUD 1945 sangat jelas dan terang. Tidak butuh ahli bahasa untuk ditafsirkan lagi. Sebab Hanya dalam sistem politik totaliter, tirani, fasis dan otoriter saja, yang menempatkan kemauan penguasa lebih tinggi dari UUD. Pada semua negara demokrasi dan Republik, UUD disepakati untuk dijadikan panduan hukum tertinggi, supreme law of the republic.

Terkait Maklumat Kapolri? Inilah soalnya? Apa itu soalnya? Apa Maklumat itu bukan satu bentuk hukum di antara beberapa bentuk hukum yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan? Jelas tidak.

UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pun tidak mengatur Maklumat Kapolri sebagai bentuk hukum formil, atau tindakan pemerintahan yang diberi bentuk sebagai hukum. Sama sekali tidak. Mengapa soal ini harus didiskusikan?

Angka 2 huruf d Maklumat ini mengatur agar “masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Untuk alasan apapun, pasal ini membatasi hak setiap warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945. Inilah masalahnya.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jelas isinya. Isinya adalah “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis.

Kalau anak-anak milenial diminta memberi makna atas teks pasal 28J UUD 1945 diatas, mungkin saja mereka akan bilang begini, “pembatasan hak asasi manusia harus dengan undang-undang bro”. Tidak bisa pakai peraturan di luar undang-undang bro. Jadi, jelas Maklumat Kapolri itu bukan hukum.

Kalaupun hendak disamakan dengan tindakan pemerintahan, maka yang paling mungkin dianalogikan adalah instruksi, yang sifatnya hanya ke dalam internal. Hanya ditujukan kepada pejabat atau pegawai di lingkungan organisasi pemerintahan itu. Itu bisa diterima akal. Kalau di luar internal, itu bisa ngaco, ngawur dan amburadul tata kelola negara ini.

Oleh karena sifatnya instruksi. Sehingga tidak lain  merupakan kebijakan tata usaha negara untuk hal dilingkungan organisasi pemerintahan itu, maka isinya tidak boleh menangguhkan hak-hak orang lain atau warga negara di luar institusi ini. Apalagi yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang telah secara nyata diatur dalam UUD 1945.

Di atas semuanya, protes masyarakat  pers itu, harus diakui sangat beralasan secara akal sehat. Juga sa sangat logis dan bermartabat. Protes ini sesuai dengan pasal 28F UUD 1945. Menjadi sangat hebat sekali bila Pak Idham Azis berbesar hati untuk mencabut Maklumat Kapolri tersebut sebelum mengakhiri jabatan sebagai Kapolri dalam beberapa hari ke depan.

Editor : Rn

Sumber : FNN

Dibalik Dana PAD Banyuasin “Rekam Jejak Tim Media Petisi.co Biro Sumatera Selatan Terkait Eksploid Perusahaan Tambang Batubara


Dibalik Dana PAD Banyuasin “Rekam Jejak Tim Media Petisi.co Biro Sumatera Selatan Terkait Eksploid Perusahaan Tambang Batubara

Makalah dampak pertambangan batubara.
Bab I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pencemaran lingkungan berakibat terhadap kesehatan manusia,tata kehidupan, pertumbuhan flora dan fauna yang berada dalam jangkauan pencemaran. Gejala pencemaran dapat terlihat pada jangka waktu singkat maupun panjang, yaitu pada tingkah laku dan pertumbuhan. Pencemaran dalam waktu relatif singkat, terjadi seminggu sampai dengan setahun sedangkan pencemaran dalam jangka panjang terjadi setelah masa 20 tahun atau lebih.

Gejala pencemaran yang terjadi dalam waktu singkat dapat diatasi dengan melihat sumber pencemaran lalu mengendalikannya. Tanda-tanda pencemaran ini gampang terlihat pada komponen lingkungan yang terkena pencemaran. Berbeda halnya dengan pencemaran yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Bahan pencemar sedikit demi sedikit terakumulasi.


Dampak pencemaran semula tidak begitu kelihatan. Namun setelah menjalani waktu yang relatif panjang dampak pencemaran kelihatan nyata dengan berbagai akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur lingkungan,mengalami perubahan kehidupan habitat. Tanaman yang semula hidup cukup subur menjadi gersang dan digantikan dengan tanaman lain. Jenis binatang tertentu yang semula berkembang secara wajar beberapa tahun kemudian menjadi langka, karena mati atau mencari tempat lphpx


Kondisi kesehatan manusia juga menunjukkan perubahan; misalnya, timbul penyakit baru yang sebelumnya tidak ada.Kondisi air, mikroorganisme, unsur hara dan nilai estetika mengalami perubahan yang cukup menyedihkan.
Bahan pencemar yang terdapat dalam limbah industri ternyata telah memberikan dampak serius mengancam satu atau lebih unsur lingkungan: Jangkauan pencemar dalam jangka pendek maupun panjang tergantung pada sifat limbah,jenis, volume limbah, frekuensinya dan lamanya limbah berperan.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah, yaitu sebagai berikut :
1. Secara keseluruhan dampak apa saja yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam ?
2. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut?

1.3 Tujuan
Berdasarkan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dampak apa saja yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam serta seberapa jauh pengaruhnya terhadap lingkungan dan juga untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut.

1.4 Manfaat
Manfaat dari penulisan ini adalah setidaknya kita dapat meminimalisir dampak yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam dan juga dapat menentukan langkah apa saja yang harus dilakukan agar setiap tindakan eksploitasi tidak selalu berdampak besar terhadap lingkungan dari segi yang negatif.

1.5 Ruang LIngkup
Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah meliputi lingkungan yang mengalami pencemaran akibat eksploitasi dan juga lingkungan di Sepanjang Sungai Musi.

Bab II
Metode Penulisan
2.1 Objek Penulisan
Objek penulisannya adalah kegiatan eksploitasi dan lingkungan yang telah tercemar atau rusak akibat kegiatan eksploitasi.
2.2 Dasar Pemilihan Objek
Dasar pemilihan objek dari tulisan ini adalah berdasarkan banyaknya keluhan Masyarakat dan juga merupakan faktor perusakan atau pencemaran paling parah dalam ruang lingkup Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2.3 Metode Pengumpulan Data
• Kaji Pustaka

Bab III
Analisis Permasalahan
A. Pembahasan
3.1 Sumber daya alam
Pengertian Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia, misalnya: tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba (jasad renik).
pada dasarnya Alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan tersebut.
Semua kekayaan yang ada di bumi ini, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas.
Berdasarkan urutan kepentingan, kebutuhan hidup manusia, dibagi menjadi dua yaitu.
1. Kebutuhan Dasar
Kebutuhan ini bersifat mutlak diperlukan untuk hidup sehat dan aman. Yang termasuk kebutuhan ini adalah sandang, pangan, papan, dan udara bersih.
2. Kebutuhan sekunder
Kebutuhan ini merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk lebih menikmati hidup, yaitu rekreasi, transportasi, pendidikan, dan hiburan.
Kerugian bagi masyarakat Sekitar:
Dampak yang sangat Merugikan Masyarakat yang tinggal di Bantaran Sepanjang Sungai Musi merupakan Khas Suku melayu dari Zaman Sebelum Masehi Sampai Saat ini.
“MUSI asal kata dari mhu : yang artinya Sumber, sie : yang artinya Kehidupan Sungai musi di ambil dari bahasa Ceines Kuno yang berarti Sumber Kehidupan’

Sampai saat ini Sungai Musi Masih tetap Multifungsi di samping sumber sarana Air keperluan sehari hari seperti mandi nyuci keperluan rumah tangga dan juga di gunakan buat minum dan memasak dan juga sebagai sarana transportasi warga mau berpergian menggunakan perahu ketek speedboat dll dan yang paling prinsif sungai musi sebagai Tempat Matapencarian Masyarakat yang tinggal di Sepanjang BantaranNya hampir ± 12.661. Kepala Keluarga yang Menggantungkan Hidupnya di Sungai Musi ia itu Pelayan Tangkap Ikan tradisional dengan Menggunakan Bermacam2 jenis alat penangkap ikan Tergantung dengan Musim adapun alat penangkap ikan yang selalu digunakan Adalah ?
1. Pukat/ Jaring
2. Tajur/Kail
3. Sengkirai,Bubuh
4. Cauk atau Lenggian
5. Tangkul dll

Dengan adanya Aktivitas Lalu Lalang Tongkang Pembawa Batu bara Dari Terminal PT SERVO yang saat ini PT SRIWIJAYA GRUP yang berdiri di Tanah Wilaya Kabupaten PALI Provinsi Sumsel “Berkapasitas ± 14,666 juta Ton Per Tahun.
Namun dampak limbah dan Segala sesuatu yang berpotensi merugikan kenanya di masyarakat Kabupaten Banyuasin Sumsel terminal tersebut tepatnya di seberang Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. 

Dari sana di langser menggunakan Tongkang yang Berkapasitas 300 Fiid, 7000 Ton” Sehingga banyaknya rumah penduduk Yang Rusak, dikarenakan Penurunan Permukaan tanah Bantaran (tebing) Sungai musi diakibatkan kapasitas tongkang 300 Fhieed dengan muatan 7000 Ton kedalaman Tongkang dari permukaan Air Pada saat bermuatan batu bara lebih kurang 5 meter sampai 10 meter. sementara kedalaman sungai musi rata rata  4 meter sampai 8 meter.

Dampak bagi kelangsungan hidup ± 10.661 kepala keluarga  Para nelayan tradisional  yang menggantungkan hidup dari hasil tangkap ikan di sungai musi, nelayan sangat dirugikan 40% sampai 60% mengalami penurunan dari pendapatan biasa biasanya. Sejau ini belum ada tindakan Dari Pemerintah Daera Kabupaten Banyuasin
Dari peraturan pemerinta terkait Pendapatan asli daera di sektor bagi hasil Melintas transpoetasi kalkulasi perhitungannya 10% dari hasil keseluruhan (penjualan batubara).


Bisa kita lihat dari Pendapatan 10% bagi hasil dari sektor pertambangan Kabupaten Banyuasin Sumsel di tahun 2016 dan 2017  juga sangat Kecil Sejauh ini belum ada suatu Institusi pemerintah mendikte atau mengevaluasi masalah tersebut seharus nya DPRD Banyuasin Lebih Cekatan dan jelih dalam melaksanakan Tugas Pokok seOrang DPR ” Kenerja pemerinta daera kabupaten Banyuasin …????? (masuk kantong pribadi)

Mutu air Sungai Musi :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi empat kelas, yaitu: Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV.

Kelas I, air yang dapat digunakan untuk air bahan baku air minum dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
Kelas II, air yang dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
Kelas III, air yang dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
Kelas IV, air yang dapat digunakan untuk pertanaman dan atau peruntukan lain mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
Jumla Kepala Keluarga per Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumsel.
1 Rantau Bayur 12 661
2 Betung 15 207
3 Suak Tapeh 5 403
4 Pulau Rimau 12 947
5 Tungkal Ilir 8 972
6 Banyuasin III 20 055
7 Sembawa 9 628
8 Talang Kelapa 38 076
9 Tanjung Lago 12 599
10 Banyuasin I 18 585
11 Air Kumbang 7 288
12 Rambutan 14 062
13 Muara Padang 10 943
14 Muara Sugihan 14 187
15 Makarti Jaya 8 874
16 Air Saleh 13 599
17 Banyuasin II 12 501
18 Muara Telang 12 546
19 Sumber Marga Telang 6 554
Banyuasin : 2.54.687 Kepala Keluarga.
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Source : Population and Civil Registration Service of Banyuasin Regency

https://sangrajalangit99.wordpress.com/2017/10/20/pengertian-pendapatan-asli-daerah/?preview=true

http://www.tribunus.co.id/2018/05/runtuhnya-tembok-keadilan-hukum-puny.

Inilah jalan Penghubung Kecamatan Muara telang Kabupaten Banyuasin Sumsel dan Kota Palembang


Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 /Original Local Government Revenue Rp: 96 224 068 077
1. Pajak Rp : 39 302 525 099
1.2 Pajak Hotel Rp : 471 904 388
1.3 Pajak Restoran Rp: 1 468 395 157
1.4 Pajak Hiburan Rp : 36 644 600
1.5 Pajak Reklame Rp: 260 874 062
1.6 Pajak Penerangan Jalan Rp: 14 129 527 857
1.7 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C/ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp : 176 332 959.
1.8 Pajak Air Tanah Rp: 20 660 862
1.9 Pajak Sarang Burung Walet Rp: 12 195 000
1.10 BPHTB Rp : 8 094 157 149
1.11 PBB P2 Rp : 14 631 833 065
2. Retribusi / Retribution Rp: 12 867 041 235
2.1 Pelayanan Kesehatan Rp: 644 621 000
2.2 Kapitalisasi dari PT. Akses
2.3 Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp: 660 192 000
2.4 Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
2.5 Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus Rp : 120 365 000
2.6 Pelayanan Pasar Rp: 1 253 257 500
2.7 Pengujian Kendaraan Bermotor Rp: 154 755 000
2.8 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp: 21 062 400
2.9 Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus Rp: 31 779 000
2.10 Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp: 2 316 815 770
2.11 Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah Rp: 59 965 000
2.12 Retribusi Terminal Rp: 652 073 000
2.13 Rumah Potong Hewan Rp: 5 797 500
2.14 Tempat Penginapan / Villa 1 335 000
2.15 Jasa Pengawasan Terminal Khusus Pelabuhan Rp: 1 274 561 615
2.16 Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp: 11.800 000
2.17 Retribusi Izin Labuh dan Tambat Kendaraan di Atas Air 2.18 Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
2.19 Izin Mendirikan Bangunan Rp: 2 406 986 450
2.20 Izin Gangguan/ Keramaian (SITU/HO) Rp: 3 245 735 000
2.21 Izin Trayek Rp: 5 940.000

Lalu apa saja kerja para pejabat pejabat dan wakil rakyat ini kok bisa-bisanya tidak tahu apa dan berapa pendapatan daerah


Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 /Original Local Government Revenue Rp: 96 224 068 077
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 /Original Local Government Revenue Rp:110.100.000.000,
Struktur  pendapatan dalam APBD 2017 seperti yang disampaikan Bupati Banyuasin SA Supriono, PAD sebelum perubahan Rp 107.7 milyar, setelah perubahan Rp 110.1.M,  bertambah Rp 2.40 M.
Kemungkinan masih banyak sumber sumber Pendapatan Asli Daera yang belum terserap, sehingga kenaikan PAD Kabupaten Banyuasin hanya 2.4 M.
Dana perimbangan sebelum perubahan Rp 1.424 Triliun setelah perubahan naik menjadi Rp 1.457 Triliun, bertambah Rp 33.3 Milyar.
Begitu juga dengan lain-lain pendapatan yang sah, sebelum perubahan Rp 315 Miliar, setelah perubahan menjadi Rp  446 M, disini bertambah Rp 131.7  M.
Belanja Tidak Langsung bertambah Rp  61.5 M, sebelum perubahan Rp 1.03 Triliun dan menjadi Rp 1.10 Triliun setelah perubahan. Belanja Langsung bertambah Rp 132 M dari sebelum perubahan Rp 857 Milyar menjadi Rp 989 M.
Kemudian jumlah belanja bertambah Rp 194 Miliar dari sebelumnya.
Tahun 2016 Belanja daera Rp 1.897 Triliun.
Tahun 2017 Belanja daera Rp 2.091 Triliun.
http://petisi.co/sa-supriono-pad-kabupaten-banyuasin-naik-rp-2-4-m/
Yang jadi Pertanyaan yang besar dari anggaran tersebut Untuk tahun 2017 Berapa banyak anggaran yang di tiada kan dikurangi dan sebagainya :
http://petisi.co/mengapa-kepala-daerah-melakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/
http://petisi.co/mengapa-kepala-daerah-melakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/

https://nusantarakujaya21com.wordpress.com/2018/04/15/literasi-konsistensi-mou-bpn-dan-polda-sum-sel-berkomitmen-menindak-habis-kejahatan-agraria/amp/

Dana Infrastruktur Desa Rp: M
Pembangunan Rp : M
Dana aspirasi 35 Anggota DPRD Rp: M.
Uang Makan Pegawai PNS/Non PNS
Penurunan Gaji
Pegawai Harian dan lain lain masih banyak lagi anggaran yang dipangkas dengan alasan defisit dan sebagainya …?????????

Sejahu ini Pihak pemerinta daera maupun DPRD Banyuasin Tidak perna Mengevaluasi Mengenai Pendapatan Asli Daera Pada hal Angka Korupsi Kolusi dan Nepotisme KKN serta Pencucian Uang di Sektor Pendapatan yang Paling  Tinggi Perbandingannya 70% Pendapatan 30% di sektor penganggaran.

  1. Bisa di simpul kan di lihat dari Angka KKN di sektor Penganggaran saja seperti ini Bagaimana di Sektor Pendapatannya .
  2. Dari 100% Pendapatan Hanya 30% saja yang Masuk PAD Coba bayang kan..?? Suda masuk di Kas daera angka korupsinya Gila gilaan seakan akan di bumi pertiwi ini tidak ada hukum dan aturan Sehingga para koruptor Suka suka hati mereka ? https://www.scribd.com/document/369401887/Kasus-Kkn-Pembangunan-Pdam-Kenten-Laut-Kab-Banyuasin
  3. Ini suatu bukti dan Fakta yang jelas Kalau KKN di Pemerintah Pusat itu Lebih tinggi dibanding dari pemerinta daera kenapa bisa dibilang demikian..Sejauh Ini apapun yang kita laporkan di pemerintah pusat hasilnya O besar” itu artinya keterlibatan mereka terhadap praktik praktik KKN di pemerinta daera merekala Aktor di balik semuanya. 
  4. Lalu apa yang harus masyarakat lakukan kalau suda situasinya demikian sementara kondisi dan iklim perekonomian di masyarakat semakin mencekik untuk mencari sesuap nasi untuk mempertahankan hidup saja sangat-susah ” 
  5. Lalu adakah hukuman para kriminalis  sii pencari makan /nafkah keluarganya  ?
  6. Apa yang anda (pejabat yg kaya raya) lakukan andai di posisi anda  ?

Pahami dasar dasar hukum dan Asas kedaulatan Negara Republik Indonesia.
UUD 1945  PANCASILA   RAKYAT PEMERINTA RI 



Suatu Contoh :
https://sangrajalangit99.wordpress.com/2016/10/26/dugaan-pelanggaran-serta-tindak-kkn-yang-melibat-kan-perusahaan-perkebunan-pt-sumatera-anugerah-jaya-mbm-suda-lapor-kan-di-kejaksaan-negeri-kab-banyuasin-sum-selnamun-sampai-saat-ini-kejari-kab-bany/
http://petisi.co/program-pisew-amanat-nawacita-jokowi-di-banyuasin-kurang-maksimal/
http://petisi.co/jadi-korban-pemerasan-ada-apa-dengan-gapoktan-jalur-mulya-13/
http://petisi.co/bantuan-pemerintah-pusat-untuk-gapoktan-di-rantau-bayur-menguap/
http://petisi.co/dana-pertanian-program-ip200-di-mukti-jaya-muara-telang-disoal/
http://petisi.co/ribuan-hektar-pertanian-padi-di-kecamatan-rantau-bayur-terancam-gagal-panen/
https://mykonlinedotblist.wordpress.com/2017/09/06/surat-pengaduan-tindak-pidana-kkn-dinas-pertanian-kabupaten-banyuasi-ke-polda-sum-sel/


Nelayan Sepanjang Sungai Musi Protes Tongkang Batu Bara.
Tongkang Pengangkut batu bara melintas dan lalu lalang di sungai musi yang membuat para nelayan menangkap ikan sangat dirugikan

BANYUASIN, PETISI.CO – Kapal tongkang pengangkut batu bara meresakan nelayan tangkap ikan di Perairan Sepanjang Sungai Musi, khususnya di wilayah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
Sungai Musi adalah tempat masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Musi mencari nafkah sehari-hari dari zaman dahulu sampai sekarang.  Inilah alasannya di sepanjang sungai terpanjang di Sumatera ini ditinggali masyarakat, terutama di Kecamatan Rantau Bayur dari 21 desa, hanya 3 desa saja yang di daratan. Hampir seluruh desanya di pinggir Sungai Musi.
Muslimin (38), warga Desa Tebing Abang, seorang nelayan ikan jaring (pukat) mengaku,  resah dengan adanya kapal tongkang yang membawa batu bara yang melintas di Sungai Musi.


“Saat ini kami rugi  saat mencari ikan. Penghasilan kami menurun sampai 45% dari yang sebelumnya,” ujarnya
pada petisi.co, Sabtu (23/7/2017).
Tongkang batu bara yang melintas di ketahui dari pelabuhan diantaranya PT SERVO, PT EVIH, PT TITAN Kabupaten Pali di seberang Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kab Banyuasin, menuju Pelabuhan Plaju Palembang dengan kapasitas tongkang rata-rata 300 fid dengan muatan 7000 ton.
Dari dampak yang sangat merugikan nelayan tangkap ikan ini, pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dinas Perhubungan belum ada upaya atau pun solusi sedikit pun bagi nelayan yang dirugikan.(roni)
http://petisi.co/nelayan-sepanjang-sungai-musi-protes-tongkang-batu-bara/


Tongkang Pengangkut Batu Bara Juga Sebagai Ancaman Bagi Simbol dan Kebesaran Tana Sriwijaya Ia itu Jembatan Ampera Amanat Penderitaan Rakyat Nama ini diBerikan Oleh Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia dan Dunia Internasional terhitung Sudah Hampir 4 Kali Tongkang Batubara Menabrak Tiang Jembatan Ampera ‘ Jembatan Ampera la sebagai Pembatas Transportasi Laut lepas (laut bangka) dan sungai Musi bertujuan menjadi Benteng Pertahanan kelangsungan kelestarian Sungai musi dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya
http://regional.kompas.com/read/2017/05/17/15192491/tongkang.batu.bara.tabrak.jembatan.ampera


Mutu lingkungan :
Pandangan orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memang berbeda-beda karena antara lain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pertimbangan kebutuhan, sosial budaya, dan waktu.


Semakin tinggi tingkat pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup, maka semakin baik pula mutu hidup. Derajat pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam kondisi lingkungan disebut mutu lingkungan.


Daya dukung lingkungan
Ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan. Singkatnya, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup.


Penyebaran sumber daya alam di bumi ini tidaklah merata letaknya. misalnya ada bagian bagian bumi yang sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertanian ada pula yang tidak. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut :
1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.
2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran).
3. Mengembangkan metode menambang dan memproses yang efisien, serta pendaurulangan (recycling).
4. Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam.
Macam-macam sumber Daya Alam
Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya.
a. Berdasarkan sifat :
Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut :
1. Sumber daya alam yang terbarukan (renewable), misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali).
2. Sumber daya alam yang tidak terbarukan (non renewable), misalnya: minyak tanah, gas bumi, batubara, dan bahan tambang lainnya.
3. Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya, udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut.
b. Berdasarkan potensi :
Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut.
1. Sumber daya alam materi; merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya, batu, besi, emas, kayu, serat kapas, rosela, dan sebagainya.
2. Sumber daya alam energi; merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya batubara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, kincir angin, dan lain-lain.
3. Sumber daya alam ruang; merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah (daratan) dan angkasa.

Tongkang batubara tabrak jembatan AMPERA


3.2 Eksploitasi sumber daya alam :
Eksploitasi sumber daya alam yang diangkat dalam tulisan ini mengenai pertambangan batubara, eksploitasi terhadap sumber daya ini semakin tidak terkendali salah satu pulau atau daerah yang mengalami eksploitasi Batubara tiada henti adalah Kalimantan Selatan. Kualitas yang baik dan penyebaran tambang batubara hampir di seluruh kabupaten, membuat potensi sumber daya alam (SDA)-nya cukup diminati oleh pengeruk keuntungan. Ditilik dari pencatatan data yang dilakukan oleh Indonesian Coal Mining Association, tahun 2001 persediaan batubara adalah 2,428 milyar ton, bahkan masih diindikasikan tersedia sejumlah 4,101 milyar ton di beberapa tempat. Jika dijumlahkan, maka tambang batubara di Pulau Kalimantan Selatan sebanyak 6,529 milyar ton. Sedangkan menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi tambang batubara di Pulau Kalimantan Selatan pada tahun 2005 mengalami peningkatan sejak 2003. Dimana sebagian besar produksi tersebut dilakukan oleh perusahaan bermodal asing.

Hasil produksi yang berlimpah tersebut ternyata memiliki catatan penjualan domestik dan ekspor batubara yang cukup besar. Pada tahun 2003 tercatat penjualan domestik sebesar 13,153 juta ton, sedangkan pada tahun 2004 meningkat dengan jumlah 14,666 juta ton. Catatan ekspor batubara pun mengalami peningkatan dari tahun 2003 yang sebesar 32,805 juta ton, hingga 34,499 juta ton pada tahun 2004. Besarnya penjualan ternyata tidak berdampak baik bagi masyarakat sekitar. Bahkan untuk kesejahteraan masyarakat lokalnya pun tidak mengalami kemajuan, malah sebagian terpinggirkan hampir di segala bidang. Beberapa permasalahan pun mulai muncul akibat adanya penambangan batubara.


Terganggunya Arus Jalan Umum Berakibat Penyakit Pernafasan.
Banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk angkutan batubara berdampak pada aktivitas pengguna jalan lain. Semakin banyaknya kecelakaan, meningkatnya biaya pemeliharaan jembatan dan jalan, adalah sebagian dari dampak yang ditimbulkan.


Belum lagi banyaknya debu batubara menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan batubara. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan, yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat.


Padahal jika dilihat dari aturan perundangan nomor 11 tahun 1967 yang berisikan tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang mewajibkan perusahaan tambang memiliki sarana dan prasarana sendiri termasuk jalan, jelas aktivitas kendaraan yang masuk jalan umum tersebut melanggar peraturan.

Truk membawa batu bara membuat macet dan rusak jalan raya


Konflik Lahan Hingga Pergeseran Sosial-Budaya Masyarakat
Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi objek penggusuran. Kerap perusahaan menunjukkan arogansinya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan nantinya.

Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Hal ini terjadi saat perusahaan mengambil karyawan dari luar daerah, padahal janji mereka sebelumnya akan mengutamakan masyarakat lokal dalam penarikan tenaga kerja. Jika adapun, biasanya perusahaan hanya memposisikan mereka sebagai satpam atau pembantu saat survey lapangan. Permasalahan selanjutnya adalah pergeseran sosial budaya masyarakat. Mereka yang dulunya bekerja sebagai petani atau nelayan, sekarang lebih memilih menjadi buruh. Akibat dari pergeseran ini membuat pola kehidupan mereka berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moral pun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.

Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
Dampak yang cukup fatal terjadi akibat penambangan batubara, salah satunya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Seringkali para pengusaha ini merupakan upaya antisipasi atau penanggulangan dampak lingkungan, dan hal ini parahnya, diikuti dengan penegakan hukum yang sangat lemah. Contoh yang terjadi adalah terdapatnya lubang-lubang besar yang menimbulkan kubangan air berkandungan asam tinggi. Tingkat asam ini disebabkan, bekas galian batubara memiliki kandungan senyawa kimia, seperti besi, sulfat, mangan, dan lain-lain.

Zat-zat ini akan berdampak buruk bagi tanaman di sekitarnya. Masih banyak lagi dampak yang diberikan akibat penambangan batubara yang tidak mempedulikan lingkungan. Sangat penting sekali adanya kesadaran dari pihak penambang dan masyarakat tentang kelestarian dan kesehatan lingkungan. Selain itu, tidak lupa peran besar dan tegas dari pemerintah dalam menanggulangi dan memperingatkan para penambang.

Dampak negatif dari aktifitas pertambangan batubara bukan hanya menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan. Melainkan, ada bahaya lain yang saat ini diduga sering disembunyikan para pengelola pertambangan batubara di Indonesia. Kerusakan permanen akibat terbukanya lahan, kehilangan beragama jenis tanaman, dan sejumlah kerusakan lingkungan lain ternyata hanya bagian dari dampak negatif yang terlihat mata.


Pertambangan batubara ternyata menyimpan bahaya lingkungan yang berbahaya bagi manusia. Bahaya lain dari pertambangan batubara adalah air buangan tambang berupa luput dan tanah hasil pencucian yang diakibatkan dari proses pencucian batubara yang lebih populer disebut Sludge, saat ini banyak analis pertambangan yang tidak mau mengekspos secara detail tentang bahaya air cucian batubara. Limbah cucian batubara yang ditampung dalam bak penampung sangat berbahaya karena mengandung logam-logam beracun yang jauh lebih berbahaya dibanding proses pemurnian pertambangan emas yang menggunakan sianida (CN).


Proses pencucian dilakukan untuk menjadi batubara lebih bersih dan murni sehingga memiliki nilai jual tinggi. Proses ini dilakukan karena pada saat dilakukan eksploitasi biasanya batubara bercampur tanah dan batuan.


Agar lebih mudah dan murah, dibuatlah bak penampung untuk pencucian. Kolam penampung itu berisi air cucian yang bercampur lumpur. LSM lingkungan JATAM menyebutnya dana beracun yang berisi miliaran gallon limbah cair batubara. Sludge mengandung bahan kimia karsinogenik yang digunakan dalam pemrosesan batubara yang logam berat beracun yang terkandung di batubara seperti arsenic, merkuri, kromium, boron, selenium dan nikel.


Dibandingkan tailing dari limbah luput pertambangan emas, unsure beracun dari logam berat yang ada limbah pertambangan batubara jauh lebih berbahaya. Sayangnya sampai sekarang tidak ada publikasi atau informasi dari perusahan pertambangan terhadap bahaya sluge kepada masyarakat di sekitar pertambangan.


Unsur berani menyebabkan penyakit kulit, gangguan pencernaan, paru dan penyakit kanker otak. Air sungai tempat buangan limbah digunakan masyarakat secara terus menerus. Gejala penyakit itu biasa akan tampak setelah bahan beracun terakumulasi dalam tubuh manusia.
Beberapa perusahaan tambang di Kalimantan Timur ditengarai tidak melakukan pengolahan water treatment terhadap limbah buangan tambang dan juga tanpa penggunaan bahan penjernih Aluminum Chloride, Tawas dan kapur. Akibatnya limbang buangan tambang menyebabkan sungai sarana pembuangan limbah cair berwarna keruh.

3.3 Peminimalisiran dan perbaikan dampak dari tambang batubara :
Lahan bekas tambang merupakan lahan sisa hasil proses pertambangan baik berupa tambang emas, timah, maupun batubara. Pada lahan pasca tambang biasanya ditemukan lubang-lubang dari hasil penambangan dengan lapisan tanah yang mempunyai komposisi dan warna berbeda. Misalnya, ada lapisan tanah berpasir yang berseling dengan lapisan tanah liat, tanah lempung atau debu. Ada pula lapisan tanah berwarna kelabu pada lapisan bawah, berwarna merah pada bagian tengah dan berwarna kehitam-hitaman pada lapisan atas.


Degradasi pada lahan bekas tambang meliputi perubahan sifat fisik dan kimia tanah, penurunan drastis jumlah spesies baik flora, fauna serta mikroorganisme tanah, terbentuknya kanopi (area tutupan) yang menyebabkan suatu tanah cepat kering dan terjadinya perubahan mikroorganisme tanah, sehingga lingkungan tumbuh menjadi kurang menyenangkan. Dengan kata lain, bahwa kondisi lahan terdegradasi memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan struktur tanah yang kurang baik.

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki lahan pasca penambangan. Reklamasi adalah kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah overburden agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan revegetasi. Revegetasi sendiri bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, kimia dan biologis tanah tersebut. Namun upaya perbaikan dengan cara ini masih dirasakan kurang efektif, hal ini karena tanaman secara umum kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, termasuk bekas lahan tambang. Oleh karena itu aplikasi lain untuk memperbaiki lahan bekas tambang perlu dilakukan, salah satunya dengan mikroorganisme.


Memanfaatkan Mikroorganisme
Fungi atau jamur merupakan salah satu mikroorganisme yang secara umum mendominasi (hidup) dalam ekosistem tanah. Mikroorganisme ini dicirikan dengan miselium berbenang yang tersusun dari hifa individual. Hifa-hifa tersebut mungkin berinti satu, dua atau banyak, bersekat atau tidak bersekat. Berkembangbiak secara aseksual dengan membentuk spora atau konidia. Secara umum fungi ini diklasifikasikan menjadi Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes dan fungi Imperfecti.


Berikut ini adalah contoh beberapa genus fungi yang paling umum dijumpai di dalam tanah, meliputi: Acrostalagmus, Aspergillus, Botrytis, Cephalosporium, Gliocladium, Monilia, Penicillium, Scopulariopsis, Spicaria, Trichoderma, Trichothecium, Verticillium, Alternaria, Cladosporium, Pullularia, Cylindrocarpon, dan Fusarium.


Aspergillus merupakan genus fungi yang mempunyai sebaran dan keanekaragaman yang luas. Raper dan Fennel (1965) dalam monografinya menyampaikan sedikitnya terdapat 150 spesies Aspergillus yang terbagi kedalam 18 kelompok, dengan sebaran yang luas baik di daerah kutub maupun tropik, atau pada setiap substrat dengan spora berhamburan di udara maupun tanah.


Saat ini beberapa jenis fungi telah dimanfaatkan untuk mengembalikan kualitas/kesuburan tanah. Hal ini karena secara umum fungi mampu menguraikan bahan organik dan membantu proses mineralisasi di dalam tanah, sehingga mineral yang dilepas akan diambil oleh tanaman. Rao (1994) melaporkan bahwa beberapa genus tertentu seperti Aspergillus, Altenaria, Cladosporium, Dermatium, Gliocladium, Helminthosporium, dan Humicola menghasilkan bahan yang mirip humus dalam tanah dan karenanya penting dalam memelihara bahan organik tanah.


Beberapa fungi juga mampu membentuk asosiasi ektotropik dalam sistem perakaran pohon-pohon hutan yang dapat membantu memindahkan fosfor dan nitrogen dalam tanah ke dalam tubuh tanaman.Yulinery dkk. (2001), menyarankan bahwa paling tidak tiga kelompok fungi tanah, yaitu Aspergillus, Euphenicillium dan Penicillium disertakan dalam usaha perbaikan lahan, hal ini karena akan membantu mempercepat proses perbaikan lahan tersebut.


Salah satu cara lainnya untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan dari pertambangan batubara adalah dengan cara mengisi pertambangan dengan residu pembakaran batubara yang mana merupakan cara yang viable untuk membuang material ini, ditempatkan sedemikian rupa sehingga bisa menghindari pengaruh akan kesehatan dan lingkungan, residu yang tertinggal setelah batubara dibakar digunakan untuk membangkitkan tenaga – sering disebut abu batubara – terdiri dari materi batubara tidak terbakar (non combustible coal matter) dan material yang terperangkap oleh alat pengendali polusi. Hal ini dapat dilakukan untuk memperkecil resiko kesehatan dan kerusakan lingkungan.

Mengembalikan residu pembakaran batubara ke pertambangan memiliki keuntungan tertentu, misalnya residu menyediakan pengisi untuk usaha reklamasi tambang yang mengembalikan kondisi kegunaan lahan, dan mengembalikan residu ini ke pertambangan mengurangi kebutuhan landfill baru. Residu juga bisa menetralkan drainase pertambangan yang asam, mengurangi potensi kontaminan dari pertambangan yang masuk ke lingkungan.

Penindakan kasus KKN hanya menjadi formalitas belaka instansi penegak hukum berpangku tangan menjadi bagian dari KKN itu sendiri

http://www.tribunus.co.id/2018/04/bargaining-kasus-pembangunan-pdam.html?m=1

http://www.kabarakyatsumsel.com/2017/05/minta-adili-anggota-dprd-banyuasian.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2018/04/kebablasan-anggaran-titipan-pemegang.html?m=1#.WusRrCBqw_k.twitter

http://www.rmolsumsel.com/read/2017/05/27/72722/GPMBM-Dukung-Kejari-Banyuasin-Selsaikan-Kasus-Ini-

https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/05/21/repotasi-dan-legalitas-antirasua-komisi-pemberantasan-korupsi%e2%80%8e-kpk-saat-ini-di-pertaruh-kanpolitik-transaksionalbalter-selalu-di-tuding-kan/?preview=true

https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/04/14/bargaining-kasus-pembangunan-pdam-kenten-lautla-menghantar-kan-ir-s-a-supriono-menjadi-penguasa-banyuasin/?preview=true


Kesimpulan :
Setiap kegiatan pastilah menghasilkan suatu akibat, begitu juga dengan kegiatan eksploitasi bahan tambang, pastilah membawa dampak yang jelas terhadap lingkungan dan juga kehidupan di sekitarnya, dampak tersebut dapat bersifat negatif maupun positif, namun pada setiap kegiatan eksploitasi pastilah terdapat dampak negatifnya, hal tersebut dapat diminimalisir apabila pihak yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya alamnya dan juga memanfaatkannya secara bijaksana.


Sebagai contoh adalah kegiatan pertambangan batubara di pulau Kalimantan yang bisa dibilang telah mencapai tahap yang kronis, dengan menyisakan lubang-lubang besar bekas kegiatan pertambangan dan juga dampak-dampak yang lainnya. Hal tersebut setidaknya dapat diminimalisir dan dikurangi dampaknya apabila kita melakukan tindakan perbaikan dan juga memanfaatkan SDA secara bijaksana.

Dampak Hidrologi Tambang Batubara
Proses penambangan batubara, di samping melakukan penebangan ataupun pembukaan hutan juga dilakukan pengangkatan ataupun pembuangan top soil. Dampak pembukaan ataupun pembuangan top soil adalah hilangnya lapisan tanah yang subur. Lebih fatal lagi hasil dari penggalian batubara akan terbentuk kubangan-kubangan yang mengakibatkan banjir pada bekas area penambangan.

​Tingginya tindak kriminal bergesernya nilai sosial didalam masyarakat itu merupakan Cara pengusaha untuk melemah kan hak hak adat.
Apa guna pemerinta di mana Hasil bumi dan pendapatan daera kalau untuk mengurus sarana transportasi saja tidak bisa dimana CSR
Proses penambangan batubara menghasilkan cairan asam yang cukup banyak. Pembuangan larutan/cairan asam ke lingkungan akan berpengaruh pada penurunan kualitas aliran air tanah, unsure beracun, tingginya kandungan padatan terlarut dalam drainase air tambang, sehingga akan meningkatkan beban sedimen yang dibuang ke sungai. Selain itu tumpukan sampah dan tumpukan penyimpanan batubara dapat menghasilkan sedimentasi pada sungai, dan air sisa yang dihasilkan dari tumpukan batubara tersebut bersifat asam dan mengandung unsur beracun lainnya.

Akibat adanya kadar asam yang tinggi maka lahan tidak lagi layak untuk digunakan sebagai lahan pertanian, serta cadangan air yang ada tidak akan layak konsumsi baik untuk keperluan mandi, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Efek pada air tanah, Akibat banyaknya sedimentasi yang dihasilkan pada sungai-sungai maka konsekuensi terjadinya banjir sangat luas. Peristiwa banjir yang bersifat asam dapat menyebabkan kerusakan yang benar-benar parah pada infrastruktur jalan yang telah dibangun. Selain membahayakan kehidupan dan harta benda, sebagian besar sedimen dan kualitas air yang buruk dapat memberikan efek yang merugikan setelah terjadinya banjir pada daerah tambang. 

Pada umumnya, hal ini akan banyak  menyebabkan pencemaran pada air minum. Aktivitas pertambangan batubara membutuhkan air dalam jumlah besar untuk yang diperlukan untuk proses pencucian. Untuk itu memenuhi kebutuhan air dalam jumlah yang besar, pemenuhan kebutuhan air diperoleh dari air permukaan atau air tanah yang seharusnya digunakan untuk keperluan pertanian atau domestic. Akibat dari aktivitas pertambangan ini maka dapat mengurangi produktivitas pertanian. 

Sementara itu penambangan bawah tanah memiliki efek yang serupa namun kebutuhan air lebih kecil. Persediaan air tanah dapat dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan permukaan. Dampak hidrologi akibat pertambangan ini berpengaruh pada penggunaan air akuifer dangkal, dimana dapat menurunkan level air di sekitarnya dan juga dapat mengubah arah aliran dalam akuifer; pencemaran akuifer akibat aktivitas penambangan terjadi karena infiltrasi atau perkolasi air tambang, serta akibat peningkatan infiltrasi curah hujan pada tumpukan batubara. Pada tumpukan batubara, akibat adanya infiltrasi air hujan pada tumpukan batubara dapat mengakibatkan peningkatan limpasan air yang mempunyai kualitas buruk serta membawa material yang tererosi.  Hal ini mengakibatkan terjadinya peresapan air dengan kualitas rendah pada akuifer air tanah dangkal, atau terjadinya aliran air dengan kualitas buruk menuju sungai, sehingga dapat mencemari air tanah dalam jangka panjang baik pada akuifer dangkal maupun sungai. Danau yang terbentuk akibat penambangan batubara, airnya cenderung bersifat asam.Sementara itu asam sulfat yang terbentuk ketika mineral yang mengandung sulfida teroksidasi pada saat terjadinya kontak udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Di samping itu sisa-sisa bahan kimia dari bahan peledak biasanya bersifat racun dan meningkatkan jumlah air yang tercemar dalam jangka waktu panjang.


http://nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,14-id,36174-lang,id-c,teknologi-t,Dampak+Hidrologi+Tambang+Batubara-.phpx


Dampak Penambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Manusia. Tak Pernah Dijelaskan Kepada Masyarakat Sumsel Secara Umum.
​hak ulayat tidak diberikan pelemah hukum itu hal yang biasa sehingga posisi masyarakat semakin terjepit melalui Premanisme dan Aparat penegak hukum diberdaya oleh uang sang pengusaha

Bininfor.com. Sumsel, Provinsi Sumatera Selatan, di era orde baru  Masyarakatnya hanya mengenal PT Bukit Asam Badan Usaha Milik Negara  satu-satunya  perusahaan penambangan batubara.
Sehubungan Tahun 1998 lalu, kondisi dan situasi Negeri ini mengalami perubahan. dari hasil perjuangan Rakyat dan Mahasiswa yang diusung Gerakan Reformasi mampu membawa Indonesia ke suatu perubahan  besar,  sehingga dengan  berjalannya waktu dari pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Habibie., dan hasil Pemilu Legislatif tahun 1998 /1999 menjadikan  Indonesia berubah, perubahan yang sangat nyata, terutama pada tampak pimpinan Negeri ini, tahun 1999 hingga 2004 indonesia dipimpin  2 kali  oleh seorang Presiden, pertama, Gusdur berpasangan Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Gus Dur kandas di perjalanan pemerintahannya, sehingga langsung digantikan  oleh Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Hamzah Haz.  Tahun 2004 ke 2009 negeri ini dipimpin oleh Presiden SBY berpasangan Jusuf kalla, dan tahun 2009 hingga sekarang 2011 dipimpin Presiden SBY dan Budiono, artinya masyarakat awam tau benar bahwa presiden negeri ini sejak tahun 1998 hingga 2011, sudah empat orang presiden yang memimpin negeri ini. Dan tentunya berbagai kebijakan dari pusat hingga ke daerah  mengalami banyak perubahan juga, lebih lagi ketika sistem pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara langsung , Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dipilih langsung oleh rakyat, kewenangan pusat dan daerah semakin jelas, dengan adanya UU otonomi daerah, jelas semua ini membawa suatu perubahan. kepentingan pusat dan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, kewenangan pusat dan daerah, dijadikan suatu parameter untuk menentukan kebijakan-kebijakan kepentingan daerah masing masing.

Ketika bicara soal pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di setiap daerah,  maka tentunya muncul berbagai pertanyaan masyarakat, yang mempertanyakan benarkah,,? Kebijakan dan program pemanfaatan sumber daya alam , antara lain seperti Tambang Batubara dan penambangan Batubara skala besar, merupakan kebijakan dari seorang Presiden, ataukah,  sebatas kebijakan dan program kementerian Pertambangan dan Energi atau mungkin itu merupakan kebijakan dari Gubernur atau bupatinya.

Yang jelas di Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2009 hingga 2011 masyarakat sumsel tahu secara pasti di provinsi ini memiliki penambangan batubara skala besar,  di beberapa daerah seperti kabupaten Muara Enim, Lahat, Muba,  Baturaja.  di tiga wilayah ini sedikitnya ada puluhan Perusahaan yang melakukan penambangan batubara skala besar, dan hasil tambangnya di ekspor ke berbagai negara.

Ironisnya sekarang berkembang isu di masyarakat,  bahwa  penambangan batubara memiliki dampak kepada lingkungan dan manusia, pertanyaannya  benarkah semua ini,..?  kenapa, ?  para pengusaha batubara ketika menapakkan kakinya di bumi Sumatera Selatan tidak pernah membicarakan dampak yang sangat membahayakan lingkungan dan manusia, kepada  masyarakat, dan kami mencoba memberikan penjelasan tentang hal itu.
Mengutif Sumber wikipedia.com mengatakan Debu Batubara Dan Dampak Terhadap Lingkungan Dan Kesehatan bagi kehidupan manusia, dan Dampak positifnya bagi kepentingan secara ekonomi. Kali ini kami akan mencoba mengupas mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan dan pemanfaatan dari batubara.


Bila berbicara mengenai dampak negatif dari batubara pasti kita langsung mengacu pada gas yang di timbulkan oleh kegiatan penambangnya, tidak lama ini ledakan terjadi di tambang dalam sawahlunto, yang disebabkan oleh munculnya gas yang timbul dari proses penambangan. Namun dari semua hal itu masih banyak lagi tentang dampak negatif mengenai batubara.


Antaranya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Batubara dan produk buangannya, berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran, mengandung berbagai logam berat :  seperti arsen, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kadmium, barium, kromium, tembaga, molibdenum, seng, selenium, dan radium, yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan.


Batubara juga mengandung uranium dalam konsentrasi rendah, torium, dan isotop radioaktif yang terbentuk secara alami yang jika dibuang akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. 

Meskipun senyawa-senyawa ini terkandung dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi dampak signifikan jika dibuang ke lingkungan dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke lingkungan terkonsentrasi karena terus menerus berpindah melalui rantai makan dan dikonversi menjadi metil merkuri, yang merupakan senyawa berbahaya dan membahayakan manusia. Terutama ketika mengkonsumsi ikan dari air yang terkontaminasi merkuri.


​Dampak Penambangan Batubara Terhadap Lingkungan Seperti halnya aktivitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air Penambangan Batubara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batubara tersebut dalam hal memisahkan batubara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, Asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batubara tersebut. Limbah pencucian batubara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang ( b), Merkuri (Hg), Asam Slarida (Hcn), Mangan (Mn), Asam sulfat (H2sO4), dan Pb. Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.


Adapun Nilai atau dampak positif dari batubara itu sendiri, Sumber wikipedia.com mengatakan Tidak dapat dipungkiri bahwa batubara adalah salah satu bahan tambang yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Indonesia adalah salah satu negara penghasil batubara terbesar no.2 setelah Australia hingga tahun 2008. Total sumberdaya batubara yang dimiliki Indonesia mencapai 104.940 Miliar Ton dengan total cadangan sebesar 21.13 Milyar Ton. Namun hal ini tetap memberikan efek positif dan negatif, dan hal positifnya Sumber wikipedia.com mengatakan. Hal positifnya adalah bertambahnya devisa negara dari kegiatan penambanganya.
Disisi lain sumber dari  Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Menempatkan diri untuk bicara soal .


KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

SARI, NIRMALA TAHUN 1999 LALU MENGATAKAN  KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA. 


Indonesia memiliki cadangan batubara yang sangat besar dan menduduki posisi ke-4 di dunia sebagai negara pengekspor batubara. Di masa yang akan datang batubara menjadi salah satu sumber energi alternatif potensial untuk menggantikan potensi minyak dan gas bumi yang semakin menipis. Pengembangan pengusahaan pertambangan batubara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa.

Bersamaan dengan itu, eksploitasi besar-besaran terhadap batubara secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya sustainable eco-development.

Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum administrasi (administrative penal law) merupakan salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada hukum administrasi.


Diskresi luas yang dimiliki pejabat administratif serta pemahaman sempit terhadap fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam penegakan norma-norma hukum lingkungan.


Akibatnya, ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan yang disebabkan tumpang tindih kepentingan antar sektor mewarnai berbagai kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka selain urgennya sinkronisasi kebijakan hukum pidana, diperlukan pula pemberdayaan upaya-upaya lain untuk mengatasi kelemahan penggunaan sarana hukum pidana, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat degradasi fungsi lingkungan hidup. Demikian dikatakan  SARI, NIRMALA tahun 1999 lalu. ***RED
ttp://bininfor.com/dampak-penambangan-batubara-terhadap-lingkungan-dan-manusia-tak-penah-dijelaskan-kepada-masyarat-sumsel-sec
Dampak lingkungan eksploitasi tambang batubara.


Ini la hasil pembangunan uang rakyat selama ini lalu harus kemana kami masyarakat mengadu dan meminta tolong

Dampak lingkungan Eksploitasi Batubara
dari hasil diskusi POKJA PWLH banjarmasin yang menghadirkan Walhi, Kompas Borneo, Lsm lainnya menyoroti mengenai pertambangan batubara khususnya di daerah Kalimantan Selatan. perubahan alam KalSel sudah terasa akibat dampak tambang batu bara. kawasan daratan kalsel telah hancur, hutan gundul akibat penebangan secara membabi buta, ditambah dengan penambangan yang tak terkendali. di kawasan pertambangan PT Adaro terdapat beberapa tandon raksasa atau kawah bekas tambang yang menyebabkan bumi menganga tak mungkin bisa direklamasi . kawasan Satui tempat operasi PT Arutmin menyebabkan alam berganti menjadi hutan buatan hasil reboisasi dan menghilangkan hutan dalam menjaga lingkungan. yang paling parah, ratusan bahkan ribuan hektar lahan bekas tambang yang dikelola masyarakat baik perusahaan kecil atau individu, dimana mereka hanya mengambil batu bara dan dibiarkan tanpa reklamasi. sekarang ini sungai martapura yang berhulu di pegunungan Meratus telah berubah warna dan tingkat kekeruhannya akibat partikel kaolin, lumpur dan material lainnya. tambang batubara juga telah mengubah tingkat polusi udara dan debu diberbagai wilayah Sum-Sel.Pt Sarvo Perusahaan tersebut Bergerak di bidang Layanan jasa Terminal dan Akses Jalan selain itu tambang telah melahirkan gas metana yang berakibat meningkatkan tingkat keasaman tanah di sekitar tambang sehingga kawasan tambang tidak subur dan cenderung gersang. keluhan lain yang merisaukan akibat kegiatan tambang yaitu terjadinya pendangkalan sungai, pencemaran air limbah dll, 

Berikut beberapa dampak dari pertambangan batubara:
1. lubang tambang.
2. Air Asam tambang: mengandung logam berat yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang
3. Tailing: tailing mengandung logam-logam berat dalam kadar yang mengkhawatirkan seperti tembaga, timbal, merkuri, seng, arsen yang berbahaya bagi makhluk hidup.
4. Sludge: limbah cucian batubara yang ditampung dalam bak penampung yang juga mengandung logam berbahaya seperti boron, selenium dan nikel dll.
5. polusi udara: akibat dari flying ahses yang berbahaya bagi kesehatan penduduk dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan.
6. Chompeorr live cerobong Batu Bara untuk Mengisi Tongkang
7. mengganti rugi kerugian para nelayan tradisional tersebut
8. dibentuk suatu tim satgas di setiap desanya guna memediasi permasalahan yang ditimbulkan oleh Eksplorasi dan kegiatan lalu lalangnya tongkang batu bara di sungai dan wilayanyang.
9. diberikan uang ataupun sebentuk Kompensasi untuk setiap warga yang kena dampaknya.


Reklamasi.
reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik.


Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penetapan rencana reklamasi meliputi:
* pengisian kembali bekas tambang, penebaran tanah pucuk dan penataan kembali lahan bekas tambang serta lahan bagi pertambangan yang kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali
* stabilitas jangka panjang, penampungan tailing, kestabilan lereng, dan permukaan timbunan, pengendalian erosi dan pengelolaan air.
* Keamanan tambang terbuka, longsoran, pengelolaan B3 dan bahaya radiasi
* Karakteristik kandungan bahan nutrien dan sifat beracun tailing atau limbah batuan yang dapat berpengaruh pada kegiatan revegetasi
* Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
* Penanganan potensi timbulnya gas metan dan emisinya dari tambang batubara.
* Penanganan bahan galian yang masih potensial dan bernilai ekonomi baik dalam kondisi in-situ, berupa tailing atau waste
* Rekonstruksi tanah
* Revegetasi
* Penanganan air asam tambang
* Pengaturan Drainase
http://haniyahsofyan.blogspot.com/2009/11/dampak-lingkungan-ekspoitasi-tambang.html


DILEMATIKA PERTAMBANGAN BATUBARA DAERAH 

BAG IV

Posted on November 19, 2011

Berdasarkan data yang dikutip dari wahana lingkungan hidup sumsel, pada Tahun 2010 terjadi Pencemaran terhadap Sungai sungai yang ada di Sumatera selatan, sedikitnya terjadi 4 kali pencemaran oleh perusahaan Pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Adapun sungai sungai yang tercemar tersebut adalah Sungai enim di Muara Enim, Sungai Lematang di Lahat dan Sungai Musi di Palembang.Selain dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara di atas, Tambang Batubara pun yang dalam hal ini sistem pengangkutannya, mengancam Transportasi Umum Kereta Api yang ada di Sumatera selatan, yang menghubungkan Lubuk Linggau – Palembang (260 Km). Setiap harinya jalur ini dilewati oleh 8 Buah Kereta api yang hilir mudik mengangkut 40 Gerbong batubara yang ada di tanjung Enim. Sedangkan untuk jalur Tanjung Enim – Tarahan Lampung (420 KM), setiap hari Rel ini dilewati oleh 14 buah kereta Babaranjang (Batubara Rangkaian panjang) yang hilir mudik dengan 40 gerbong berisi Batubara dengan muatan per gerbongnya 45 Ton, yang sangat tidak berbanding dengan kereta pengangkut Penumpang, setiap harinya hanya berangkat 2 Kali sehari (Pagi Kereta Ekonomi – Malam eksekutif dan bisnis) yang masing masing setiap berangkat mengangkut sekitar 600 Orang penumpang. Dampak atau Daya rusak dari intensifnya aktivitas pengangkutan batubara Tanjung Enim – Palembang – Tarahan lampung, setiap harinya kereta penumpang mengalami keterlambatan jadwal sampai di Tujuan 3-5 Jam dikarenakan harus menunggu kereta Babaranjang lewat. Selain itu juga setidaknya selama tahun 2010, telah terjadi sedikitnya 2 kali kecelakaan kereta api pengangkut Batubara yang terjadi pada bulan Januari di Km 333+34 di Basement Penimur, Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim dan pada bulan Desember di Stasiun Blambangan umpu, Waykanan lampung. Anjloknya kereta Babaranjang tersebut telah menyebabkan 3 ribu orang penumpang kereta Api Ekonomi, eksekutif dan bisnis yang berangkat pada Pagi dan malam hari dengan tujuan Palembang – Lubuk Linggau atau sebaliknya, Palembang – lampung dan sebaliknya terlantar 6-9 Jam. Fakta lainnya kerusakan akibat dari Pengangkutan Batubara ini, juga dialami di angkutan sungai, dan mengancam terputusnya Transportasi darat di Kota Palembang yang dalam hal ini Jembatan AMPERA yang merupakan satu satunya jembatan di tengah Kota Palembang yang menghubungkan wilayah Palembang seberang ilir dan seberang Ulu. Yaitu pada tahun 2008 terjadi 5 kali kejadian tongkang pengangkut Batubara yang berisi 1000 – 2000 Ton, menabrak tiang penyangga jembatan Ampera berakibat terjadinya keretakan pada tiang jembatan yang berumur setengah abad tersebut dan terancam Roboh.

Banyaknya persoalan kerusakan yang ditimbulkan atas eksploitasi batubara di sumatera selatan ini ternyata tidaklah berhenti pada tahun 2010 karena di awal tahun 2011 masyarakat Sumsel disodorkan kembali berita tentang Kerusakan Jalan Negara sepanjang 230 Km yang menghubungkan Lahat-Muara Enim-Prabumulih- Ogan Ilir- Palembang, akibat aktivitas truk pengangkut Batubara dari Kabupaten Lahat dan Muara enim menuju lokasi penampungan (Stockpile) di Dermaga Kertapati, Dermaga Zikon Plaju Palembang dan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Berdampak terjadinya kemacetan, dulunya sebelum dilakukannya Eksploitasi Batubara di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara enim jarak tempuh 2 kota ini dengan kecepatan rata rata 60 Km/jam hanya memerlukan waktu 3 – 4 jam tapi kini dengan kondisi jalan yang rusak setidaknya membutuhkan waktu 5 – 6 Jam.

Fakta diatas semakin menguatkan kita semua bahwa Pertambangan Batubara sangatlah lekat dengan Ketimpangan-ketimpangan di berbagai bidang kehidupan. Rencana Pembangunan Rel Khusus Oleh perusahaan Patungan antara BUMN dan swasta asing untuk pengangkutan Batubara di Sumatera Selatan sepanjang 270 KM dari Tanjung Enim ke Dermaga Tanjung Lago (Tanjung Api Api) Kabupaten Banyuasin dan juga Rencana pembangunan Jalan darat khusus Batubara dari Kabupaten Lahat ke Tanjung Api Api Kabupaten Banyuasin, tidak akan dapat menyelesaikan dan menghentikan Kerusakan Lingkungan Hidup, Sosial, Budaya, dan Ekonomi Rakyat akibat Pertambangan Batubara dan malah akan mempercepat proses Hancurnya semua aspek aspek tersebut. Sebagai contoh bahwa Pohon-pohon karet yang masih tegak berdiri pun ditebang dan lahannya digunakan untuk memperluas penambangan batubara. Sekitar 500 hektar kebun karet rakyat berganti menjadi area galian batubara tradisional sejak dua tahun lalu. lebih dari 1.000 warga menggali tanah di bekas kebun karet untuk mengambil batubara. Aktivitas itu tersebar di banyak lokasi yang menghasilkan sekitar 200 lubang galian pada kedalaman 5-15 meter. Setelah mengambil dan mengemas batubara ke dalam karung, mereka langsung mengangkut ke truk-truk yang telah menunggu di sepanjang tepi jalan desa itu. Di salah satu lokasi, aktivitas ini telah merusak aliran sungai yang melintasi kebun karet sehingga aliran air terhenti. Yandri, warga setempat, mengatakan, kebun mulai dibuka menjadi galian batubara sekitar dua tahun lalu ketika masyarakat mengetahui bahwa wilayah mereka telah dipatok pengusaha besar sebagai area tambang swasta. ”Pengusaha mendapat izin usaha penambangan (IUP) dari pemerintah daerah tanpa sepengetahuan kami. Bahkan, rumah kami ini masuk dalam lokasi izin tambang mereka,” ujar Yandri. Sebagian warga telah menerima ganti rugi lahan dan kebun karet sebesar Rp 150 juta-Rp 200 juta. Warga menerima ganti rugi setelah dibujuk berulang kali oleh investor swasta.
”Masyarakat diiming-imingi ganti rugi sehingga mau menyerahkan lahan,” ujar Syahwal. Sudah dua kali Syahwal menolak bujukan untuk menyerahkan 9 hektar kebun karetnya menjadi tambang batubara skala besar. Namun, lama-lama kami sadar kami sebenarnya rugi sebab kehilangan mata pencaharian. Uang ganti rugi tak bertahan lama. Setelah habis, kami tak bisa apa-apa lagi,” ungkap Yandri. Berdasarkan data Asosiasi Penambang Batubara Tradisional (Asmara), saat ini terdapat 7.824 warga petambang batubara tradisional di Desa Darmo dan sekitarnya, serta ribuan orang yang menjadi buruh, tukang ojek, dan penjual makanan di sekitar lokasi galian. Seorang penggali batubara, Irwan, mengatakan bisa memperoleh 40-50 karung dengan upah Rp 3.000 per karung. ”Saya bisa mendapat uang lebih banyak sejak bekerja di sini,” katanya. Bahkan, sebagian warga setempat yang semula menganggur, setelah menekuni usaha galian batubara, kesejahteraan mereka kian membaik. Usaha galian batubara disebut sebagai aktivitas ilegal. Pertengahan 2011 ini, Asmara Muara Enim mendesak pemerintah untuk mengatur usaha ini. Menurut Kejohn, pengurus Asmara, sudah 68 izin usaha pertambangan bagi perusahaan swasta diterbitkan, tetapi masyarakat justru tak bisa memperoleh izin galian batubara. Itu menyebabkan seolah-olah usaha rakyat ilegal. ”Padahal, kami menggali (batubara) ini di tanah kami sendiri,” ujarnya.
http://tanjungenimunions.wordpress.com/2011/11/19/dilematika-pertambangan-batubara-daerah-bag-iv/


Cara Menghentikan Daya Rusak Batubara adalah membiarkan Batubara dalam Perut Bumi
_Salah satu Daya Rusak Tambang Batubara berdasarkan catatan WALHI Sumsel pada Tahun 2010 adalah Pencemaran terhadap Sungai sungai yang ada di Sumatera selatan, sedikitnya terjadi 4 kali pencemaran oleh perusahaan Pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Apapun sungai sungai yang tercemar tersebut adalah Sungai enim di Muara Enim, Sungai Lematang di Lahat dan Sungai Musi di Palembang. dan sampai saat ini sungai sungai yang tercemar tersebut belum juga dipulihkan.

Selain dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan batubara yang telah kami sebutkan diatas, Tambang Batubara pun yang dalam hal ini sistem pengangkutannya, mengancam Transportasi Umum Kereta Api yang ada di Sumatera selatan, yang menghubungkan Lubuk Linggau  – Palembang (260 Km). Setiap harinya jalur ini dilewati oleh 8 Buah Kereta api yang hilir mudik mengangkut 40 Gerbong batubara dari Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) PT. Bukit Asam yang ada di tanjung Enim. Sedangkan untuk jalur Tanjung Enim

Tarahan Lampung (420 KM), setiap hari Rel ini dilewati oleh 14 buah kereta Babaranjang (Batubara Rangkaian panjang) yang hilir mudik dengan 40 gerbong berisi Batubara dengan muatan per gerbongnya 40 Ton, yang sangat tidak berbanding dengan kereta pengangkut Penumpang, setiap harinya hanya berangkat 2 Kali sehari (Pagi Kereta Ekonomi – Malam eksekutif dan bisnis) yang masing masing setiap berangkat mengangkut sekitar 600 Orang penumpang.

Dampak atau Daya rusak dari intensifnya aktivitas pengangkutan batubara Tanjung Enim – Palembang – Tarahan lampung, setiap harinya kereta penumpang mengalami keterlambatan jadwal sampai di Tujuan 3-5 Jam dikarenakan harus menunggu kereta Babaranjang lewat ( baca: PT.KAI lebih mengutamakan angkutan Batubara dari keselamatan Penumpang).

Selain itu juga setidaknya selama tahun 2010, telah terjadi sedikitnya 2 kali kecelakaan kereta api pengangkut Batubara (baca;anjlok) yang terjadi pada bulan Januari di Km 333+34 di Basement Penimur, Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim dan pada bulan Desember di Stasiun Blambanganumpu, Waykanan lampung. Anjloknya kereta Babaranjang tersebut telah menyebabkan 3 ribu orang penumpang kereta Api Ekonomi, eksekutif dan bisnis yang berangkat pada Pagi dan malam hari dengan tujuan Palembang – Lubuk Linggau atau sebaliknya, Palembang – lampung dan sebaliknya terlantar 6-9 Jam.

Fakta lainnya kerusakan akibat dari Pengangkutan Batubara ini, juga dialami di angkutan sungai, dan mengancam terputusnya Transportasi darat di Kota Palembang yang dalam hal ini Jembatan AMPERA yang merupakan satu satunya jembatan di tengah Kota Palembang yang menghubungkan wilayah Palembang seberang ilir dan seberang Ulu. Yaitu pada tahun 2008 terjadi 5 kali kejadian tongkang pengangkut Batubara yang berisis 1000 – 2000 Ton, menabrak tiang penyangga jembatan Ampera berakibat terjadinya keretakan pada tiang jembatan yang berumur setengah abad tersebut dan terancam Roboh.

Banyaknya persoalan kerusakan yang ditimbulkan atas eksploitasi batubara di sumatera selatan ini ternyata tidaklah berhenti pada tahun 2010 karena di awal tahun 2011 masyarakat Sumsel disodorkan kembali berita tentang Kerusakan Jalan Negara sepanjang 230 Km yang menghubungkan Lahat-Muara Enim-Prabumulih- Ogan Ilir- Palembang, akibat aktivitas truk pengangkut Batubara dari Kabupaten Lahat dan Muara enim menuju lokasi penampungan (Cockpile) di Dermaga Kertapati, Dermaga Zikon Plaju Palembang dan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Berdampak terjadinya kemacetan, sehingga dalam Pengamatan WALHI Sumsel, dahulunya sebelum dilakukannya Eksploitasi Batubara di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara enim oleh PT. Bara Alam Utama, PT. Batubara lahat, PT. Bara Merapi Energi, PT. Satria Mayangkara Sejahtera, PT. Andalas, PT. MME, PT Bara Alam Sejahtera dan PT.Muara Alam Sejahtera dan juga eksploitasi Batubara secara besar besaran oleh PT. Bukit Asam, jarak tempuh 2 kota ini dengan kecepatan rata rata 60 Km/jam hanya memerlukan waktu 3 – 4 jam tapi kini dengan kondisi jalan yang rusak setidaknya membutuhkan waktu 5 – 6 Jam.
Fakta diatas semakin menguatkan kita semua bahwa Pertambangan Batubara sangatlah lekat dengan DAYA RUSAK sehingga dengan ini WALHI Sumsel tanpa hentinya kembali mengingatkan dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia dibawah Pimpinan SBY  dan Khususnya Pemerintah Daerah Sumsel yang dipimpin oleh Gubernur Alex Noerdin yang merupakan pelayan dan pelindung  Masyarakat.

Bahwa Rencana Pembangunan Rel Khusus untuk pengangkutan Batubara di Sumatera Selatan sepanjang 270 KM dari Tanjung Enim ke Dermaga Tanjung Lago (Tanjung Api Api) Kabupaten Banyuasin dan juga Rencana pembangunan Jalan darat khusus Batubara dari Kabupaten Lahat ke Tanjung Api Api Kabupaten Banyuasin, tidak akan dapat menyelesaikan dan menghentikan Kerusakan Lingkungan Hidup, sosial, Budaya, dan ekonomi rakyat akibat Pertambangan Batubara dan malah akan mempercepat proses Hancurnya semua aspek aspek tersebut.
Satu satunya Cara untuk menghentikan semua Daya Rusak Pertambangan Batubara adalah  membiarkan Batubara tetap dalam perut Bumi.
Menyerukan kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk terus mengumpulkan kekuatan dan mengorganisir diri untuk Pulihkan Sumatera selatan, dengan melakukan perlawanan dan menolak segala bentuk Pertambangan di Sumatera selatan.
http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/tambang/211-cara-menghentikan-daya-rusak-batubara-adalah-membiarkan-batubara-dalam-perut-bumi.html

Dampak pertambangan batubara :
Dampak Penambangan Batubara pada Lingkungan
Batubara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energy yang sangat besar. Indonesia pada tahun 2006 mampu memproduksi batu bara sebesar 162 juta ton dan 120 juta ton diantaranya diekspor. Sementara itu sekitar 29 juta ton diekspor ke Jepang.
Indonesia memiliki cadangan batubara yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, sedangkan dalam jumlah kecil, batu bara berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua dan Sulawesi. Sedangkan rumus empiris batubara untuk jenis bituminous adalah C137H97O9NS, sedangkan untuk antrasit adalah C240H90O4NS.

Jenis Batubara
Jenis dan kualitas batubara tergantung pada tekanan, panas dan waktu terbentuknya batubara. Berdasarkan hal tersebut, maka batubara dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis batubara, diantaranya adalah antrasit, bituminus, sub bituminus, lignit dan gambut.
1. Antrasit merupakan jenis batubara dengan kualitas terbaik, batubara jenis ini mempunyai cirri-ciri warna hitam metalik, mengandung unsur karbon antara 86%-98% dan mempunyai kandungan air kurang dari 8%.
2. Bituminous merupakan batubara dengan kualitas kedua, batubara jenis ini mempunyai kandungan karbon 68%-86% serta kadar air antara 8%-10%. Batubara jenis ini banyak dijumpai di Australia.
3. Sub Bituminus merupakan jenis batubara dengan kualitas ketiga, batubara ini mempunyai ciri kandungan karbonnya sedikit dan mengandung banyak air.
4. Lignit merupakan batubara dengan kualitas keempat, batubara jenis ini mempunyai ciri memiliki warna muda coklat, sangat lunak dan memiliki kadar air 35%-75%.
5. Gambut merupakan jenis batubara dengan kualitas terendah, batubara ini memiliki ciri berpori dan kadar air diatas 75%.
Sedangkan berdasarkan kalori pembakaran yang dihasilkan, batubara dikelompokkan menjadi tiga;
1. Batubara Kalori Sangat Tinggi adalah batubara yang mempunyai kalori hasil pembakaran sangat tinggi dengan jumlah kalori lebih dari 7100 kal/gr
2. Batubara Kalori Tinggi adalah batubara yang mempunyai kalori hasil pembakaran antara 6100-7100 kal/gr.
3. Batubara Kalori Rendah adalah batubara yang mempunyai kalori hasil pembakaran kurang dari 5100 kal/gr.
Dampak Penambangan Batubara
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, Indonesia memiliki beberapa tambang batubara yang tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, baik yang dioperasikan oleh Perusahaan Milik Negara maupun swasta.
Pada tahun 2006, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Australia dalam urutan Negara pengekspor batubara. Sekitar 74% batubara Indonesia merupakan hasil penambangan perusahaan swasta, sementara itu satu-satunya BUMN yang melakukan penambangan batubara adalah PT Tambang Bukit Asam. Berdasarkan informasi PUSLITBANG Teknologi Mineral dan Batubara, 2006, sebagian besar batubara digunakan untuk pembangkitan energy.


Penambangan batubara menimbulkan beberapa dampak yang merugikan penduduk sekitar dan lingkungan. Jika permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide, disebut juga dengan emas bodoh) berinteraksi dengan air dan udara maka akan terbentuk asam sulfat. Jika terjadi hujan di daerah pertambangan, maka asam sulfat tersebut akan bergerak sepanjang aliran air, dan sepanjang terjadinya hujan di daerah tailing pertambangan maka produksi asam sulfat terus terjadi, baik selama penambangan beroperasi maupun tidak. Jika batubara pada tambang terbuka, seluruh lapisan yang terbuka berinteraksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat, maka akan merusak kesuburan tanah dan pencemaran sungai mulai terjadi akibat kandungan asam sulfat yang tinggi , hal ini berdampak pada terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastis.


Disamping itu, penambagan batubara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca. Kontribusi gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, memberikan kontribusi sebesar 10,5% pada emisi gas rumah kaca. 


Dari hasil panel antar Pemerintah Negara anggota PBB tentang Perubahan Iklim, gas metana mempunyai potensi pemanasan global 21 kali lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida selama 100 tahun terakhir. Jika PLTU batubara menghasilkan bahaya pada emisi hasil bakarnya, maka proses penambangan batubara dapat menghasilkan gas-gas berbahaya. Gas-gas berbahaya ini dapat menimbulkan ancaman bagi para pekerja tambang dan merupakan sumber polusi udara. Disamping itu penambangan batubara merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menggantikan profil tanah genetic, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat mengubah topografi umum daerah penambangan secara permanen.
https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/03/09/sriwijaya-suda-tidak-berasah-lagi-di-mana-sultan-dan-diraja-sriwijaya-ku-yang-sumber-dari-sejarah-dan-adat-istiadat-bumiputra-nusantara-negara-indonesia/amp/?__twitter_impression=true

http://www.tribunus.co.id/2018/04/kebablasan-anggaran-titipan-pemegang.html

http://www.tribunus.co.id/2018/04/kebablasan-anggaran-titipan-pemegang.html

https://id.scribd.com/document/380166710/Pejabat-Otak-Dari-Perampokan-Harta-Benda-Milik-Pemedintah-1

https://id.scribd.com/document/380166967/Pt-Sumatera-Anugerah-Jaya-Desa-Lubuk-Karet-Dan-Desa-Meranti

”Dari hasil rekam jejak tim media petisi.co ini tim masi terus berupaya dan bersenergi dengan segala sumber guna untuk memantau kan hasil yang Objektif dan Maxsimal Terima kasih Salam Sekapur Sirih
.       
Dokumen Media petisi.co Biro Sumatera Selatan.

Kasus Korupsi PEMKAB BANYUASIN Menantang Komitmen Kejaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin Untuk Menindak Kasus Korupsi — TRIBUNUSIDCO


Upaya Mengkriminalisasi, atau Pelemahan Seorang Wartawan, Demi *Permintaan* Suatu Kelompok Pemangku Kepentingan..?👑 Berdasarkan Surat Dewan Pers Jakarta, 14 Juli 2020   Nomor  : 624/DP/K/VII/2020  Lampiran : –  Perihal  : Penilaian dan Rekomendasi Sementara  Dewan Pers  Kepada Yth.  1. Saudara Dodi Irama  2. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Media Siber keizalinnews.com Didalam surat tersebut tertulis ; Terkait pengaduan Pengadu […]

Kasus Korupsi PEMKAB BANYUASIN Menantang Komitmen Kejaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin Untuk Menindak Kasus Korupsi — TRIBUNUSIDCO

ADD Operasional Pemdes, Operasional BPD, dan Kegiatan Lainnya 288 Desa di Kab Banyuasin Tidak Dapat Dicairkan


Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Roni Utama, AP.,M.Si NIP. 19751013 199412 1001

TRIBUNUSIDCO | BANYUASIN – Melalui surat kedinasan dengan nomor surat 142.21/468/DPMD/V/2020 yang bersifat penting perihal pencairan dana ADD Operasional Pemdes, Operasional BPD, dan Kegiatan Lainnya tahapan ll 40% dan tahapan lll 20% bagi 288 desa (dua ratus delapan puluh delapan) Tahun 2020 (60%) 

Kepada Yth. Bpk/Ibu Camat se Kabupaten Banyuasin : Berikut disampaikan pencairan ADD Operasional Pemdes, Operasional BPD, dan Kegiatan Lainnya Tahun 2020 (60%) demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Roni Utama, AP.,M.Si NIP. 19751013 199412 1001 Dan Camat pun menyampaikan kepada Kepala Desa Kepada Yth Bpk/Ibu Kepala Desa C.q Kaur Keuangan Se Kabupaten Banyuasin.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya rekom ADD ops 60% alangka baiknya ops tersebut dijadikan silpa utk menghindari kesalahan administrasi untuk pencairan disarankan setelah APBDes tahun 2021 ketok palu. Demikian harap untuk dimaklumi.

Sementara uangnya tidak dapat ditarik karena sudah tutup buku tahun 2020 sekarang sudah masuk tahun 2021 kami Kepala Desa (288 Kepala Desa) minta bantu jelas perwakilan Kepala Desa pada media, Jumat (01/01/2021).

Tapi duit nya tidak bisa di tarik apa maksud Dinas PMD Kabupaten Banyuasin, Sementara Selatan sudah tutup buku kami kades minta bantu melalui pesan singkat WhatsApp nomor pribadinya.

Diketahui dana yang belum dapat dicairkan di setiap desanya dari 288 desanya rata-rata Rp.25.000.000,00 X 288 Desa : Rp 7,2 M (Potensi KKN DPMD Kab Banyuasin)

Media; tapi kan ini masuk silpa. Kepala Desa: Tapi ini anggaran 2020 yang Kepala Desa semuanya sudah terutang termasuk OP BPD Ya kalau mau menyelesaikan APBDes bulan 5 baru di bayar. Kasar nya uang ini dipakai alias defisit.

Ini sudah AKAL-AKALLAN menurutnya yang boleh di Silpa kan dana desa. Kalau operasional dan tunjangan tidak mungkin. Ini sangat dibutuhkan jelasnya. (Rn).

Upaya Mengkriminalisasi, atau Pelemahan Seorang Wartawan, Demi Permintaan Suatu Kelompok Pemangku Kepentingan..?


Upaya Mengkriminalisasi, atau Pelemahan Seorang Wartawan, Demi *Permintaan* Suatu Kelompok Pemangku Kepentingan..?👑

Berdasarkan Surat Dewan Pers

Jakarta, 14 Juli 2020  

Nomor  : 624/DP/K/VII/2020 

Lampiran : – 

Perihal  : Penilaian dan Rekomendasi Sementara 

Dewan Pers  Kepada Yth. 

1. Saudara Dodi Irama 

2. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Media Siber keizalinnews.com

Didalam surat tersebut tertulis ;

Terkait pengaduan Pengadu tersebut Dewan Pers telah melakukan analisa dan membuat penilaian sementara: 

1. Artikel berjudul “Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Terdampak Covid-129 di Banyuasin Dipraktisi dan Dipolitisasi” tidak ditemukan di laman Teradu (diakses 13 Juli 2020).  

2. Berdasarkan tangkapan layar (screenshot) dalam dokumen pengaduan Pengadu ke Dewan Pers, artikel ini merupakan opini.

Jakarta, 30 Juli 2020

Risalah Penyelesaian Nomor: 54/Risalah-DP/VII/2020 Tentang Pengaduan Askolani, Bupati Banyuasin Terhadap Media Siber keizalinnews.com

  1. Berita yang diadukan bukan opini melainkan berita biasa tanpa konfirmasi dan uji informasi kepada Pengadu, sehingga beritanya menjadi tidak berimbang dan menghakimi.
  2. Penulis berita yang diadukan, Roni Paslah, pernah bermasalah dan beritanya di media tribunus.co.id pernah diadukan ke Dewan Pers dengan hasil keputusan dalam bentuk PPR No. 17/2020.
  3. Berita yang diadukan telah dicabut oleh Teradu.
  4. Pemimpin Redaksi media Teradu belum memiliki Sertifikat Wartawan Utama dan media Teradu belum terdata di Dewan Pers.  

Dewan Pers menilai berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena menyajikan berita yang tidak uji informasi, tidak konfirmasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. 

Teradu telah mencabut berita yang diadukan, hal ini melanggar nomor 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.  

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut: 

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. 

2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.  

3. Pengadu dan Teradu wajib mengacu kepada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008). 

4. Teradu wajib memuat catatan di bawah berita yang diadukan yang menjelaskan berita bersangkutan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, disertai tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu.

5. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu dengan berita yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”. 

6. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diunggah. 

7. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan. 

8. Apabila Pengaduan tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.  

Dewan Pers merekomendasikan: 

1. Teradu wajib memberikan evaluasi terhadap penulis berita yang diadukan (Roni Paslah) dan yang bersangkutan wajib mengikuti uji kompetensi wartawan dalam enam bulan ke depan untuk dapat melakukan kerja jurnalistik. 

2. Teradu segera mengurus proses verifikasi Perusahaan Pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini. 

3. Teradu (dalam hal ini Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab) wajib memiliki sertifikat kompetensi Wartawan Utama sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini. 

4. Teradu dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Pedoman Pemberitaan Media Siber, Kode Etik Jurnalistik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

5. Pengadu dan Teradu menjalin komunikasi dan hubungan yang baik secara profesional.  

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.  

Dewan Pers telah memproses pengaduan ini secara etik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apakah ini suatu bentuk upaya mengkriminalisasi, pelemahan seorang wartawan demi *permintaan* suatu kelompok pemangku kepentingan..?👑

KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL

Dunia tidak akan kekurangan alasan untuk menyalahkan yang benar dan/atau untuk membenarkan yang salah. Bagaimanapun cerdiknya seorang menyiasati kehidupannya, akhirnya ia akan menjadi orang yang kalah dan merugi juga, jika ia tidak mempunyai kejujuran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupannya. Sesuatu yang baik untuk membangun kehidupan yang mulia dan bermartabat, tidak akan pernah tercapai, jika tidak memiliki tiga hal yaitu punya komitmen yang jelas, punya sikap konsisten, dan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Ini lah cermin penegakkan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selama ini, dapat ditarik kesimpulan, yang menjadi penentu salah satu perkara atau kasus adalah Uang, Jabatan, atau status sosial, dan  Beking.

Bukan karena salah atau benar hukum dan UU Peraturan yang menjadi alasan para pejabat yang memiliki tarif hukum itu sendiri. Dari kejadian ini bisa kita lihat jelas. Lalu dimana tegaknya hukum Itu dan dimana kepedulian dan tanggung jawab si pemegang keadilan.

Pokok permasalahan ;

https://www.keizalinnews.com/sosial-budaya/bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19-di-banyuasin-dipraktisi-dan-politisi/

https://jarrakpossumatera.com/wartawan-keizalinnews-com-angkat-bicara-terkait-surat-penilaian-dan-rekom-sementara-dewan-pers-kaitan-pemberitaan-tentang-pemkab-banyuasin/

https://jbm.co.id/2020/07/01/bantuan-blt-pemkab-banyuasintahap-dua-belum-diterima-kpm/

Belum Dapat Rekomendasi dari DPMD, BLT DD di Banyuasin Belum Cair | https://www.keizalinnewstv.online/2020/06/belum-dapat-rekomendasi-dari-dpmd-blt.html

Di Kab. Banyuasin BLT dari DD Tahap 3 Periode Juni yang Katanya Disalurkan Untuk 41.801 KPM | https://www.keizalinnews.com/2020/07/di-kab-banyuasin-blt-dari-dd-tahap-3.html

Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 di Banyuasin di Praktisi dan Politisi

KeizalinNews.com | Banyuasin – Bantuan COVID-19 di Kecamatan Rantau Bayur Kab, Banyuasin Sumsel berkedok busuk praktisi dan politisi dengan cara menggiring opini public, kebohongan public bertujuan Pencitraan.

Mari kita simak artikel di bawa ini : Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 di Banyuasin di Praktisi dan Politisi, di media massa dan medsos penuh tayangan yang memenuhi rubrik dalam hal penanganan antisipasi covid-19 namun ketika diurai di lapangan berita dan kabar di medsos facebook tersebut dapat diklasifikasikan berita HOAX banyak diciptakan oleh Oknum dan Institusi Pemerintah itu sendiri yang selalu meng hoax-hoax kah yang berseberangan dengan kepentingan mereka atau kelompok padahal berita dan kabar itu benar.

Seperti di laman facebook pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin yang beralamat Banyuasin Sejahtera, Banyuasin Bangkit dll sangat munafik dan busuk sekali mulut yang berbicara di laman facebook tersebut mengadakan yang tiada dan mentiadakan yang ada bertujuan menggiring opini Public  (Kebohongan Public) bertujuan pencitraan.

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/masyarakat-kab-banyuasin-sumsel-resah-bantuan-covid-19-tak-kunjung-datang/

Yang saat ini lagi heboh-hebohnya bantuan untuk masyarakat terdampak covid-19 coronavirus di sini di umumkan oleh pemerintah Kab, Banyuasin bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 kemarin secara keseluruhan pemerintah daerah Kab, Banyuasin bagikan kartu ATM dan buku tabungan bantuan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak CVID-19 Coronavirus, Ini di di beberapa desa di Kecamatan Rantau Bayur, Kab, Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tim media KeizalinNews.com ”TIDAK KITA TEMUKAN”

Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 di Banyuasin di Praktisi dan Politisi, Seperti yang diutarakan oleh Niko warga desa tebing abang beberapa waktu lalu ia mengatakan kalau dirinya belum ada bantuan dari pemerintah dari dulu sampai sekarang yang didapatkan dak heran saya yang seperti ini satu program bantuan dari pemerintah pun belum pernah saya dapatkan tapi kalau orang-orang yang mempunyai hubungan baik apalagi punya tali keluarga sama Pak Kades, Kadus dan Perangkat desa di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kab, Banyuasin ini apa saja mereka dapat dan yang dapat itu yang itu..itu.,saja jelasnya. (20/05/2020).

Ia pun mengatakan; Janganlah khianati dan kecewa kan kami masyarakat Kab, Banyuasin ini karena tanah Batuah yang akan mengutuk bagi orang-orang yang telah menghianatinya” (Rn).

Fakta lapangan :

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/fitra-sumsel-menelisik-anggaran-penanganan-covid-19-di-provinsi-sumsel/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/netizen-mendukung-dan-apresiasi-walikota-prabumulih/

Mengapa Kepala Daerah Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme? – https://petisi.co/mengapa-kepala-daerah-melakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/masyarakat-kab-banyuasin-sumsel-resah-bantuan-covid-19-tak-kunjung-datang/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/masa-pandemi-covid-19-di-kab-banyuasin-ibu-hamil-menyusui-dan-anak-balita-2-bulan-tidak-imunisasi/

Masyarakat Kab, Banyuasin Sumsel, Menunggu Bantuan Terdampak Virus Covid-19, Sampai Saat Ini Belum Kunjung Datang

KeizalinNews.com | Banyuasin – Seiring dengan arahan Pemerintah Pusat dan Daerah Masyarakat diminta untuk mewaspadai dan melawan virus covid-19 dengan cara memutus penyebarannya warga diminta untuk berdiam diri di rumah lockdown.

Dengan memperhatikan selalu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, untuk tidak berdekat dekatan satu sama lain dan langkah langkah lain.

Nicho (30) bapak 3 anak ini yang tinggal di dusun 1 Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kab, Banyuasin Sumatera Selatan, ini mengatakan kalau ia dan semua warga dusun kite ini. Nicho katakan pada awak media’ mungkin semua warga masyarakat Banyuasin menunggu bantuan terdampak virus Covid-19, sampai saat ini sedikitpun belum ada yang kami dapatkan Kamis, (30/04/2020).

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/fitra-sumsel-menelisik-anggaran-penanganan-covid-19-di-provinsi-sumsel/

Bupati Banyuasin H. Askolani kelihatannya sekarang ini sibuknya minta ampun, yang katanya penanganan virus corona dalam memutus penyebaran covid-19 bermacam-macam upaya Pemerintah Banyuasin Sumsel lakukan sampai2 Bupati Banyuasin H. Askolani pasangkan masker pada warga urai Nicho.

Kita lihat di berbagai media massa online, cetak dan televisi, tapi yang sangat penting tidak di pedulikan seperti percepatan bantuan warga yang terdampak dari PSBB, virus corona rata-rata warga masyarakat Banyuasin sekarang ini sangat mengharapkan sesuap nasih.

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/sosial-budaya/perbup-banyuasin-tentang-rkpd-jadi-pertanyaan/

Suatu contoh yang terjadi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), 500 TKA China ditolak Bupati Kery Saiful Konawe Sultra yang rencananya akan bekerja di perusahaan pertambangan nikel, TKA tersebut masuk nya secara bergelombang pada saat Bupati Konawe Sultra Kery Saiful Menjelaskan pada saat di wawancarai oleh reporter TVONE pada acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Rabu (29/04/2020).

Mungkin ini suatu jawaban Covid-19 alias Coronavirus dengan cara pemerintah lakukan PSBB masyarakat diminta lockdown.

“Tambah Nicho, yang menjadi pertanyaan “Kalau seandainya TKA yang beginian, masuknya di salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Bupati Banyuasin nya berani tidak ya seperti ini …??? 

Saya yakin Bupati Banyuasin nya lockdown juga karena, mungkin menurutnya “persetan rakyat Banyuasin” yang penting nilai baik dari Pemerinta Pusat cari lokak lemak ade masalah kasus korupsi pasti dibantu oleh Pemerintah Pusat jadinya ya… ngeh-ngeh saja cari aman,  jelasnya. (rn)

Transfer DD dari Pusat Sasaran Empuk Koruptor (KKN) Pemkab Banyuasin

Secepatkilat.news.com| Banyuasin – N/B : SEKANARIO BANYUASIN “Kata kuncinya BLT..DD, APBD dan APBN.  Hukuman Mati (KKN COVID-19) Menjadi Korupsi” 💯👑✔️ Sebenarnya dari kemarin-marin tahun 2018, 2019 dan 2020 media sudah teriak-teriak mengenai Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi sasaran empuk para koruptor Banyuasin Dari pemotongan 35% di setiap DD Desa, Pembangunan DD Fiktif tumpang tindih Fira DPRD, Covid-19 BLT DD BLT APBD, BLT APBN, Bimtek BPD habiskan DD, Dana senilai Rp1,1 Triliun yang katanya tidak terserap APBD tahun 2020.

Berita dari media tribunus.co.id yang berjudul Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih Bimtek dan

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan BPD Se-Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

Untuk penerimaan BLT pada masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4.. ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 KK setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 Kepala Keluarga saja.

Umi Salama, dan Ruslia menerangkan bahwa ia kemarin mendapatkan bantuan BLT masyarakat pandemi Coronavirus selama 3 bulan berturut-turut setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dengan mengambil uangnya di kantor Post Pangkalan Balai jelasnya.

Heranya pada tahapan ke-4 ini saya tidak mendapatkan undangan untuk mencairkan dana BLT masyarakat terdampak COVID-19 pada saat saya tanya dengan salah satu pegawai pemerintah desa ia menjawab saya tidak tahu juga sebutnya, Jumat (28/08/2020).

Bahkan atas memenuhi rasa keadilan sosial tersebut semua elemen dan golongan masyarakat harus tersentuh bantuan sosial pandemi Coronavirus kok kenapa setelah pertengahan perjalanan proses pemulihan perekonomian rakyat langkah yang diambil pemerintah di dalam hal ini Pemkab Banyuasin sangat puitis dan dramatis.

Saya, seorang sumber yang identitasnya tidak mau disebutkan ini, yakin ada unsur yang bersifat penyalahgunaan wewenang yang tanpa hak melakukan perbuatan. Melawan hukum dengan skala besar jelasnya.

Untuk dugaan sementara pertemuan ini terkait pemakzulan Dana Desa KKN DD yang didalangi oleh pemerintah daerah iaitu Bupati Banyuasin dan alasan Covid-19 BLT APBN, BLT APBD dan BLT DD, serta bimtek dan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat pedesaan yang bertujuan hanya untuk mengelabui biar dapat merampas dana yang seharusnya untuk rakyat Kabupaten Banyuasin.

Sepertinya ancaman Ketua KPK Komjen. Pol. Firli Korupsi Dana COVID-19 Di Hukum Mati, beberapa waktu lalu itu mendapatkan tantangan malah sedikitpun para pakar-pakar dan ilmuwan koruptor kabupaten banyuasin sumsel ini sedikitpun tak gentar apalagi takut..!!! Masyarakat saat ini menonton dan mendikte seperti apa yang akan terjadi, jangan-jangan hanya ngeles dan alasan lagi.

Lebih Jelas Baca :

Untuk menambah kebenaran atas dugaan tersebut baru-baru ini anggota DPRD Banyuasin Emi Sumitra, dan Tokoh Masyarakat Banyuasin Nachung Tajudin angkat bicara seperti dikutip beberapa media.

Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) BPD se Banyuasin yang menghabiskan dana desa miliaran rupiah mendapat tanggapan dari anggota DPRD Banyuasin, Emi Sumitra.

Kepada redaksi Fakta Berita, Emi berujar penggunaan dana desa itu disesuaikan dengan kebutuhan.

“Untuk Bimtek saya rasa sangat diperlukan, terutama untuk anggota BPD yang baru. Tetapi mengenai anggaran, ya itu relatif,” ujar Emi, Senin (30/11/2020).

Mengenai pemborosan jika Bimtek BPD menggunakan dana desa Emi menilai itu ranah BPK untuk melakukan evaluasi.

“Boros atau tidaknya itu tergantung penilaian BPK,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/2020/10/m-nasir-anggota-dprd-dari-partai-golkar.html

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan Bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena Dana Desa disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada redaksi Fakta Berita, Sabtu (27/10/2020) lalu.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa (DD) milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai DD yang digunakan untuk kegiatan bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena DD disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada media Sabtu (27/10/2020).

Kemudian, ada indikasi pajak senilai miliaran rupiah yang tidak disetor, padahal Pemkab Banyuasin saat ini genjot mencari PAD Banyuasin.

“Jika setiap anggota BPD membayar Rp 5 juta, sementara yang ikut 2.020 artinya itu Rp 10 miliar ke atas dana yang dikumpulkan dari kegiatan itu. Pajaknya satu miliar, itu kami duga tidak disetor,” tegas dia.

Dia juga memperhatikan fasilitas yang didapatkan setiap peserta Bimtek yang seharusnya mendapatkan fasilitas VIP dengan dana mencapai Rp 5 juta per orang.

“Harusnya dana seperti itu satu orang satu kamar hotel. Ini malah digabung sampai tiga orang. Jelas sekali ini ada permainan, ada keuntungan besar yang didapati dari pihak penyelenggara,” tegas Nachung.

Atas temuan penyalahgunaan bimtek itu, dia bersama organisasinya akan menempuh jalur hukum melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejati Sumsel.

“DD berasal dari uang rakyat, dibayar oleh rakyat, jika dipakai untuk bermewah-mewah harus dipertanggung jawabkan,” pungkas dia.

Dapat disimpulkan transfer DD Dari pusat sasaran empuk koruptor (KKN) pemkab banyuasin, (Rn).

KAB, BANYUASIN, 6 Bantuan Pemerintah BLT UMKM Hingga Pra Kerja Berpotensi KKN Besar-Besaran

Banyuasin – Pemerintah telah mengumumkan untuk menambah enam Bantuan Langsung Tunai yakni BLT UMKM, Anak Perusahaan BLT, Kartu Pra Kerja, BLT Rp 500 ribu per KK, Kartu Sembako, dan PKH hingga 2021.

Berbagai upaya pemerintah melakukan upaya menanggulangi dampak dari Covid-19. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi masalah tersebut adalah dengan memperbaharui Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat terdampak.

Dengan demikian, masih ada kesempatan bagi anda yang ingin mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Karena, masih terdapat bantuan yang masih membuka kuota yang kosong hingga November.

Untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial segera daftarkan dirimu ke bantuan sosial dari Pemerintah mulai dari BLT UMKM, BLT Subsidi, Kartu Pra Kerja, BLT Rp 500 ribu per KK, Kartu Sembako, dan PKH.

Tim awak media telah mendapatkan temuan terkait bentuk-bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah tidak perna di lakukan sosialisasi terbuka secara umum  baik dari pemerintah. Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan pihak Bank BRI Cabang Pangkalan Balai tentang EDC (Electronic Data Capture) sehingga masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin sama sekali tidak memahami dengan bantuan sosial tersebut sepertinya hal tersebut memang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk melakukan penyimpangan skala besar.

Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih Bimtek dan

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan BPD Se-Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

Untuk penerimaan BLT pada masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4.. ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 KK setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 Kepala Keluarga saja sesuai pada berita ;

Ketika dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Drs Alamsyah Rianda MH dan Pimpinan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Pembantu Pangkalan Balai tidak ada jawaban sama sekali.

Baru-baru ini Bupati Banyuasin H Askolani, SH, MH bersama Kepala Cabang BRI Sekayu Elizabeth Primasari, S menyalurkan program bantuan Presiden Joko Widodo sebesar Rp2,4 juta/orang kepada 664 pelaku UMKM. Bantuan yang merupakan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dampak dari pandemi Covid-19, diserahkan langsung oleh Bupati Askolani didampingi Ketua TP PKK dr Sri Fitriyanti, juga memberi bantuan sarana usaha UMKM di Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkalan Balai, Kab, Banyuasin Sumsel, Kamis (27/8).

Askolani mengatakan, pihaknya terus berupaya memulihkan roda perekonomian dengan menyalurkan bantuan usaha mikro dan super micro, baik dari presiden, menteri, gubernur, perbankan dan DPKUKM Banyuasin.

“Saya pesankan bantuan yang diterima agar dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan usahanya,” harapnya.

Untuk memulihkan ekonomi, ditegaskan Askolani, sudah menjadi bentuk tanggung jawab bersama lewat pengucuran modal usaha kepada pelaku UMKM. Terlebih, pandemi Corona telah menghadirkan dampak serius bagi dunia usaha.

Di Kabupaten Banyuasin, pada bantuan tahap I segera disalurkan ke 664 penerima. Selanjutnya, 553 orang berikutnya akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan yang sama.

“Saya ucapkan terima kasih kepada BRI atas kerjasamanya. Semoga bantuan yang disalurkan jumlahnya tercapai dan ekonomi para pelaku usaha lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ucapnya.

Kepala Cabang BRI Sekayu Elizabeth Primasari, S mengatakan, banpres dan sarana usaha dari Bupati, serta KUR Super Mikro, dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk berjualan kembali.

BRI sebagai penyalur akan inklusi keuangan akan berkoordinasi dengan Pemkab, dalam hal ini DPKUKM Banyuasin.

“Para pelaku UMKM akan kita kawal agar usahanya naik kelas. Kemudian ditambah lagi permodalan usahanya melalui Kredit Usaha Rakyat,” kata Elizabeth didampingi Sri Novianti, Kepala Kacab Pembantu Pangkalan Balai.

Dengan permodalan usaha yang dikucurkan tersebut, dia berharap para pelaku UMKM semangat kembali untuk berjualan. Sehingga memulihkan ekonominya. “Kita fokus terhadap UMKM karena UMKM rumah bagi BRI,”terangnya.

Sedangkan Kepala DPKUKM Banyuasin Drs Lukman mengatakan, terdata 20 ribu pelaku usaha tapi yang kena dampak 20 persen. Mereka ini sudah diberikan bantuan permodalan usaha oleh Presiden.

Merangkum dari berbagai sumber 4 Bantuan BLT Anak Perusahaan Hingga BLT UMKM Diperpanjang sampai 2021 lengkap syarat dan cara.

Banpres BPUM BLT UMKM Rp2,4 juta

Pendaftaran BPUM BLT UMKM dapat dilakukan melalui online dan offline melalui Dinas Koperasi Kabupaten / Kota masing-masing yang dapat dicairkan di bank BRI terdekat.

Pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran BLT UMKM Rp2,4 juta dapat dikenakan diri kepada lembaga atau instansi yang ditentukan oleh Kemenkop UKM RI yaitu:

– Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi / Kabupaten / Kota seluruh Indonesia;

– PPKL dan Konsultan Pendamping PLUT yang melakukan pendataan lapangan;

– Pendamping KUMKM: ABDSI, ICSB, Fokus-Lunas, dan Lapenkop;

– Instansi / Asosiasi / perkumpulan / Komunitas yang diberikan Surat Keterangan Resmi dari Kemenkop UKM RI;

Berdasarkan surat edaran dari Kemenkop & UKM No. 491 / sm / x / 2020 pada tanggal 6 Oktober 2020 lalu; 

Pendaftaran program BPUM BLT UMKM Rp2,4 juta melalui BRI diperpanjang sampai akhir bulan November 2020 Situs https://oss.go.id/portal/

Adapun persyaratan untuk dapat program BPUM BLT UMKM Rp2,4 juta melalui BRI sebagai berikut:

– Warga Negara Indonesia;

– Mempunyai Nomor Induk Kependudukan atau NIK;

– Memiliki Usaha Mikro;

– Bukan ASN, TNI / Polri serta bukan Pegawai BUMN / BUMD;

– Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR;

– Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat meleset dari Surat Keterangan Usaha atau SKU.

BLT BPJS Ketenagakerjaan

BLT Anak Perusahaan Gaji BPJS Ketenagakerjaan diperuntukan untuk karyawan yang mempunyai gaji atau gaji per bulannya di bawah Rp5 juta. Syarat mutlak dari bantuan BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan adalah pendaftar yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, beberapa calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

– Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

– Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

– Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

– Pekerja / buruh penerima upah;

– Memiliki rekening bank yang aktif;

– Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Bagi anda yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses situs layanan online sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Kartu Pra Kerja

Perlu anda diketahui, program Kartu Prakerja ini sudah dimulai pada bulan April sampai sekarang sudah mencapai target. Total peserta yang tercatat sebagai peserta Kartu Pra Kerja adalah sebanyak 5,6 juta dengan anggaran Rp 20 triliun.

Berikut syarat Kartu Pra Kerja gelombang 11 dan Cara sederhana;

– Warga Negara Indonesia;

– Berusia minimal 18 tahun;

Tidak sedang menempuh pendidikan;

Pendaftaran Kartu Prakeja dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara online dan offline.

Untuk pendaftaran Kartu Pra Kerja secara online dapat melakukan Login ke situs web http://www.prakerj.go.id beberapa tahapan membuat akun, pendaftaran akun email, dan mengikuti tes yang disediakan.

Sementara untuk mendaftar Kartu Pra Kerja secara offline dapat melalui Kementerian Ketenagakerjaan tau pemerintah daerah khususnya Dinas Ketenagakerjaan.

Peserta langsung mendatangi lokasi tersebut dengan formulir formulir pendaftaran secara online

BLT Rp500 Ribu per KK non PKH

Pemerintah melalui Kemensos menyalurkan bantuan sosial yakni Bantuan Sosial Tunai BST sebesar Rp500 ribu kepada masyarakat non PKH

Calon penerima bantuan harus memenuhi syarat lain keluarga bukan penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau PKH. Penerima juga bukan penerima bantuan program bantuan pangan non tunai atau BPNT Kartu Sembako.

Program PKH keluarga harapan merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat pada keluarga miskin yang telah ditetapkan kepada penerima.

Ada empat kategori dalam satu keluarga penerima bantuan PKH yakni kategori ibu hamil / nifas, anak usia dini 6 tahun, pendidikan wajib belajar 12 tahun, kategori penyandang disabilitas berat, hingga kategori usia lanjut.

Kartu Sembako

Kartu Sembako merupakan program yang bertujuan agar rakyat miskin dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Penerima bantuan Kartu Sembako termasuk dalam program perlindungan nasional ini perlu memastikan datanya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Diharapkan bagi masyarakat yang belum mendaftar dan diraai layak menerima bantuan pemerintah, maka daftarlah dan manfaatkan kesempatan bantuan dari Pemerintah. (Red).

Kasus BLT: DD, APBD, dan APBN. Kabupaten Banyuasin Belum Tersentuh Hukum

TRIBUNUSIDCO | BANYUASIN – Selama ini masyarakat kerap kali protes karena pemerintah desa dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana desa khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

“Pemerintah desa jarang sekali sosialisasi mengenai dana desa. Papan informasi dan baliho-pun jarang kita jumpai terpasang di tempat-tempat umum,” kata salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, (27/12/2020).

Bila merujuk pada aturan yang ada, kalau tidak salah di Permendesa hukumnya wajib-kan Mak ? “Tapi kenapa, seakan-akan dana desa itu dana milik Neneknya,” imbuhnya bernada kecewa.

Sesungguhnya aturan yang benar itu gimana Cak mane Dek, sapa kita media, terkait publikasi dana desa itu sendiri. “Mohon dijelaskan,” tanyanya.

Bila merujuk pada aturan, kata kita awak media, bener apa yang tadi Mamak katakan. Bahwa dana desa itu wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa, terkait kewajiban itu sejauh mana, jelas sekali diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT, baik itu yang baru ataupun yang terbit sejak lama disebutkan, jelas awak media dalam Permendes 13 tahun 2020 pasal 12 ayat (2). Setidaknya, ada 7 (tujuh) dokumen yang wajib dipublikasikan ke masyarakat desa.

Ketujuh dokumen itu, terdiri atas :

Dokumen hasil musyawarah desa, Data Desa, Peta Potensi dan Sumber Daya Pembangunan, dokumen RPJM Desa, Dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan juga dokumen APB Desa.

Ketujuh dokumen itulah yang hukumnya wajib dipublikasi oleh pemerintah desa.

Lalu, terkait publikasi APBDes yang saat ini banyak diperdebatkan sejauh mana yang diwajibkan oleh pemerintah desa.

Baca juga :

Dalam ayat selanjutnya, tepatnya di ayat (3), jelas disebutkan bahwa : publikasi APBDes itu paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran jadi bukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara total. Terlebih masyarakat datang ke balai desa atau kantor desa untuk meminta dokumen APBDes ke pemerintah desa.

Bila pemerintah desa ingin mempublikasikan APBDes-nya secara total juga tidak masalah dan itu mungkin lebih baik guna transparansi selanjutnya, perihal sanksi apa yang akan diterima oleh pemerintah desa apabila tidak mau mempublikasi prioritas penggunaan dana desa-nya tidak ada aturan secara terperinci.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis ke pemerintah desa, hal ini secara jelas sekali dimuat dalam Permendes 13 tahun 2020 pasal 13 ayat (3).

Namun yang menjadi pertanyaan lagi kenapa ya untuk penyaluran BLT DD, BLT APBD maupun BLT APBN di kita Kabupaten Banyuasin Ini cak serat-serat nian ini bae suda dua bulan belum disalurkan untuk Kecamatan Rantau Bayur. kalau BLT dari Pemkab Banyuasin itu daktekeruan nian di mane..??? ku dengar-dengar BLT yang dari APBN itu banyak yang seharusnya dapat karena dak katek namenye di dalam daftar penerimaan di kantor Post tuh laju gak dapat padahal itu dapat ape die namenyetu Korupsi.

Ape lagi sekarang ini sudah tanggal (27/12) 2020, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hampir mencapai target seharusnya. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 74.311 Desa atau 99,14% sudah salurkan BLT-DD.

Sedangkan untuk total jumlah Desa yang dinilai potensial menyalurkan BLT-DD sebanyak 74.891 Desa atau 99,91%. Oleh karena itu, masih ada 642 Desa yang hingga kini dilaporkan belum menyalurkan BLT-DD.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian menyatakan bahwa BLT-DD merupakan salah satu kebijakan prioritas pemanfaatan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2020.

Baca juga :

Sebenarnya dari kemarin-marin tahun 2018, 2019 dan 2020 media sudah teriak-teriak mengenai Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi sasaran empuk para koruptor Banyuasin Dari pemotongan 35% di setiap DD Desa, Pembangunan DD Fiktif tumpang tindih Fira DPRD, Covid-19 BLT DD BLT APBD, BLT APBN, Bimtek BPD habiskan DD, Dana senilai Rp1,1 Triliun yang katanya tidak terserap APBD tahun 2020.

Berita dari media tribunus.co.id yang berjudul Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih Bimtek dan

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan BPD Se-Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

Untuk penerimaan BLT pada masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4.. ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 KK setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 Kepala Keluarga saja.

Umi Salama, dan Ruslia menerangkan bahwa ia kemarin mendapatkan bantuan BLT masyarakat pandemi Coronavirus selama 3 bulan berturut-turut setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dengan mengambil uangnya di kantor Post Pangkalan Balai jelasnya.

Heranya pada tahapan ke-4 ini saya tidak mendapatkan undangan untuk mencairkan dana BLT masyarakat terdampak COVID-19 pada saat saya tanya dengan salah satu pegawai pemerintah desa ia menjawab saya tidak tahu juga sebutnya, Jumat (28/08/2020) Kemarin.

Untuk dugaan sementara pertemuan ini terkait pemakzulan Dana Desa KKN DD yang didalangi oleh pemerintah daerah iaitu Bupati Banyuasin dan alasan Covid-19 BLT APBN, BLT APBD dan BLT DD, serta bimtek dan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat pedesaan yang bertujuan hanya untuk mengelabui biar dapat merampas dana yang seharusnya untuk rakyat Kabupaten Banyuasin.

Sepertinya untuk DD Bupati Banyuasin dan semua Kepala Desa sudah sepakat bagi-bagi rakyat yang dikorbankan salah buktinya Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Baca juga ;

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa (DD) milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai DD yang digunakan untuk kegiatan bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena DD disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada media Sabtu (27/10/2020).

Kemudian, ada indikasi pajak senilai miliaran rupiah yang tidak disetor, padahal Pemkab Banyuasin saat ini genjot mencari PAD Banyuasin.

“Jika setiap anggota BPD membayar Rp 5 juta, sementara yang ikut 2.020 artinya itu Rp 10 miliar ke atas dana yang dikumpulkan dari kegiatan itu. Pajaknya satu miliar, itu kami duga tidak disetor,” tegas dia.

Dia juga memperhatikan fasilitas yang didapatkan setiap peserta Bimtek yang seharusnya mendapatkan fasilitas VIP dengan dana mencapai Rp 5 juta per orang.

“Harusnya dana seperti itu satu orang satu kamar hotel. Ini malah digabung sampai tiga orang. Jelas sekali ini ada permainan, ada keuntungan besar yang didapat dari pihak penyelenggara,” tegas Nachung beberapa waktu lalu namun Aparat Penegak Hukum (APH).

Seperti Polres, Kejaksaan Negeri Banyuasin Polda, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak ada tindakan sama-sekali seharusnya tidak berharap dari KPK yang hal seperti ini bayangin saja mungkin dalam satu hari telah terjadi kejahatan TIPIKOR dua sampai tiga kasus sementara kasus Tipikor di Polres dan di Polda dalam satu tahunnya berapa kasus yang berhasil di ungkap begitu juga dengan Pidsus di Kejaksaan.

9 Informasi Keuangan BUMDes yang Harus Kita Ketahui

BUMDes yang bisa diselesaikan masalahnya dan bisa dikembangkan adalah BUMDes yang terukur, terutama terukur dalam keuangannya. Dan untuk terukur kita perlu memiliki informasi, tentang informasi keuangan BUMDes sebagai ukuran dan alat untuk membantu mengambil keputusan BUMDes. Informasi keuangan diperoleh dari data transaksi yang diolah menjadi informasi dan informasi keuangan BUMDes tersebut yang harus kita ketahui.

Informasi Keuangan BUMDes apa saja yang harus kita ketahui dalam menjalankan usaha BUMDes?..

Yang pertama adalah informasi Modal, dari mana modal diperoleh dalam Keuangan BUMDes, apakah dari penyertaan modal dari desa, apakah dari penggalangan dana masyarakat atau apakah dari investor atau pihak lain yang menyertakan modal di BUMDes.

Yang kedua adalah harta, baik harta lancar berupa kas, tabungan, piutang atau sejenisnya dan harta tetap seperti gedung, kendaraan atau harta lain yang bisa digunakan dalam menjalankan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah harta, kita akan mengetahui uang darimana digunakan untuk apa saja. Uang dari modal digunakan untuk kas dan peralatan usaha dan lain lain, sehingga informasi dalam keuangan BUMDes tersebut mencerminkan dana digunakan untuk apa saja.

Yang ketiga adalah hutang, baik hutang lancar ( jangka pendek ) maupun jangka panjang. Dengan mengetahui informasi hutang, jumlah dan jatuh temponya BUMDes bisa menyiapkan keuangan agar tidak terjadi hutang tidak terbayar atau kena denda dan resiko resiko hutang lainnya. Sehingga dengan informasi hutang, Keuangan BUMDes dapat dikendalikan.

Yang keempat adalah pendapatan, dalam keuangan BUMDes terutama dalam laporan laba rugi, pendapatan merupakan informasi yang sangat penting. Baik jenis pendapatan, sumber pendapatan dan jumlah pendapatan kita ketahui, sehingga dengan informasi pendapatan kita akan bisa lebih fokus untuk meningkatkan potensi pendapatan BUMDes kita. Karena tahu dimana potensi pendapatan berada dan bagaimana cara meraih potensi pendapatan tersebut.

Yang kelima adalah biaya, dalam keuangan BUMDes kita harus mengetahui informasi biaya apa saja dan berapa yang perlu kita ketahui. Karena dengan mengetahui biaya dalam keuangan BUMDes, kita akan mengetahui biaya biaya apa saja yang bisa ditekan atau disatukan agar lebih efisien. Karena dengan menekan biaya secara otomatis akan mampu meningkatkan laba. Sebagai contoh, biaya transportasi pengiriman produk. Jika kita mengetahui biaya transportasi pengiriman produk bisa disatukan untuk mengirimkan beberapa produk sekaligus kepada konsumen. Maka secara otomatis akan mengurangi biaya dalam keuangan BUMDes.

Yang keenam adalah perubahan modal atau ekuitas, dalam keuangan BUMDes kita harus tahu pertumbuhan atau perkembangan modal atau kekayaan dalam BUMDes dari tahun sebelumnya, hingga tahun berjalan. Sehingga kita akan mengetahui apakah BUMDes tambah kaya atau tambah miskin. Dan apabila mengalami kerugian atau pertumbuhan modal / kekayaan / ekuitas menurun apakah karena tingginya biaya atau karena menurunnya pendapatan dapat diketahui dari mengetahui perubahan modal dalam keuangan BUMDes.

Ke tujuh, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek bisa berupa hutang atau kewajiban operasional BUMDes. Dengan mengetahui jumlah aset lancar diantaranya kas dan mengetahui kewajiban lancar baik berupa biaya operasi maupun hutang yang harus dibayar jangka pendek ( kurang dari satu tahun ), maka BUMDes akan bisa mengetahui kemampuan bayarnya. Jika ternyata aset lancar atau uang tunai lebih kecil dari kewajiban lancar seperti membayar gaji, listrik dan lain lain. Maka BUMdes tersebut tidak sehat dan perlu segera dibenahi.

Yang kedelapan adalah kemampuan menghasilkan laba. Dalam keuangan BUMDes dikenal profitabilitas, yaitu kemampuan BUMDes dalam menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan oleh BUMDes apakah sudah bagus atau justru menurun. Dan yang biasa menjadi patokan adalah BI rate atau suku bunga BI. Apabila BUMDes mampu membukukan laba di atas suku bunga BI, maka BUMDes tersebut baik kinerjanya. Tetapi apabila di bawah BI rate atau suku bunga bank Indonesia. Maka BUMDes tersebut kinerjanya tidak baik. Oleh sebab itu, maka informasi kemampuan menghasilkan laba dalam keuangan BUMDes perlu diketahui.

Yang kesembilan adalah kemampuan membayar utang, terutama hutang jangka panjang dan modal dari desa. Keuangan BUMDes akan memberikan informasi penting tentang kemampuan BUMdes dalam mengembalikan baik modal maupun hutang BUMDes yang harus dibayar dalam jangka panjang. Apabila kekayaan BUMDes tidak sebanding dalam membayar hutang dan mengembalikan modal, maka BUMDes tersebut tidak sehat. Dan perlu disehatkan.

Sembilan informasi Keuangan BUMDes tersebut yang wajib diketahui baik oleh pembina, pengawas dan pengelola serta manajer unit unit usaha BUMDes. Sehingga keuangan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan mensejahterakan masyarakat desa. Untuk mengetahui 9 informasi tersebut dapat dilihat di dalam neraca dan laporan laba rugi yang bisa di download di bawah ini.

  1. Contoh Laporan Neraca BUMDes.
  2. Contoh Laporan Laba Rugi BUMDes.

Laporan tersebut di atas terdapat 9 informasi yang dibutuhkan dalam informasi Keuangan BUMDes.

MUSYAWARAH DESA EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pasal 81 dan 82, bahwa Musyawarah Desa Evaluasi itu diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni yang disebut Musdes Evaluasi Semester Pertama (MES 1) dan pada bulan Desember yang disebut Musdes Evaluasi Semester Akhir (MES 2).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pada pasal 80, bahwa Musyawarah Desa itu diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Adapun peserta Musyawarah Desa antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa

2. Pemerintah Desa

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

4. Kelompok Masyarakat, yang meliputi:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

5. Unsur masyarakat lainnya sesuai dengan sosial budaya setempat.

MUSDES EVALUASI SEMESTER PERTAMA (MES 1)

1. Waktunya:

Diselenggarakan pada bulan Juni

2. Materi pembahasanya:

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

b. Evaluasi terhadap realisasi APBDes selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

c. Evaluasi Kinerja Kepala Desa selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

e. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

3. Hasilnya:

a. Rekomendasi perlu diubah atau tidaknya RKPDes

b. Rekomendasi perlu diubah atau tidaknya APBDes

c. Rekomendasi perbaikan kinerja Kepala Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

d. Rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

e. Rekomendasi perbaikan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

4. Tindak Lanjut

a. Hasil musyawarah desa yang berupa rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Musdes.

b. Berita Acara Musdes untuk selanjutnya dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD.

c. Hasil Musyawarah Pleno BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

d. Isi keputusan BPD dijadikan dasar dalam Perdes RKPDes Perubahan, Perdes APBDes Perubahan, dan perbaikan kinerja.

e. Hasil Musdes juga digunakan oleh BPD dalam menyusun Laporan Evaluasi Kinerja.

MUSDES EVALUASI SEMESTER AKHIR (MES 2)

1. Waktunya:

Diselenggarakan pada bulan Desember

2. Materi pembahasanya:

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

b. Evaluasi terhadap realisasi APBDes selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

c. Evaluasi Kinerja Kepala Desa selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember..

e. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

3. Hasilnya:

a. Program Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana serta perlu tidaknya program yang belum terlaksana dari RKPDes diprogramkan ulang pada tahun berikutnya sebagai program lanjutan.

b. Anggaran Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana serta perlu tidaknya Anggaran yang belum terlaksana dari APBDes dianggarkan ulang pada tahun berikutnya sebagai anggaran lanjutan. Dan disilpakan serta dimasukkan ke Rekening Kas Desa terlebih dahulu.

c. Rekomendasi perbaikan kinerja Kepala Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

d. Rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

e. Rekomendasi perbaikan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

4. Tindak Lanjut

a. Hasil musyawarah desa yang berupa rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Musdes.

b. Berita Acara Musdes untuk selanjutnya dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD.

c. Hasil Musyawarah Pleno BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

d. Isi keputusan BPD dijadikan salah satu dasar dalam pembuatan Perdes LPPDes, dan Perdes LPRP-APBDes, serta perbaikan kinerja.

e. Hasil Mudes juga digunakan oleh BPD dalam menyusun Laporan Evaluasi Kinerja.

Pertanyaannya :

Apakah desa anda sudah melaksanakan MUSDES EVALUASI sebagaimana uraian di atas ?

Kasus Korupsi PEMKAB BANYUASIN Menantang Komitmen Kejaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin Untuk Menindak Kasus Korupsi


Upaya Mengkriminalisasi, atau Pelemahan Seorang Wartawan, Demi *Permintaan* Suatu Kelompok Pemangku Kepentingan..?👑

Berdasarkan Surat Dewan Pers

Jakarta, 14 Juli 2020  

Nomor  : 624/DP/K/VII/2020 

Lampiran : – 

Perihal  : Penilaian dan Rekomendasi Sementara 

Dewan Pers  Kepada Yth. 

1. Saudara Dodi Irama 

2. Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Media Siber keizalinnews.com

Didalam surat tersebut tertulis ;

Terkait pengaduan Pengadu tersebut Dewan Pers telah melakukan analisa dan membuat penilaian sementara: 

1. Artikel berjudul “Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Terdampak Covid-129 di Banyuasin Dipraktisi dan Dipolitisasi” tidak ditemukan di laman Teradu (diakses 13 Juli 2020).  

2. Berdasarkan tangkapan layar (screenshot) dalam dokumen pengaduan Pengadu ke Dewan Pers, artikel ini merupakan opini.

Jakarta, 30 Juli 2020

Risalah Penyelesaian Nomor: 54/Risalah-DP/VII/2020 Tentang Pengaduan Askolani, Bupati Banyuasin Terhadap Media Siber keizalinnews.com

  1. Berita yang diadukan bukan opini melainkan berita biasa tanpa konfirmasi dan uji informasi kepada Pengadu, sehingga beritanya menjadi tidak berimbang dan menghakimi.
  2. Penulis berita yang diadukan, Roni Paslah, pernah bermasalah dan beritanya di media tribunus.co.id pernah diadukan ke Dewan Pers dengan hasil keputusan dalam bentuk PPR No. 17/2020.
  3. Berita yang diadukan telah dicabut oleh Teradu.
  4. Pemimpin Redaksi media Teradu belum memiliki Sertifikat Wartawan Utama dan media Teradu belum terdata di Dewan Pers.  

Dewan Pers menilai berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena menyajikan berita yang tidak uji informasi, tidak konfirmasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. 

Teradu telah mencabut berita yang diadukan, hal ini melanggar nomor 5 Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.  

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut: 

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. 

2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.  

3. Pengadu dan Teradu wajib mengacu kepada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008). 

4. Teradu wajib memuat catatan di bawah berita yang diadukan yang menjelaskan berita bersangkutan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, disertai tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu.

5. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu dengan berita yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”. 

6. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diunggah. 

7. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan. 

8. Apabila Pengaduan tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.  

Dewan Pers merekomendasikan: 

1. Teradu wajib memberikan evaluasi terhadap penulis berita yang diadukan (Roni Paslah) dan yang bersangkutan wajib mengikuti uji kompetensi wartawan dalam enam bulan ke depan untuk dapat melakukan kerja jurnalistik. 

2. Teradu segera mengurus proses verifikasi Perusahaan Pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini. 

3. Teradu (dalam hal ini Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab) wajib memiliki sertifikat kompetensi Wartawan Utama sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini. 

4. Teradu dalam menjalankan tugas jurnalistik wajib berpedoman kepada Pedoman Pemberitaan Media Siber, Kode Etik Jurnalistik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. 

5. Pengadu dan Teradu menjalin komunikasi dan hubungan yang baik secara profesional.  

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.  

Dewan Pers telah memproses pengaduan ini secara etik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apakah ini suatu bentuk upaya mengkriminalisasi, pelemahan seorang wartawan demi *permintaan* suatu kelompok pemangku kepentingan..?👑

KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL

Dunia tidak akan kekurangan alasan untuk menyalahkan yang benar dan/atau untuk membenarkan yang salah. Bagaimanapun cerdiknya seorang menyiasati kehidupannya, akhirnya ia akan menjadi orang yang kalah dan merugi juga, jika ia tidak mempunyai kejujuran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupannya. Sesuatu yang baik untuk membangun kehidupan yang mulia dan bermartabat, tidak akan pernah tercapai, jika tidak memiliki tiga hal yaitu punya komitmen yang jelas, punya sikap konsisten, dan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Ini lah cermin penegakkan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selama ini, dapat ditarik kesimpulan, yang menjadi penentu salah satu perkara atau kasus adalah Uang, Jabatan, atau status sosial, dan  Beking.

Bukan karena salah atau benar hukum dan UU Peraturan yang menjadi alasan para pejabat yang memiliki tarif hukum itu sendiri. Dari kejadian ini bisa kita lihat jelas. Lalu dimana tegaknya hukum Itu dan dimana kepedulian dan tanggung jawab si pemegang keadilan.

Pokok permasalahan ;

https://www.keizalinnews.com/sosial-budaya/bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19-di-banyuasin-dipraktisi-dan-politisi/

https://jarrakpossumatera.com/wartawan-keizalinnews-com-angkat-bicara-terkait-surat-penilaian-dan-rekom-sementara-dewan-pers-kaitan-pemberitaan-tentang-pemkab-banyuasin/

https://jbm.co.id/2020/07/01/bantuan-blt-pemkab-banyuasintahap-dua-belum-diterima-kpm/

Belum Dapat Rekomendasi dari DPMD, BLT DD di Banyuasin Belum Cair | https://www.keizalinnewstv.online/2020/06/belum-dapat-rekomendasi-dari-dpmd-blt.html

Di Kab. Banyuasin BLT dari DD Tahap 3 Periode Juni yang Katanya Disalurkan Untuk 41.801 KPM | https://www.keizalinnews.com/2020/07/di-kab-banyuasin-blt-dari-dd-tahap-3.html

Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 di Banyuasin di Praktisi dan Politisi

KeizalinNews.com | Banyuasin – Bantuan COVID-19 di Kecamatan Rantau Bayur Kab, Banyuasin Sumsel berkedok busuk praktisi dan politisi dengan cara menggiring opini public, kebohongan public bertujuan Pencitraan.

Mari kita simak artikel di bawa ini : Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 di Banyuasin di Praktisi dan Politisi, di media massa dan medsos penuh tayangan yang memenuhi rubrik dalam hal penanganan antisipasi covid-19 namun ketika diurai di lapangan berita dan kabar di medsos facebook tersebut dapat diklasifikasikan berita HOAX banyak diciptakan oleh Oknum dan Institusi Pemerintah itu sendiri yang selalu meng hoax-hoax kah yang berseberangan dengan kepentingan mereka atau kelompok padahal berita dan kabar itu benar.

Seperti di laman facebook pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin yang beralamat Banyuasin Sejahtera, Banyuasin Bangkit dll sangat munafik dan busuk sekali mulut yang berbicara di laman facebook tersebut mengadakan yang tiada dan mentiadakan yang ada bertujuan menggiring opini Public  (Kebohongan Public) bertujuan pencitraan.

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/masyarakat-kab-banyuasin-sumsel-resah-bantuan-covid-19-tak-kunjung-datang/

Yang saat ini lagi heboh-hebohnya bantuan untuk masyarakat terdampak covid-19 coronavirus di sini di umumkan oleh pemerintah Kab, Banyuasin bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 kemarin secara keseluruhan pemerintah daerah Kab, Banyuasin bagikan kartu ATM dan buku tabungan bantuan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak CVID-19 Coronavirus, Ini di di beberapa desa di Kecamatan Rantau Bayur, Kab, Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tim media KeizalinNews.com ”TIDAK KITA TEMUKAN”

Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 di Banyuasin di Praktisi dan Politisi, Seperti yang diutarakan oleh Niko warga desa tebing abang beberapa waktu lalu ia mengatakan kalau dirinya belum ada bantuan dari pemerintah dari dulu sampai sekarang yang didapatkan dak heran saya yang seperti ini satu program bantuan dari pemerintah pun belum pernah saya dapatkan tapi kalau orang-orang yang mempunyai hubungan baik apalagi punya tali keluarga sama Pak Kades, Kadus dan Perangkat desa di Desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kab, Banyuasin ini apa saja mereka dapat dan yang dapat itu yang itu..itu.,saja jelasnya. (20/05/2020).

Ia pun mengatakan; Janganlah khianati dan kecewa kan kami masyarakat Kab, Banyuasin ini karena tanah Batuah yang akan mengutuk bagi orang-orang yang telah menghianatinya” (Rn).

Fakta lapangan :

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/fitra-sumsel-menelisik-anggaran-penanganan-covid-19-di-provinsi-sumsel/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/netizen-mendukung-dan-apresiasi-walikota-prabumulih/

Mengapa Kepala Daerah Melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme? – https://petisi.co/mengapa-kepala-daerah-melakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/masyarakat-kab-banyuasin-sumsel-resah-bantuan-covid-19-tak-kunjung-datang/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/masa-pandemi-covid-19-di-kab-banyuasin-ibu-hamil-menyusui-dan-anak-balita-2-bulan-tidak-imunisasi/

Masyarakat Kab, Banyuasin Sumsel, Menunggu Bantuan Terdampak Virus Covid-19, Sampai Saat Ini Belum Kunjung Datang

KeizalinNews.com | Banyuasin – Seiring dengan arahan Pemerintah Pusat dan Daerah Masyarakat diminta untuk mewaspadai dan melawan virus covid-19 dengan cara memutus penyebarannya warga diminta untuk berdiam diri di rumah lockdown.

Dengan memperhatikan selalu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, untuk tidak berdekat dekatan satu sama lain dan langkah langkah lain.

Nicho (30) bapak 3 anak ini yang tinggal di dusun 1 Desa Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kab, Banyuasin Sumatera Selatan, ini mengatakan kalau ia dan semua warga dusun kite ini. Nicho katakan pada awak media’ mungkin semua warga masyarakat Banyuasin menunggu bantuan terdampak virus Covid-19, sampai saat ini sedikitpun belum ada yang kami dapatkan Kamis, (30/04/2020).

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/fitra-sumsel-menelisik-anggaran-penanganan-covid-19-di-provinsi-sumsel/

Bupati Banyuasin H. Askolani kelihatannya sekarang ini sibuknya minta ampun, yang katanya penanganan virus corona dalam memutus penyebaran covid-19 bermacam-macam upaya Pemerintah Banyuasin Sumsel lakukan sampai2 Bupati Banyuasin H. Askolani pasangkan masker pada warga urai Nicho.

Kita lihat di berbagai media massa online, cetak dan televisi, tapi yang sangat penting tidak di pedulikan seperti percepatan bantuan warga yang terdampak dari PSBB, virus corona rata-rata warga masyarakat Banyuasin sekarang ini sangat mengharapkan sesuap nasih.

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/sosial-budaya/perbup-banyuasin-tentang-rkpd-jadi-pertanyaan/

Suatu contoh yang terjadi di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), 500 TKA China ditolak Bupati Kery Saiful Konawe Sultra yang rencananya akan bekerja di perusahaan pertambangan nikel, TKA tersebut masuk nya secara bergelombang pada saat Bupati Konawe Sultra Kery Saiful Menjelaskan pada saat di wawancarai oleh reporter TVONE pada acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Rabu (29/04/2020).

Mungkin ini suatu jawaban Covid-19 alias Coronavirus dengan cara pemerintah lakukan PSBB masyarakat diminta lockdown.

“Tambah Nicho, yang menjadi pertanyaan “Kalau seandainya TKA yang beginian, masuknya di salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Bupati Banyuasin nya berani tidak ya seperti ini …??? 

Saya yakin Bupati Banyuasin nya lockdown juga karena, mungkin menurutnya “persetan rakyat Banyuasin” yang penting nilai baik dari Pemerinta Pusat cari lokak lemak ade masalah kasus korupsi pasti dibantu oleh Pemerintah Pusat jadinya ya… ngeh-ngeh saja cari aman,  jelasnya. (rn)

Transfer DD dari Pusat Sasaran Empuk Koruptor (KKN) Pemkab Banyuasin

Secepatkilat.news.com| Banyuasin – N/B : SEKANARIO BANYUASIN “Kata kuncinya BLT..DD, APBD dan APBN.  Hukuman Mati (KKN COVID-19) Menjadi Korupsi” 💯👑✔️ Sebenarnya dari kemarin-marin tahun 2018, 2019 dan 2020 media sudah teriak-teriak mengenai Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi sasaran empuk para koruptor Banyuasin Dari pemotongan 35% di setiap DD Desa, Pembangunan DD Fiktif tumpang tindih Fira DPRD, Covid-19 BLT DD BLT APBD, BLT APBN, Bimtek BPD habiskan DD, Dana senilai Rp1,1 Triliun yang katanya tidak terserap APBD tahun 2020.

Berita dari media tribunus.co.id yang berjudul Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih Bimtek dan

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan BPD Se-Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

Untuk penerimaan BLT pada masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4.. ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 KK setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 Kepala Keluarga saja.

Umi Salama, dan Ruslia menerangkan bahwa ia kemarin mendapatkan bantuan BLT masyarakat pandemi Coronavirus selama 3 bulan berturut-turut setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dengan mengambil uangnya di kantor Post Pangkalan Balai jelasnya.

Heranya pada tahapan ke-4 ini saya tidak mendapatkan undangan untuk mencairkan dana BLT masyarakat terdampak COVID-19 pada saat saya tanya dengan salah satu pegawai pemerintah desa ia menjawab saya tidak tahu juga sebutnya, Jumat (28/08/2020).

Bahkan atas memenuhi rasa keadilan sosial tersebut semua elemen dan golongan masyarakat harus tersentuh bantuan sosial pandemi Coronavirus kok kenapa setelah pertengahan perjalanan proses pemulihan perekonomian rakyat langkah yang diambil pemerintah di dalam hal ini Pemkab Banyuasin sangat puitis dan dramatis.

Saya, seorang sumber yang identitasnya tidak mau disebutkan ini, yakin ada unsur yang bersifat penyalahgunaan wewenang yang tanpa hak melakukan perbuatan. Melawan hukum dengan skala besar jelasnya.

Untuk dugaan sementara pertemuan ini terkait pemakzulan Dana Desa KKN DD yang didalangi oleh pemerintah daerah iaitu Bupati Banyuasin dan alasan Covid-19 BLT APBN, BLT APBD dan BLT DD, serta bimtek dan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat pedesaan yang bertujuan hanya untuk mengelabui biar dapat merampas dana yang seharusnya untuk rakyat Kabupaten Banyuasin.

Sepertinya ancaman Ketua KPK Komjen. Pol. Firli Korupsi Dana COVID-19 Di Hukum Mati, beberapa waktu lalu itu mendapatkan tantangan malah sedikitpun para pakar-pakar dan ilmuwan koruptor kabupaten banyuasin sumsel ini sedikitpun tak gentar apalagi takut..!!! Masyarakat saat ini menonton dan mendikte seperti apa yang akan terjadi, jangan-jangan hanya ngeles dan alasan lagi.

Lebih Jelas Baca :

https://jarrakposbarat.com/2020/08/29/kabupaten-banyuasin-blt-apbn-blt-apbd-dan-blt-dd-masyarakat-pendemi-covid-19-diduga-sarat-kkn/

Untuk menambah kebenaran atas dugaan tersebut baru-baru ini anggota DPRD Banyuasin Emi Sumitra, dan Tokoh Masyarakat Banyuasin Nachung Tajudin angkat bicara seperti dikutip beberapa media.

Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) BPD se Banyuasin yang menghabiskan dana desa miliaran rupiah mendapat tanggapan dari anggota DPRD Banyuasin, Emi Sumitra.

Kepada redaksi Fakta Berita, Emi berujar penggunaan dana desa itu disesuaikan dengan kebutuhan.

“Untuk Bimtek saya rasa sangat diperlukan, terutama untuk anggota BPD yang baru. Tetapi mengenai anggaran, ya itu relatif,” ujar Emi, Senin (30/11/2020).

Mengenai pemborosan jika Bimtek BPD menggunakan dana desa Emi menilai itu ranah BPK untuk melakukan evaluasi.

“Boros atau tidaknya itu tergantung penilaian BPK,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

Baca juga :

https://www.keizalinnews.com/2020/10/m-nasir-anggota-dprd-dari-partai-golkar.html

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan Bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena Dana Desa disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada redaksi Fakta Berita, Sabtu (27/10/2020) lalu.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa (DD) milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai DD yang digunakan untuk kegiatan bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena DD disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada media Sabtu (27/10/2020).

Kemudian, ada indikasi pajak senilai miliaran rupiah yang tidak disetor, padahal Pemkab Banyuasin saat ini genjot mencari PAD Banyuasin.

“Jika setiap anggota BPD membayar Rp 5 juta, sementara yang ikut 2.020 artinya itu Rp 10 miliar ke atas dana yang dikumpulkan dari kegiatan itu. Pajaknya satu miliar, itu kami duga tidak disetor,” tegas dia.

Dia juga memperhatikan fasilitas yang didapatkan setiap peserta Bimtek yang seharusnya mendapatkan fasilitas VIP dengan dana mencapai Rp 5 juta per orang.

“Harusnya dana seperti itu satu orang satu kamar hotel. Ini malah digabung sampai tiga orang. Jelas sekali ini ada permainan, ada keuntungan besar yang didapati dari pihak penyelenggara,” tegas Nachung.

Atas temuan penyalahgunaan bimtek itu, dia bersama organisasinya akan menempuh jalur hukum melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejati Sumsel.

“DD berasal dari uang rakyat, dibayar oleh rakyat, jika dipakai untuk bermewah-mewah harus dipertanggung jawabkan,” pungkas dia.

Dapat disimpulkan transfer DD Dari pusat sasaran empuk koruptor (KKN) pemkab banyuasin, (Rn).

KAB, BANYUASIN, 6 Bantuan Pemerintah BLT UMKM Hingga Pra Kerja Berpotensi KKN Besar-Besaran

Banyuasin – Pemerintah telah mengumumkan untuk menambah enam Bantuan Langsung Tunai yakni BLT UMKM, Anak Perusahaan BLT, Kartu Pra Kerja, BLT Rp 500 ribu per KK, Kartu Sembako, dan PKH hingga 2021.

Berbagai upaya pemerintah melakukan upaya menanggulangi dampak dari Covid-19. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi masalah tersebut adalah dengan memperbaharui Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat terdampak.

Dengan demikian, masih ada kesempatan bagi anda yang ingin mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Karena, masih terdapat bantuan yang masih membuka kuota yang kosong hingga November.

Untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial segera daftarkan dirimu ke bantuan sosial dari Pemerintah mulai dari BLT UMKM, BLT Subsidi, Kartu Pra Kerja, BLT Rp 500 ribu per KK, Kartu Sembako, dan PKH.

Tim awak media telah mendapatkan temuan terkait bentuk-bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah tidak perna di lakukan sosialisasi terbuka secara umum  baik dari pemerintah. Dinas Sosial, Kecamatan, Desa dan pihak Bank BRI Cabang Pangkalan Balai tentang EDC (Electronic Data Capture) sehingga masyarakat khususnya Kabupaten Banyuasin sama sekali tidak memahami dengan bantuan sosial tersebut sepertinya hal tersebut memang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk melakukan penyimpangan skala besar.

Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih Bimtek dan

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan BPD Se-Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

Untuk penerimaan BLT pada masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4.. ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 KK setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 Kepala Keluarga saja sesuai pada berita ;

https://jarrakposbarat.com/2020/08/29/kabupaten-banyuasin-blt-apbn-blt-apbd-dan-blt-dd-masyarakat-pendemi-covid-19-diduga-sarat-kkn/

Ketika dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Drs Alamsyah Rianda MH dan Pimpinan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Pembantu Pangkalan Balai tidak ada jawaban sama sekali.

Baru-baru ini Bupati Banyuasin H Askolani, SH, MH bersama Kepala Cabang BRI Sekayu Elizabeth Primasari, S menyalurkan program bantuan Presiden Joko Widodo sebesar Rp2,4 juta/orang kepada 664 pelaku UMKM. Bantuan yang merupakan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dampak dari pandemi Covid-19, diserahkan langsung oleh Bupati Askolani didampingi Ketua TP PKK dr Sri Fitriyanti, juga memberi bantuan sarana usaha UMKM di Kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pangkalan Balai, Kab, Banyuasin Sumsel, Kamis (27/8).

Askolani mengatakan, pihaknya terus berupaya memulihkan roda perekonomian dengan menyalurkan bantuan usaha mikro dan super micro, baik dari presiden, menteri, gubernur, perbankan dan DPKUKM Banyuasin.

“Saya pesankan bantuan yang diterima agar dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan usahanya,” harapnya.

Untuk memulihkan ekonomi, ditegaskan Askolani, sudah menjadi bentuk tanggung jawab bersama lewat pengucuran modal usaha kepada pelaku UMKM. Terlebih, pandemi Corona telah menghadirkan dampak serius bagi dunia usaha.

Di Kabupaten Banyuasin, pada bantuan tahap I segera disalurkan ke 664 penerima. Selanjutnya, 553 orang berikutnya akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan yang sama.

“Saya ucapkan terima kasih kepada BRI atas kerjasamanya. Semoga bantuan yang disalurkan jumlahnya tercapai dan ekonomi para pelaku usaha lebih baik lagi di masa yang akan datang,” ucapnya.

Kepala Cabang BRI Sekayu Elizabeth Primasari, S mengatakan, banpres dan sarana usaha dari Bupati, serta KUR Super Mikro, dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk berjualan kembali.

BRI sebagai penyalur akan inklusi keuangan akan berkoordinasi dengan Pemkab, dalam hal ini DPKUKM Banyuasin.

“Para pelaku UMKM akan kita kawal agar usahanya naik kelas. Kemudian ditambah lagi permodalan usahanya melalui Kredit Usaha Rakyat,” kata Elizabeth didampingi Sri Novianti, Kepala Kacab Pembantu Pangkalan Balai.

Dengan permodalan usaha yang dikucurkan tersebut, dia berharap para pelaku UMKM semangat kembali untuk berjualan. Sehingga memulihkan ekonominya. “Kita fokus terhadap UMKM karena UMKM rumah bagi BRI,”terangnya.

Sedangkan Kepala DPKUKM Banyuasin Drs Lukman mengatakan, terdata 20 ribu pelaku usaha tapi yang kena dampak 20 persen. Mereka ini sudah diberikan bantuan permodalan usaha oleh Presiden.

Merangkum dari berbagai sumber 4 Bantuan BLT Anak Perusahaan Hingga BLT UMKM Diperpanjang sampai 2021 lengkap syarat dan cara.

Banpres BPUM BLT UMKM Rp2,4 juta

Pendaftaran BPUM BLT UMKM dapat dilakukan melalui online dan offline melalui Dinas Koperasi Kabupaten / Kota masing-masing yang dapat dicairkan di bank BRI terdekat.

Pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran BLT UMKM Rp2,4 juta dapat dikenakan diri kepada lembaga atau instansi yang ditentukan oleh Kemenkop UKM RI yaitu:

– Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi / Kabupaten / Kota seluruh Indonesia;

– PPKL dan Konsultan Pendamping PLUT yang melakukan pendataan lapangan;

– Pendamping KUMKM: ABDSI, ICSB, Fokus-Lunas, dan Lapenkop;

– Instansi / Asosiasi / perkumpulan / Komunitas yang diberikan Surat Keterangan Resmi dari Kemenkop UKM RI;

Berdasarkan surat edaran dari Kemenkop & UKM No. 491 / sm / x / 2020 pada tanggal 6 Oktober 2020 lalu; 

Pendaftaran program BPUM BLT UMKM Rp2,4 juta melalui BRI diperpanjang sampai akhir bulan November 2020 Situs https://oss.go.id/portal/

Adapun persyaratan untuk dapat program BPUM BLT UMKM Rp2,4 juta melalui BRI sebagai berikut:

– Warga Negara Indonesia;

– Mempunyai Nomor Induk Kependudukan atau NIK;

– Memiliki Usaha Mikro;

– Bukan ASN, TNI / Polri serta bukan Pegawai BUMN / BUMD;

– Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR;

– Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat meleset dari Surat Keterangan Usaha atau SKU.

BLT BPJS Ketenagakerjaan

BLT Anak Perusahaan Gaji BPJS Ketenagakerjaan diperuntukan untuk karyawan yang mempunyai gaji atau gaji per bulannya di bawah Rp5 juta. Syarat mutlak dari bantuan BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan adalah pendaftar yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, beberapa calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

– Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

– Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

– Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

– Pekerja / buruh penerima upah;

– Memiliki rekening bank yang aktif;

– Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Bagi anda yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses situs layanan online sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Kartu Pra Kerja

Perlu anda diketahui, program Kartu Prakerja ini sudah dimulai pada bulan April sampai sekarang sudah mencapai target. Total peserta yang tercatat sebagai peserta Kartu Pra Kerja adalah sebanyak 5,6 juta dengan anggaran Rp 20 triliun.

Berikut syarat Kartu Pra Kerja gelombang 11 dan Cara sederhana;

– Warga Negara Indonesia;

– Berusia minimal 18 tahun;

Tidak sedang menempuh pendidikan;

Pendaftaran Kartu Prakeja dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara online dan offline.

Untuk pendaftaran Kartu Pra Kerja secara online dapat melakukan Login ke situs web http://www.prakerj.go.id beberapa tahapan membuat akun, pendaftaran akun email, dan mengikuti tes yang disediakan.

Sementara untuk mendaftar Kartu Pra Kerja secara offline dapat melalui Kementerian Ketenagakerjaan tau pemerintah daerah khususnya Dinas Ketenagakerjaan.

Peserta langsung mendatangi lokasi tersebut dengan formulir formulir pendaftaran secara online

BLT Rp500 Ribu per KK non PKH

Pemerintah melalui Kemensos menyalurkan bantuan sosial yakni Bantuan Sosial Tunai BST sebesar Rp500 ribu kepada masyarakat non PKH

Calon penerima bantuan harus memenuhi syarat lain keluarga bukan penerima manfaat Program Keluarga Harapan atau PKH. Penerima juga bukan penerima bantuan program bantuan pangan non tunai atau BPNT Kartu Sembako.

Program PKH keluarga harapan merupakan pemberian bantuan sosial bersyarat pada keluarga miskin yang telah ditetapkan kepada penerima.

Ada empat kategori dalam satu keluarga penerima bantuan PKH yakni kategori ibu hamil / nifas, anak usia dini 6 tahun, pendidikan wajib belajar 12 tahun, kategori penyandang disabilitas berat, hingga kategori usia lanjut.

Kartu Sembako

Kartu Sembako merupakan program yang bertujuan agar rakyat miskin dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Penerima bantuan Kartu Sembako termasuk dalam program perlindungan nasional ini perlu memastikan datanya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Diharapkan bagi masyarakat yang belum mendaftar dan diraai layak menerima bantuan pemerintah, maka daftarlah dan manfaatkan kesempatan bantuan dari Pemerintah. (Red).

Kasus BLT: DD, APBD, dan APBN. Kabupaten Banyuasin Belum Tersentuh Hukum

TRIBUNUSIDCO | BANYUASIN – Selama ini masyarakat kerap kali protes karena pemerintah desa dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana desa khususnya masyarakat Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

“Pemerintah desa jarang sekali sosialisasi mengenai dana desa. Papan informasi dan baliho-pun jarang kita jumpai terpasang di tempat-tempat umum,” kata salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, (27/12/2020).

Bila merujuk pada aturan yang ada, kalau tidak salah di Permendesa hukumnya wajib-kan Mak ? “Tapi kenapa, seakan-akan dana desa itu dana milik Neneknya,” imbuhnya bernada kecewa.

Sesungguhnya aturan yang benar itu gimana Cak mane Dek, sapa kita media, terkait publikasi dana desa itu sendiri. “Mohon dijelaskan,” tanyanya.

Bila merujuk pada aturan, kata kita awak media, bener apa yang tadi Mamak katakan. Bahwa dana desa itu wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa, terkait kewajiban itu sejauh mana, jelas sekali diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT, baik itu yang baru ataupun yang terbit sejak lama disebutkan, jelas awak media dalam Permendes 13 tahun 2020 pasal 12 ayat (2). Setidaknya, ada 7 (tujuh) dokumen yang wajib dipublikasikan ke masyarakat desa.

Ketujuh dokumen itu, terdiri atas :

Dokumen hasil musyawarah desa, Data Desa, Peta Potensi dan Sumber Daya Pembangunan, dokumen RPJM Desa, Dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan juga dokumen APB Desa.

Ketujuh dokumen itulah yang hukumnya wajib dipublikasi oleh pemerintah desa.

Lalu, terkait publikasi APBDes yang saat ini banyak diperdebatkan sejauh mana yang diwajibkan oleh pemerintah desa.

Baca juga :

Dalam ayat selanjutnya, tepatnya di ayat (3), jelas disebutkan bahwa : publikasi APBDes itu paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran jadi bukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara total. Terlebih masyarakat datang ke balai desa atau kantor desa untuk meminta dokumen APBDes ke pemerintah desa.

Bila pemerintah desa ingin mempublikasikan APBDes-nya secara total juga tidak masalah dan itu mungkin lebih baik guna transparansi selanjutnya, perihal sanksi apa yang akan diterima oleh pemerintah desa apabila tidak mau mempublikasi prioritas penggunaan dana desa-nya tidak ada aturan secara terperinci.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis ke pemerintah desa, hal ini secara jelas sekali dimuat dalam Permendes 13 tahun 2020 pasal 13 ayat (3).

Namun yang menjadi pertanyaan lagi kenapa ya untuk penyaluran BLT DD, BLT APBD maupun BLT APBN di kita Kabupaten Banyuasin Ini cak serat-serat nian ini bae suda dua bulan belum disalurkan untuk Kecamatan Rantau Bayur. kalau BLT dari Pemkab Banyuasin itu daktekeruan nian di mane..??? ku dengar-dengar BLT yang dari APBN itu banyak yang seharusnya dapat karena dak katek namenye di dalam daftar penerimaan di kantor Post tuh laju gak dapat padahal itu dapat ape die namenyetu Korupsi.

Ape lagi sekarang ini sudah tanggal (27/12) 2020, program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hampir mencapai target seharusnya. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 74.311 Desa atau 99,14% sudah salurkan BLT-DD.

Sedangkan untuk total jumlah Desa yang dinilai potensial menyalurkan BLT-DD sebanyak 74.891 Desa atau 99,91%. Oleh karena itu, masih ada 642 Desa yang hingga kini dilaporkan belum menyalurkan BLT-DD.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian menyatakan bahwa BLT-DD merupakan salah satu kebijakan prioritas pemanfaatan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2020.

Baca juga :

https://jarrakposbarat.com/2020/08/29/kabupaten-banyuasin-blt-apbn-blt-apbd-dan-blt-dd-masyarakat-pendemi-covid-19-diduga-sarat-kkn/

Sebenarnya dari kemarin-marin tahun 2018, 2019 dan 2020 media sudah teriak-teriak mengenai Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi sasaran empuk para koruptor Banyuasin Dari pemotongan 35% di setiap DD Desa, Pembangunan DD Fiktif tumpang tindih Fira DPRD, Covid-19 BLT DD BLT APBD, BLT APBN, Bimtek BPD habiskan DD, Dana senilai Rp1,1 Triliun yang katanya tidak terserap APBD tahun 2020.

Berita dari media tribunus.co.id yang berjudul Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih Bimtek dan

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan BPD Se-Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

Untuk penerimaan BLT pada masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4.. ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 KK setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 Kepala Keluarga saja.

Umi Salama, dan Ruslia menerangkan bahwa ia kemarin mendapatkan bantuan BLT masyarakat pandemi Coronavirus selama 3 bulan berturut-turut setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dengan mengambil uangnya di kantor Post Pangkalan Balai jelasnya.

Heranya pada tahapan ke-4 ini saya tidak mendapatkan undangan untuk mencairkan dana BLT masyarakat terdampak COVID-19 pada saat saya tanya dengan salah satu pegawai pemerintah desa ia menjawab saya tidak tahu juga sebutnya, Jumat (28/08/2020) Kemarin.

Untuk dugaan sementara pertemuan ini terkait pemakzulan Dana Desa KKN DD yang didalangi oleh pemerintah daerah iaitu Bupati Banyuasin dan alasan Covid-19 BLT APBN, BLT APBD dan BLT DD, serta bimtek dan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat pedesaan yang bertujuan hanya untuk mengelabui biar dapat merampas dana yang seharusnya untuk rakyat Kabupaten Banyuasin.

Sepertinya untuk DD Bupati Banyuasin dan semua Kepala Desa sudah sepakat bagi-bagi rakyat yang dikorbankan salah buktinya Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Baca juga ;

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa (DD) milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai DD yang digunakan untuk kegiatan bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena DD disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada media Sabtu (27/10/2020).

Kemudian, ada indikasi pajak senilai miliaran rupiah yang tidak disetor, padahal Pemkab Banyuasin saat ini genjot mencari PAD Banyuasin.

“Jika setiap anggota BPD membayar Rp 5 juta, sementara yang ikut 2.020 artinya itu Rp 10 miliar ke atas dana yang dikumpulkan dari kegiatan itu. Pajaknya satu miliar, itu kami duga tidak disetor,” tegas dia.

Dia juga memperhatikan fasilitas yang didapatkan setiap peserta Bimtek yang seharusnya mendapatkan fasilitas VIP dengan dana mencapai Rp 5 juta per orang.

“Harusnya dana seperti itu satu orang satu kamar hotel. Ini malah digabung sampai tiga orang. Jelas sekali ini ada permainan, ada keuntungan besar yang didapat dari pihak penyelenggara,” tegas Nachung beberapa waktu lalu namun Aparat Penegak Hukum (APH).

Seperti Polres, Kejaksaan Negeri Banyuasin Polda, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak ada tindakan sama-sekali seharusnya tidak berharap dari KPK yang hal seperti ini bayangin saja mungkin dalam satu hari telah terjadi kejahatan TIPIKOR dua sampai tiga kasus sementara kasus Tipikor di Polres dan di Polda dalam satu tahunnya berapa kasus yang berhasil di ungkap begitu juga dengan Pidsus di Kejaksaan.

9 Informasi Keuangan BUMDes yang Harus Kita Ketahui

BUMDes yang bisa diselesaikan masalahnya dan bisa dikembangkan adalah BUMDes yang terukur, terutama terukur dalam keuangannya. Dan untuk terukur kita perlu memiliki informasi, tentang informasi keuangan BUMDes sebagai ukuran dan alat untuk membantu mengambil keputusan BUMDes. Informasi keuangan diperoleh dari data transaksi yang diolah menjadi informasi dan informasi keuangan BUMDes tersebut yang harus kita ketahui.

Informasi Keuangan BUMDes apa saja yang harus kita ketahui dalam menjalankan usaha BUMDes?..

Yang pertama adalah informasi Modal, dari mana modal diperoleh dalam Keuangan BUMDes, apakah dari penyertaan modal dari desa, apakah dari penggalangan dana masyarakat atau apakah dari investor atau pihak lain yang menyertakan modal di BUMDes.

Yang kedua adalah harta, baik harta lancar berupa kas, tabungan, piutang atau sejenisnya dan harta tetap seperti gedung, kendaraan atau harta lain yang bisa digunakan dalam menjalankan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah harta, kita akan mengetahui uang darimana digunakan untuk apa saja. Uang dari modal digunakan untuk kas dan peralatan usaha dan lain lain, sehingga informasi dalam keuangan BUMDes tersebut mencerminkan dana digunakan untuk apa saja.

Yang ketiga adalah hutang, baik hutang lancar ( jangka pendek ) maupun jangka panjang. Dengan mengetahui informasi hutang, jumlah dan jatuh temponya BUMDes bisa menyiapkan keuangan agar tidak terjadi hutang tidak terbayar atau kena denda dan resiko resiko hutang lainnya. Sehingga dengan informasi hutang, Keuangan BUMDes dapat dikendalikan.

Yang keempat adalah pendapatan, dalam keuangan BUMDes terutama dalam laporan laba rugi, pendapatan merupakan informasi yang sangat penting. Baik jenis pendapatan, sumber pendapatan dan jumlah pendapatan kita ketahui, sehingga dengan informasi pendapatan kita akan bisa lebih fokus untuk meningkatkan potensi pendapatan BUMDes kita. Karena tahu dimana potensi pendapatan berada dan bagaimana cara meraih potensi pendapatan tersebut.

Yang kelima adalah biaya, dalam keuangan BUMDes kita harus mengetahui informasi biaya apa saja dan berapa yang perlu kita ketahui. Karena dengan mengetahui biaya dalam keuangan BUMDes, kita akan mengetahui biaya biaya apa saja yang bisa ditekan atau disatukan agar lebih efisien. Karena dengan menekan biaya secara otomatis akan mampu meningkatkan laba. Sebagai contoh, biaya transportasi pengiriman produk. Jika kita mengetahui biaya transportasi pengiriman produk bisa disatukan untuk mengirimkan beberapa produk sekaligus kepada konsumen. Maka secara otomatis akan mengurangi biaya dalam keuangan BUMDes.

Yang keenam adalah perubahan modal atau ekuitas, dalam keuangan BUMDes kita harus tahu pertumbuhan atau perkembangan modal atau kekayaan dalam BUMDes dari tahun sebelumnya, hingga tahun berjalan. Sehingga kita akan mengetahui apakah BUMDes tambah kaya atau tambah miskin. Dan apabila mengalami kerugian atau pertumbuhan modal / kekayaan / ekuitas menurun apakah karena tingginya biaya atau karena menurunnya pendapatan dapat diketahui dari mengetahui perubahan modal dalam keuangan BUMDes.

Ke tujuh, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek bisa berupa hutang atau kewajiban operasional BUMDes. Dengan mengetahui jumlah aset lancar diantaranya kas dan mengetahui kewajiban lancar baik berupa biaya operasi maupun hutang yang harus dibayar jangka pendek ( kurang dari satu tahun ), maka BUMDes akan bisa mengetahui kemampuan bayarnya. Jika ternyata aset lancar atau uang tunai lebih kecil dari kewajiban lancar seperti membayar gaji, listrik dan lain lain. Maka BUMdes tersebut tidak sehat dan perlu segera dibenahi.

Yang kedelapan adalah kemampuan menghasilkan laba. Dalam keuangan BUMDes dikenal profitabilitas, yaitu kemampuan BUMDes dalam menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan oleh BUMDes apakah sudah bagus atau justru menurun. Dan yang biasa menjadi patokan adalah BI rate atau suku bunga BI. Apabila BUMDes mampu membukukan laba di atas suku bunga BI, maka BUMDes tersebut baik kinerjanya. Tetapi apabila di bawah BI rate atau suku bunga bank Indonesia. Maka BUMDes tersebut kinerjanya tidak baik. Oleh sebab itu, maka informasi kemampuan menghasilkan laba dalam keuangan BUMDes perlu diketahui.

Yang kesembilan adalah kemampuan membayar utang, terutama hutang jangka panjang dan modal dari desa. Keuangan BUMDes akan memberikan informasi penting tentang kemampuan BUMdes dalam mengembalikan baik modal maupun hutang BUMDes yang harus dibayar dalam jangka panjang. Apabila kekayaan BUMDes tidak sebanding dalam membayar hutang dan mengembalikan modal, maka BUMDes tersebut tidak sehat. Dan perlu disehatkan.

Sembilan informasi Keuangan BUMDes tersebut yang wajib diketahui baik oleh pembina, pengawas dan pengelola serta manajer unit unit usaha BUMDes. Sehingga keuangan BUMDes dapat berjalan dengan baik dan mensejahterakan masyarakat desa. Untuk mengetahui 9 informasi tersebut dapat dilihat di dalam neraca dan laporan laba rugi yang bisa di download di bawah ini.

  1. Contoh Laporan Neraca BUMDes.
  2. Contoh Laporan Laba Rugi BUMDes.

Laporan tersebut di atas terdapat 9 informasi yang dibutuhkan dalam informasi Keuangan BUMDes.

MUSYAWARAH DESA EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pasal 81 dan 82, bahwa Musyawarah Desa Evaluasi itu diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni yang disebut Musdes Evaluasi Semester Pertama (MES 1) dan pada bulan Desember yang disebut Musdes Evaluasi Semester Akhir (MES 2).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pada pasal 80, bahwa Musyawarah Desa itu diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Adapun peserta Musyawarah Desa antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa

2. Pemerintah Desa

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

4. Kelompok Masyarakat, yang meliputi:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

5. Unsur masyarakat lainnya sesuai dengan sosial budaya setempat.

MUSDES EVALUASI SEMESTER PERTAMA (MES 1)

1. Waktunya:

Diselenggarakan pada bulan Juni

2. Materi pembahasanya:

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

b. Evaluasi terhadap realisasi APBDes selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

c. Evaluasi Kinerja Kepala Desa selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

e. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni.

3. Hasilnya:

a. Rekomendasi perlu diubah atau tidaknya RKPDes

b. Rekomendasi perlu diubah atau tidaknya APBDes

c. Rekomendasi perbaikan kinerja Kepala Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

d. Rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

e. Rekomendasi perbaikan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, apabila kinerjanya selama enam bulan terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

4. Tindak Lanjut

a. Hasil musyawarah desa yang berupa rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Musdes.

b. Berita Acara Musdes untuk selanjutnya dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD.

c. Hasil Musyawarah Pleno BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

d. Isi keputusan BPD dijadikan dasar dalam Perdes RKPDes Perubahan, Perdes APBDes Perubahan, dan perbaikan kinerja.

e. Hasil Musdes juga digunakan oleh BPD dalam menyusun Laporan Evaluasi Kinerja.

MUSDES EVALUASI SEMESTER AKHIR (MES 2)

1. Waktunya:

Diselenggarakan pada bulan Desember

2. Materi pembahasanya:

a. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDes selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

b. Evaluasi terhadap realisasi APBDes selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

c. Evaluasi Kinerja Kepala Desa selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember..

e. Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya selama bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

3. Hasilnya:

a. Program Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana serta perlu tidaknya program yang belum terlaksana dari RKPDes diprogramkan ulang pada tahun berikutnya sebagai program lanjutan.

b. Anggaran Kegiatan yang terlaksana dan yang tidak terlaksana serta perlu tidaknya Anggaran yang belum terlaksana dari APBDes dianggarkan ulang pada tahun berikutnya sebagai anggaran lanjutan. Dan disilpakan serta dimasukkan ke Rekening Kas Desa terlebih dahulu.

c. Rekomendasi perbaikan kinerja Kepala Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

d. Rekomendasi perbaikan kinerja Perangkat Desa, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

e. Rekomendasi perbaikan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya, apabila kinerjanya selama enam bulan dan satu tahun terdapat hal yang kurang atau bahkan menyimpang.

4. Tindak Lanjut

a. Hasil musyawarah desa yang berupa rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Musdes.

b. Berita Acara Musdes untuk selanjutnya dibahas oleh BPD dalam Musyawarah Pleno BPD.

c. Hasil Musyawarah Pleno BPD dituangkan dalam Keputusan BPD.

d. Isi keputusan BPD dijadikan salah satu dasar dalam pembuatan Perdes LPPDes, dan Perdes LPRP-APBDes, serta perbaikan kinerja.

e. Hasil Mudes juga digunakan oleh BPD dalam menyusun Laporan Evaluasi Kinerja.

Pertanyaannya :

Apakah desa anda sudah melaksanakan MUSDES EVALUASI sebagaimana uraian di atas ?

Bupati Banyuasin Laporkan 2 Media Online ke Dewan Pers, Suatu Bentuk KE-MUNAFIKKAN Melanggar UU Pers


Pemkab Banyuasin Laporkan Oknum Wartawan ke Dewan Pers

https://sumeks.co/bupati-banyuasin-laporkan-2-media-online-ke-dewan-pers/

https://www.google.nl/amp/mattanews.co/pemkab-banyuasin-laporkan-oknum-wartawan-ke-dewan-pers/amp/

TRIBUNUSIDCO | BANYUASIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel) melalui kuasa hukumnya Dodi IK telah menempuh jalur ke Dewan Pers.

Laporan tersebut berawal dari lima pemberitaan yang bersumber dari Media TS.co.id, pada 21 November 2019 lalu dan KS.com pada 24 Juni 2020.

Kuasa Hukum Pemkab Banyuasin Dodi IK mengatakan, bahwa kliennya Bupati Banyuasin Askolani selaku pengadu telah dua kali mengadukan jurnalis inisial RP ke dewan pers.

Berita yang dimuat TS.co.id dianggap tidak sesuai fakta, sepihak, tidak berimbang, tidak ada klarifikasi, fitnah dan bohong.

“Beritanya tidak akurat, narasumber tidak kredibel, melanggar asas praduga tak bersalah dan merendahkan martabat orang lain,” ucapnya, Selasa (11/8/2020).

Berita yang diunggah berjudul ‘Di Kabupaten Banyuasin, Runtuhnya Hukum, Musnahlah Roh Keadilan, Kekuasaan Bagaikan Bodigat Memangsa, Patuh Tunduk Perintah Sang Panglima’, yang terbit 24 Juli 2019 lalu.

Berita kedua berjudul ‘Mega Korupsi di Banyuasin Dilatari Belakangi Adanya Dugaan Negosiasi dan Praktek Jual Beli Hukum’, terbit pada tanggal 24 Agustus 2019.

Dan berita ketiga berjudul ‘Wajar Saja Kasus KKN, DD di Kabupaten Banyuasin dari setiap Desanya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH’, terbit tanggal 30 September 2019

“Pengadu meminta kepada dewan pers untuk menindaklanjuti pengaduannya, memberikan sanksi atau teguran kepada teradu, melakukan pengawasan pemberitaan yang diterbitkan teradu dan teradu melayani hak jawab/hak koreksi,” katanya.

Dodi menyebut kliennya kembali mengadu pewarta RP ke Dewan Pers pada 24 Juni 2020. Terkait dua pemberitaan, yang dimuat media online KS.com.

Berita berjudul ‘GOPK, Batal Aksi di BPK RI dan Kejati Sumsel Diduga Tebalnya Uang Pelicin dari Pemkab Banyuasin’.

Lalu, berita berjudul ‘TG. Fekri Juliansyah, Pemerintah dan APH Harus Responsif terhadap pemberitaan media massa kasus KKN Pemkab Banyuasin’.

Menurutnya, dari penilaian dewan pers, berita tersebut tanpa konfirmasi dan uji konfirmasi terhadap pengadu. Sehingga beritanya tidak berimbang dan menghakimi.

“Dewan pers menilai berita teradu melanggar Pasal 1 dan 3 kode jurnalistik. Karena menyajikan berita yang tidak teruji informasi, tidak konfirmasi, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi,” ujarnya.

Ada lima rekomendasi yang diberikan dewan pers.

Diantaranya teradu wajib melayani hak jawab dari pengadu sebanyak 4 kali, disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 2×24 jam setelah hak jawab diterima.

Hal ini sesuai pasal 18 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2019 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani hak jawab agar tidak terkena pidana denda dan paling banyak Rp500 juta.

“Kami sudah ada itikad baik kepada penulis berita yakni RP. Tapi disayangkan, tidak mau mendengar dan merasa paling benar,” ungkapnya. (tidak benar).

Di tempat lain RP saat dihubungi melalui telepon, belum bisa memberikan keterangan karena masih tugas diluar. (tidak benar).

Apakah Penjelasan Bupati Banyuasin H. Askolani melalui Kuasa Hukumnya Sdr Dodi Irama tersebut sesuai dengan dua surat resmi (dinas) Dewan Pers :

  1. Penilaian dan Rekomendasi Sementara Dewan Pers Jakarta, 14 Juli 2020  Nomor  : 624/DP/K/VII/2020 Lampiran : – Perihal  : Penilaian dan Rekomendasi Sementara Dewan Pers,
  2. Risalah Penyelesaian Nomor: 54/Risalah-DP/VII/2020 Tentang Pengaduan Askolani, Bupati Banyuasin Terhadap Media Siber keizalinnews.com

Berita 1

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html?m=1

Berita 2

https://www.tribunus.co.id/2019/08/mega-korupsi-di-banyuasin-dilatar.html?m=1

Berita 3

https://www.tribunus.co.id/2019/09/wajar-saja-kasus-kkn-dd-di-kabupaten.html?m=1

Berita 4

https://www.tribunus.co.id/2019/10/gopk-batal-aksi-di-bpk-ri-dan-kejati.html?m=1

Berita 5

https://www.tribunus.co.id/2019/11/tg-fekri-juliansyah-pemerintah-dan-aph.html?m=1



https://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html

Berselang beberapa lama berita di bawa ini terbit sesuai dengan Surat Laporan 1.HHHH

Mega Korupsi di Banyuasin Dilatar Belakangi Adanya Dugaan Negosiasi dan Praktek Jual Beli Hukum

Posted by TRIBUNUS on 24 AGUSTUS 2019

Foto Ilustrasi Kabupaten Banyuasin yang tidak punya jati diri yang ada hanya dalam khayal dan dekorasinya belaka konsep meNutupi asap, Tinggalkan ungunan” yang ada Banyuasin yang Tawar.

BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Dengan melempemnya proses hukum dugaan tipikor pada pengadaan barang jasa di Pemkab Banyuasin Sumsel APBD tahun anggaran 2018 menguatkan kebenaran informasi dan rumor yang beredar desas desus di publik beberapa waktu lalu bahkan ada seorang Pejabat tinggi eselon ll berdinas di Pemkab Banyuasin tapi tidak tinggal di Kabupaten Banyuasin dengan nada tinggi mengatakan bentuk nasihat, mengatakan, walau sehebat apa pun dan selengkap apa pun data LSM atau media laporkan kasus korupsi Kabupaten Banyuasin ke Aparat Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Saya tidak yakin bisa ditindaklanjuti yang ada’ kamu laporkan kasus korupsi pada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan KPK itu sama hal, nge,enakkan orang penegak hukum itu saja mereka yang dapat uangnya orang yang melapor nya malah dapat masalah, kenapa bisa saya bilang demikian pelapor sudah pasti dapat kerugian waktu materi dan permusuhan”, itu jeles salah satu Kepala Dinas di Pemkab Banyuasin beberapa waktu lalu.

Sementara rumor dan desas-desus yang sering kali terdengar di publik bahwa adanya pertemuan secara pribadi antara pihak Pemda Banyuasin dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tepatnya pada hari Selasa 19 Maret 2019 Pukul 12.40.WIB yang lalu dalam hal ini, Bupati Banyuasin ada pertemuan secara pribadi dengan tim penyidik KPK di salah satu tempat di wilaya Kota Palembang Sumsel sebut sumber tribunus.co.id yang tidak mau di sebutkan namanya.

Baca di bagian ini :http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html?m=1

Pada saat itu sedang gencar-gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan tindak pidana korupsi yang bernilai ratusan miliar rupiah tersebut tapi saat ini sepertinya melempem seperti sirna dibuai angin sepoi- sepoi bebernya, Jumat (23/08/2019), Kemarin.

Padahal kemarin kalau tidak salah pada tanggal 20 Februari 2019 BPK melakukan pemeriksaan kedua untuk menindak lanjuti Dua Puluh Dua (22) temuan BPK pada bulan November- Desember 2018.

Foto Bukti laporan yang dijadikan pihak penegak hukum hanya untuk pemerasan dan kemitraan.

Baca di bagian ini :https://www.tribunus.co.id/2019/08/pekerjaan-proyek-infrastruktur-dan.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bpk-temukan-22-temuan-di-paket-pl-sekda.html?m=1

Tentang kegiatan di bagian fasilitas layanan pengadaan Setda. Kabupaten Banyuasin Sumsel itu artinya sekarang sudah memasuki tahapan penyidikan serta penuntutan atas kerugian negara pada 22 temuan tersebut.

Tindak pidana korupsi yang diatur oleh UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana direvisi UU. RI. No. 20 Tahun 2001 : Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di simpulkan terdapat 30 jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu :

  1. Kerugian Negara (Pasal 12 dan 3),
  2. Suap menyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan h, ayat 2, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 16 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d, Pasal 13),
  3. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 18, 9, 10 huruf a, b, c),
  4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, h),
  5. Perbuatan curang (Pasal 17 ayat 1 huruf a, b, c, d, ayat 2, Pasal 12 huruf h.,
  6. Benturan kepentingan pengadaan (pasal 12 huruf I),
  7. Gratifikasi (Pasal 12 B jo 12 C),
  8. Tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan korupsi (mencegah/ menghalangi- halangi penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal-Pasal 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 36).3 dan Pasal 55 KUHP.

Foto ilustrasi pemandangan yang ada di Kabupaten Banyuasin Sumsel.

Baca juga di bagian ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/07/kenapa-bisa-kpk-tinggalkan-hutang.html

https://www.tribunus.co.id/2019/01/yek-karim-potret-kemikinan-masyarakat.html?m=1

Maka atas temuan tersebut didukung laporan demy laporan baik dalam bentuk berita dari media massa berbagai media massa dari yang cetak, online, baik pun yang elektronik memperkuat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) atas laporan yang Bernomor Lapor : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019. Sesuai dengan Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP kegiatan penyidikan terdiri atas;

a. Penangkapan (pasal 1 butir 20 KUHAP) 

b. Penahanan (Pasal 1 Butir 21 KUHAP) 

c. Penggeledahan(Pasal 1 Butir 17 KUHAP) 

d. Penyitaan (Pasal 1 Butir  16 KUHAP), P-19 (Pasal 110 KUHAP.

Baca juga :

http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html

Denggan melempemnya penegakkan hukum tipikor seperti saat ini menimbulkan huru-hara krisis ekonomi yang yang sangat dalam bahkan di tahun 2019 ini Pemkab Banyuasin membuat terobosan korupsi yang lebih spektakuler lagi sampai sampai menurut pantauan tim kami di lapangan semua paket pengadaan atau pun proyek pembangunan dari yang bernilai puluhan juta sampai yang ber ratusan miliar dikerjakan sendiri oleh pemegang kekuasaan dengan cara menggunakan jasa dari luar Kabupaten Banyuasin yang tujuannya untuk di rahasiakan.

Jasa luar dari Kabupaten Banyuasin yang dimaksud itu bukanlah orang luar yang sebenarnya, melainkan jasa kontraktor dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu orang2 terdekat bahkan keluarga sedarah mereka sendiri.

Foto Ilustrasi ini lah pemandangan Pejabat Pemkab Banyuasin Sumsel.

Baca juga berita di bawa ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html

Kalau sudah begini tidak perlu kita bicara masalah korupsi kolusi dan nepotisme lagi karena masalah di Pemkab Banyuasin ini sudah lengkap ibaratkan Kanker sudah stadium 4.

Dengan kondisi Pemkab Banyuasin yang seperti ini lah Fakta lapangan yang terjadi menguatkan kebenaran adanya negosiasi tawar menawar praktek jual beli hukum antara Pemkab Banyuasin Sumsel dengan KPK karena pada Selasa 19 Maret 2019 Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH. Sebagai terlapor sementara pejabat KPK selaku Aparat Penegak hukum.

Pada saat kita konfirmasi Bupati Banyuasin H. Askolani lewat nomor WhatsApp Pribadinya dengan nomor : +62813-1805-xxxx Selalu menjawab dengan perkataan dengan yang nada menantang “KALAU MEMANG ADA BUKTI LAPORKAN SAJA PADA APH UCAP H. ASKOLANI SEBAGAI BUPATI BANYUASIN, INSPEKTUR INSPEKTORAT SUBAHA.???? ..

Tentu tidak dibenarkan mengatur pertemuan secara pribadi antara terlapor dan aparat penegak hukum pada saat pertemuan berlangsung tim kita di lapangan memberitahukan hal itu melalui pesan singkat di akun WhatsApp ke nomor Kapoltabes Palembang dan Dumas KPK namun tidak ada respon.

Pada hal Bupati Banyuasin Sumatera Selatan H. Askolani, SH., MH.​ saat ini berkapasitas terlapor dan KPK pihak penegak hukum berdasarkan rumor yang beredar dan yang diketahui dari dulu sampai sekarang KPK khususnya untuk para koruptor-koruptor Kabupaten Banyuasin Sumsel, setiap tahunnya memberi Upeti pada oknum salah satu pimpinan KPK. (yang kini menjadi jubir kepresidenan).

Baca berita di bawa ini :

http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html?m=1

Menjadi pertanyaan memang boleh apa antaran terlapor dengan pihak penegak hukum (KPK) mengatur pertemuan secara pribadi,saat ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan., dengan kasus KKN Kabupaten Banyuasin, dan pada hari dan saat yang sama saya di telepon dengan menggunakan nomor : +622115578xxx Sebanyak Dua kali (2.X) panggilan dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan yang kedua tidak terlalu lama.

Hanya saja panggilan dari nomor : +62211557xxx Tidak dapat terangkat dikarenakan temponya hanya 2 sampai 4 detik saja selengkapnya dapat dibaca pada laporan media tribunus.co.id Biro Sumsel Pada KPK, Polda Sumsel, Kejari Banyuasin, Kejagung RI, BPK RI, Dan Ombudsman RI, Dengan Kode Seri Terbit : 1.HHHH., 1.7.DOKUMEN PENDUKUNG ATAS LAPORAN Nomor : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019. Jelas paruh baya pada tribunus.co.id.

Hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum HAM yang resolusi diadopsikan oleh Majelis Umum PBB 61/295. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat Pribumi.

“Pada Pasal 8 : 1.Masyarakat pribumi dan tiap-tiap individu mempunyai hak untuk tidak menjadi korban pemusnahan dan perusakan kebudayaan, dan 2.Negara sebaiknya menyediakan mekanisme yang efektif untuk pencegahan dari dan perbaikan untuk : a) Segala aktifitas yang bertujuan, berakibat mengambil keutuhan mereka sebagai orang-orang yang berbeda, atau nilai-nilai budaya dan identitas etnis mereka.

b) Segala aktifitas yang mempunyai tujuan atau akibat pengambilalihan atas tanah wilayah dan sumber daya mereka. c) Segala bentuk pemaksaan pemindahan populasi yang mempunyai tujuan atau akibat kekerasan atau pengurangan beberapa hak mereka. d) Segala bentuk pemaksaan asimilasi dan integrasi. e) Segala bentuk propaganda yang dibuat yang bertujuan menimbulkan atau menghasilkan diskriminasi ras atau etnik yang ditujukan untuk melawan masyarakat pribumi.

Karena masyarakat pribumi telah menderita ketidakadilan sejarah sebagai hasil dari, timbal balik, kolonisasi dan pengambilalihan tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, hal demikian tersebut yang pada dasarnya menghalangi mereka melaksanakan hak-hak mereka untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keterwakilan mereka sendiri.

Pewarta : rn

via Blogger https://ift.tt/33UPyQz

Ini screenshot pernyataan dan ancaman keras H. Askolani atas laporan tersebut



Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Ilustrasi siapa yang akan menindak kasus korupsi dana desa di Kabupaten Banyuasin Sumsel.


BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID – Penyelewengan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dana Desa (DD) di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari setiap desanya tidak ada tanggapan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sementara itu warga masyarakat sudah sangat kecewa dan semakin tambah tidak percaya terhadap APH kali ini bukan saja terhadap Institusi Kepolisian dan Kejaksaan pada Inspektorat Kabupaten (Irkab) pun tidak ada bedanya.

Pasalnya bersumber dari pengakuan beberapa Kepala Desa di dalam Kab, Banyuasin dengan terputus-putus dan dengan waktu yang berbeda, karena rasa takut. Kepala Desa tersebut pun meminta identitas nama dan kepala desa desa nya di rahasiakan.

Baca juga berita sebelumnya;

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

Seperti yang kita ketahui dari pemberitaan berbagai media massa, terkait penyelewengan DD diduga dilakukan oleh setiap Kepala Desa di dalam Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, di 21 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 288 Desa dapat diambil suatu penilaian penggunaan DD di Kabupaten Banyuasin “SANGAT BERMASALAH” namun satupun tidak tersentuh hukum.

Rupa-rupanya masalah tersebut bermuara dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) setempat, itu sendiri.

Sekarang ini kami, para kepala desa di Kabupaten Banyuasin dihadapkan pada dua persimpangan jalan yang mau tidak mau, Kami kepala desa harus ikut aturan main (oknum) yang meminta jatah preman alias setoran fee (potongan) dari DD sebesar 35% dari besaran jumlah nilai DD di setiap desa nya, jelas salah seorang kepala desa dari desa di Kecamatan Rantau Bayur Kab, Banyuasin mengeluh kan, keluh kesah Nya.

Baca juga berita sebelumnya;

https://www.tribunus.co.id/2019/08/laporan-kasus-kkn-dana-pira-apbd-dd.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

Ditambahkan lagi oleh Sekretaris Desa (Sekdes) salah satu desa di Kecamatan Pulau Rimau Kab, Banyuasin, ya mau tidak mau Kami, (kepala desa dan perangkat desa) harus ikut, kalau tidak ikut’ akan tau sendiri..!!!! konsekuensinya. Saya (kepala desa) contoh kan saja melalui Inspektorat Kabupaten (Irkab), melalui Irkab “oknum” mengorek-ngorek, mencari benang merah pada Kepala Desa yang tidak mau loyal padanya sampai dapat” demi kepentingan pribadi bebernya.

Pantesan saja masalah penyelewengan dd di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, tidak ada tindak lanjut dari instansi yang berwenang rupa-rupanya di balik KKN DD yang diduga dilakukan semua pemerintah desa Se-Kabupaten Banyuasin tersebut dalang utamanya adalah Oknum melalui pemotongan (Pangkas) dari transparan Kas Daerah  Kab, Banyuasin ke rekening Kas Desa masing2 jelas Joul salah seorang masyarakat penggagas dan akan terbentuk Ormas Pemuda Penjaga Adat dan Budaya Banyuasin Bersatu (OPPB3).

“Joul juga mengatakan, dengan kondisi seperti ini sudah pasti parah Kepala Desa mendapat jaminan atau prioritas aman dari jeratan hukum untuk melakukan penyalahgunaan DD di desa yang ia pimpin masing-masing sehingga penggunaan DD Kabupaten Banyuasin semakin kedepan semakin terkorupsi saja jelas Joul pada wartawan di pangkalan ojek Simpang Kedondong Pangkalan Balai pada Selasa (24/09/2019).

Sering kali kita baca di media massa online, koran dan mensos bermacam2 judul tajuk berita nya’ yang akan menindak tegas pelaku penyelewengan, koruptor DD yang mengatakan tersebut tidak tanggung-tanggung tegas lelaki paruh baya yang berprofesi tukang ojek santun ini.

Presiden Joko Widodo, Kapolri, Menteri Desa, Mendagri hingga KPK tapi kenapa nyatanya penyelewengan, korupsi DD di Kabupaten Banyuasin ini semakin hari semakin parah saja, jelasnya.

Kepala DPMD Kabupaten Banyuasin Roni Utama dikonfirmasi lewat media WhatsApp belum ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banyuasin Subahan di konfirmasi mengenai masalah pemotongan tersebut, ia mengatakan mohon maaf pak, lebih bagus sampaikan bukti supaya tidak menjadi fitnah jelasnya

Ditambahkannya lagi, kades Nya siapa, Sekdesnya siapa, Dana Desa itu keluar dari kas daerah langsung ke rekening kas desa, dari rekening kas desa keluar harus persetujuan camat dengan melampirkan dokumen dan persyaratan tertentu, jadi kalu ado info cak itu sulit kami meyakini kebenaran informasi itu, dan angka 35% itu luar biasa, jadi mohon maaf info cak ini jawabnya.

Makanya kita tanya kami pun rasa tidak percaya dengan angka dan persentase sampai 35% dari nilai DD di setiap desanya tapi ada yang membuat kami meyakini karena ada sembilan desa yang media tribunus.co.id beritakan dugaan penyelewengan DD tumpang tindih dengan anggaran APBD dana pokok pikiran rakyat (Pira) DPRD Banyuasin, masalahnya pengelolaan dan jumlah DD dan rencana realisasi penggunaan DD serta RAP tidak dipajang di setiap desa (tidak transparan tertutup). 

Rapat desa yang diundang orang2 tertentu yang sudah di kondisikannya, SPJ penggunaan DD diambil borongan’ tidak berdasarkan nota dan belanja yang sebenar2nya, Panitia pengelolaan dan penggunaan DD dari keluarga sedara Kepala Desa, pendapatan desa dari hasil retribusi lelang lebak lebung aset desa setiap tahunnya digunakan secara pribadi oleh kepala desa, dana kompensasi dari perusahaan masuk kantong pribadi dll.

Kenapa harus ada laporan tertulis dulu seharusnya kalau menurut kami yang tidak tahu aturan ini andai itu sudah terjadi berarti Instansi yang berwenang sudah seharusnya dibacakan surat yasin fadilah biar Allah yang membukakan pintu rahmat pada mereka2 yang telah khilaf. (itu artinya untuk menciptakan pertikaian di tengah masyarakat).

Joul Penggiat korupsi penggagas OPBBP3 Kab, Banyuasin DD itu dapat di pastikan setiap desa nye lebih kurang Rp 400.000.000, yang sudah pasti hilang adanya transfer ke rekening Kas Desa ini baru dari Kas Daerah ke rekening desa saja belum lagi rekomendasi pencairan yang harus dikeluarkan oleh kecamatan Rp… belum lagi Polsek setempat sebagai pengawasan dan Kejaksaan Negeri sebagai TP4D Sesuai dengan penandatanganan MoU tutupnya.

Pewarta : rn



Ini terjadi tidak berjalan dengan baiknya tatakelola pemerintahan yang Demokrasi berasaskan Pancasila dan UUD,45 sebagai dasar negara yang berkedaulatan. 

Seharusnya pihak penegak hukum berfungsi melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada tiap-tiap warga negaranya dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain di mata hukum.

Tidak mungkin terjadi permasalahan numpuk segunung dapat diperkirakan setiap harinya 2 – 3 kejadian KKN untuk di Pemkab Banyuasin Sumsel.

Sementara APH tipikor, pidsus 1 kasus dalam 1 tahun itu pun TSK nya yang bukan pelaku utamanya (bukanya tidak dapat ungkap tapi kelihatannya APH susah dalam memilah jadinya tidak ada kerja).

Jadi bagaimana itu..??  Wajar saja media massa bak, bagaikan suara nyanyian yang tidak begitu dihiraukan oleh Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum *Eksekutif,  Legislatif, dan Yudikatif*

Yang ada di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Indonesia. Berita di bawa ini sampai saat ini belum ada yang ditindak secara hukum.

TERKAIT DANA DESA DI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018-2019 SEBAGIAN BERITA DI BLOCK MUNGKIN DIHAPUS ATAS LOBEY 2 PEMKAB BANYUASIN SUMSEL

Baca juga berita di bagian ini :

http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/01/yek-karim-potret-kemikinan-masyarakat.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/02/syamsuri-haj-menagih-janji-kapolri.html?m=1

http://www.tribunus.co.id/2019/01/umir-tonoh-sh-ketua-ls3-kabupaten.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/07/di-kabupaten-banyuasin-runtuhnya-hukum.html

https://www.tribunus.co.id/2019/06/rapat-paripurna-dewan-minta-bupati.html

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/laporan-kasus-kkn-dana-pira-apbd-dd.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/08/warga-kecamatan-pulau-rimau-meminta.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/09/massa-100-persen-pro-rakyat-meminta.html

https://www.tribunus.co.id/2019/09/wajar-saja-kasus-kkn-dd-di-kabupaten.html

DIDUGA ADANYA MARKUP, KKN PADA DUA PENGADAAN DI DINAS DPMD KABUPATEN BANYUASIN APBD 2019.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1,62 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung February 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,41 M Jasa Lainnya Pengadaan Langsung    January 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.



GOPK, Batal Aksi di BPK RI, Dan Kejati Sumsel Diduga Tebalnya Uang Pelicin Dari Pemkab Banyuasin

Surat pemberitahuan Unras GOPK, Nomor Surat : 68/B/GOPK/SUMSEL/X/2017.


PALEMBANG,TRIBUNUS.CO.ID – Terkait Pemberitaan dari media massa online kasus Dana Desa (DD) yang tidak ada tanggapan dari Aparat Penegak Hukum (APH) sementara itu warga masyarakat sudah sangat kecewa dan semakin tambah tidak percaya terhadap APH kali ini bukan saja terhadap Institusi Kepolisian dan Kejaksaan pada Inspektorat Kabupaten (Irkab) pun tidak ada bedanya.

Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH.

Pada Hari Senin Tanggal 20/10/2019 Gabungan Ormas Penegak Keadilan (GOPK) akan mengadakan aksi Demo terkait kasus DD yang tak kunjung ditangkap-tanggapi oleh APH itu, GOPK akan menggelar aksi.

Aksi yang akan digelar oleh GOPK itu akan di ada kan di dua titik, dipusatkan di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, dan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Dengan Nomor Surat : 68/B/GOPK/SUMSEL/X/2017.

Ketua GOPK Sandi, ketika media konfirmasi mempertanyakan aksi unras yang akan mereka suarakan tersebut.? Lewat WhatsApp dengan jujur mengatakan kalau unras yang akan mereka gelar sesuai dengan surat pemberitahuan nya pada Polresta Palembang itu tepatnya pada hari senin tanggal 20/10/2019 itu batal digelar karena pihaknya ada mediasi terhadap perwakilan Pemkab Banyuasin yang mencapai kesepakatan tentu menguntungkan pihaknya GOPK jelas ketua GOPK lewat pesan singkat wa nya, (20/10/2019) Kemarin.

Lebih jelas baca berita di bawa ini :

https://www.tribunus.co.id/2019/08/bupati-pasang-badan-kasus-dd-diduga.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/05/diduga-sogok-oknum-auditor-inspektorat.html?m=1

https://www.tribunus.co.id/2019/09/wajar-saja-kasus-kkn-dd-di-kabupaten.html

Sandi mengaku uang pelicin nya lumayan besar cukup buat mengontrak ruko di kota palembang untuk dua pintu jelas Sandi Ketua GOPK yang beralamat di Jl Cambai Agung Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan itu Nomor Surat : 68/B/GOPK/SUMSEL/X/2017.

Kapoltabes Palembang Kombes. Pol. Didi saat di konfirmasi menanyakan kejelasan Unras GOPK yang digelar pada hari senin 22/10/2019 pada dua titik ia itu BPK RI Cabang Sumsel dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel belum ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.

Pewarta : rn

via Blogger https://ift.tt/2BAbhjJ

https://www.google.nl/amp/s/tatagtribunus.wordpress.com/2019/10/23/gopk-batal-aksi-di-bpk-ri-dan-kejati-sumsel-diduga-tebalnya-uang-pelicin-dari-pemkab-banyuasin/amp/

BERITA JAWABAN DARI TUDINGAN PEMKAB BANYUASIN SUMSEL

https://jarrakpossumatera.com/wartawan-keizalinnews-com-angkat-bicara-terkait-surat-penilaian-dan-rekom-sementara-dewan-pers-kaitan-pemberitaan-tentang-pemkab-banyuasin/

https://www.star7tv.online/2020/08/ketua-dpi-legalitas-wartawan-sah-lewat.html?m=1



#KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN INDONESIA#

Apakah boleh atau apakah seperti ini seorang wartawan ya’ ketika saya meminta hak jawab saya untuk meng klarifikasi atas pemberitaan menyangkut saya kok sampai beberapa hari tidak juga tayang…???

Masak kita sesama wartawan saja tidak ada empati sedikitpun apa lagi ini menyangkut nama baik Pers Nasional, ini termasuk kriminalisasi, intimidasi, diskriminatif dan sabotase kepada seorang wartawan tidak ya…???

Nah wartawan yang beginian nih yang disenangi bekerja sesuai dengan pesanan atau yang di maui oleh sang Komandan. Pandai mempersalahkan orang tetapi tidak menyadari apa yang sudah ia lakukan..??

Sudah terlalu lama kita orang media ini tertidur dengan pulasnya sehingga musim, sudah berlalu, pakaian di badan sudah usang dan melepuh, kemajuan zaman semakin pesat. Yang dulu jaman elektro… eeh sekarang sudah ada yang namanya digital auto. Namun sangat disayangkan kita sang pemegang demokrasi pada Pilar ke-4 malah hanya kebagian huru haranya saja.

Ayo para Insan pers yang selalu berbudi luhur mari kita bersama-sama untuk memperjuangkan KEARIFAN LOKAL dan mensosialisasikan TIDAK MUNAFIK di dalam perkataan maupun perbuatan.

Kalau masih ada rasa malu orang-orang yang parasit yang hanya menaburkan kemunafikan menggerogoti aset Kabupaten Banyuasin ini lebih baik angkat kaki dari tanah bertuah ini dalam kategori otonomi daerah.

Berita yang ingin di klarifikasi :

https://www.google.nl/amp/mattanews.co/pemkab-banyuasin-laporkan-oknum-wartawan-ke-dewan-pers/amp/

Ini pernyataan Roni terkait berita yang menyangkut namanya :

Ini Suatu Preseden Buruk Untuk Dunia Pers Nasional Pada Pemkab Banyuasin Masa H. Askolani

Foto, Roni Paslah saat di wawancarai Selasa 11 Agustus 2020

BANYUASIN, – Ini Suatu Preseden Buruk Untuk Dunia Pers Nasional Pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Masa Bupati Kabupaten Banyuasin H. Askolani (sejak dilantik pada 18 September 2018 untuk 5 tahun ke depan).

Roni mengatakan dari berbagai macam tudingan cercahan Sdr, Dodi Irama sebagai kuasa hukum Bupati Banyuasin H. Askolani di dalam kesempatan ini akan saya jawab jelas roni, pertanyaan demi pertanyaan karena di dalam hal ini sudah masuk ke konteks profesi saya sebagai wartawan.

Menanggapi pemberitaan di beberapa media terkait Penjelasan Pemkab Banyuasin Laporkan Media Cyber ke Dewan Pers, yang mengatakan pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui kuasa hukumnya Dodi telah menempuh jalur ke dewan pers, untuk melaporkan lima pemberitaan yang bersumber dari Media Tribunus.co.id pada 21 November 2019 dan Kaizlinews.com pada 24 Juni 2020 jawab roni, padahal di setiap pemberitaan yang terkait selalu dimintai keterangan baik dengan cara lisan maupun via pesan dan telpon namun yang terkait tidak dapat menjelaskan apapun.

Dodi IK selaku kuasa hukum didampingi Kepala Dinas Kominfo Aminudin dan Stafsus Bidang Media, Syaifudin Zuhri saat memberikan keterangan pers di ruang rapat Kominfo, Senin (10/8) pukul 14.00 WIB. kemarin.

Dodi menjelaskan, kliennya Bupati Banyuasin H. Askolani selaku pengadu telah dua kali mengadukan jurnalis inisial RP ke dewan pers. Hal ini terkait pemberitaan yang dimuat media Tribunus.co.id dan Kaizlinews.com.

” Roni, saya rasa seorang pemimpin yang bersifat mengayomi hal ini sangat saya sayangkan karena sampai detik ini saya yang memberitakan berita yang dianggap apa lah itu tadi’, Belum berkesempatan untuk meminta penjelasan atas masalah di setiap berita yang telah diterbitkan atas dasar narasumber dan hasil investigasi lapangan yang memadai.

Berita teradu yang dimuat Tribunus.co.id dianggap tidak sesuai fakta, sepihak, tidak berimbang, tidak ada klarifikasi, fitnah/bohong, tidak akurat, narasumber tidak kredibel, melanggar asas praduga tak bersalah, dan merendahkan martabat orang lain.

Ini suatu preseden buruk untuk dunia pers nasional pada pemerintah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan masa Bupati H. Askolani Jasi terkait kemerdekaan Pers dan keterbukaan publik yang sudah terjadi suatu bentuk kriminalisasi, kebiri, pembredelan pada karya tulis wartawan yang melaksanakan kerja kejurnalisannya sesuai dengan UU No 40 tahun 1999 tentang pers dan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lalu masalah 5 berita yang mengungkap dugaan kasus KKN Banyuasin itu, Saya rasa ini pada prinsipnya ada benturan-benturan hukum yang bersifat mengikat melalui dial-dial mereka atas syarat. Mungkin ulang roni..?? 

” Jelas terlihat saya di berhentikan saya (Roni Paslah) dari media tribunus.co.id dan media keizalinnews.com atas keinginan Pemkab Banyuasin melalui lobei2 mereka, dengan alasan. Saya yang sering bongkar kasus KKN Kab Banyuasin provinsi Sumsel. Bertujuan biar saya, sebagai wartawan pemberitaan kasus tersebut tidak ada tuntutan di kemudian hari, ini kan maunya mereka papar roni di hadapan media.

Mungkin waktu dan kondisi sudah tidak memungkinkan lagi satu-satunya solusi yang paling instan untuk manipulasi publik, lewat Dewan Pers menurutnya bisa dengan instan dan cepat terselesaikan, padahal menurut saya ini hanya buang2 waktu dan energi namun tidak menyelesaikan permasalahan malah kelihatan tulalit karena tidak memahami UU No 40 tahun 1999 tentang pers sehingga membuat runyam permasalahan.

Atas gagal paham tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah,

✔️ Pengacaranya suka plesiran sehingga diduga tanpa hak menggunakan uang pemerintah,

✔️ Suatu bukti adanya penyelewengan dana covid-19 di Pemkab Banyuasin.

UU No 40 tahun 1999 tentang pers melalui hak jawab Pasal 5 ayat 2, 3 UU Pers asalkan dapat membuktikan fakta fakta kebenaran terhadap pemberitaan tersebut.

Dari permasalahan ini terlihat jelas hukum beserta Aparat Penegak Hukumnya (APH) bukanya memberikan keadilan hukum yang kita harapkan dapat menjadi penyelamat, malah menjadi senjata penindasan APH untuk yang lemah seharusnya ketika berita kasus Korupsi yang berdampak cepat dan besar kerusakannya kewajiban bagi merek (tipikor Polres, pidsus kejari) untuk menindak lanjutinya ungkap roni.

Apabila yang sudah diberitakan tersebut mempunyai kebenaran yang kuat dasar hukumnya di dalam Undang-Undang Pers dan merupakan tindak pidana. Pasal 4 Ayat (2) UU Pers menyebutkan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Pers dan merupakan tindak pidana. sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU Pers. (penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran apalagi sampai penghapusan).

UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Suda Dikirim ke : Direktorat Pengaduan Masyarakat PO Box 575 Jakarta 10120. alamat Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950. Dikirim Juga Ke Polda Sumsel, Kejaksaan Negeri Banyuasin, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kejaksaan Agung RI, BPK RI, dan Ombudsman RI. Pengaduan berkode dari 1.AAAA, 1.BBBB, 1.CCCC, 1.DDDD, 1.EEEE, 1.FFFF, 1.GGGG, DAN 1.HHHH.

Disana disebutkan TERADU..? Saya rasa penggunaan kata teradu itu fleksibel karena terlebih dulu beberapa pejabat Banyuasin yang berkapasitas teradu dilaporkan pada tanggal 11 Januari 2019 dengan nomor : 01/TBS-MBM/LS3-JPKP/2019 dan dalam hal tuntutan berita sebagai syarat dasar bagi pemegang kekuasaan yang sah (demokrasi) iaitu supremasi hukum yang diduga diputarbalikan dianggap berita tersebut tidak sesuai fakta, sepihak, tidak berimbang, tidak ada klarifikasi, fitnah/bohong, tidak akurat, narasumber tidak kredibel, melanggar asas praduga tak bersalah, dan merendahkan martabat orang lain pada hal saya ini hanya media saja, jelas roni.

Bukti lapor kasus KKN Kabupaten Banyuasin Sumsel tahun anggaran 2019-2020 Kelima pemberitaan yang dilaporkan itu terkait isi laporan ini tersebut

” Camouflage, lalu pemberitaan kemarin terkait diriku itu kira-kira berimbang tidak, sepihak dan menghakimi tidak ya tanya roni.

Karena kebenaran pada peringkat minoritas seharusnya mayoritas. Padahal semua yang di tudingkan pada berita yang sudah diterbitkan itu semuanya atas dasar hukum dan prinsip pemberitaan (narasumber) dan keterangan objek berdasarkan hukum, UU, ketentuan yang mempunyai dasar yang diakui oleh seluruh rakyat dan lapisan masyarakat (Adat Istiadat) di dalam NKRI kemudian berita melewati beberapa tahapan baru diterbitkan menjadi suatu berita dan dipublikasi, Selasa, 11 Agustus 2020.

Menurut saya berita yang tidak berimbang, dapat digolongkan beberapa berita yang dapat diterbitkan walau belum mendapat penjelasan dari objek berita yang bersifat sementara demi proses hukum dan semacamnya.

Pengecualian melalui hak jawab terkendala susah ditemui alasan ini, itu menghindari wartawan, nomor kontak hp tidak pernah aktif (takut disadap) salah satu pusat pelayanan, sebagai pelayan masyarakat tidak ada yang dapat berinteraktif antara pemerintah dan masyarakatnya yang ada terkesan puitis, lebay, dramatisir, dan pencitraan semata.

” Selebihnya atas tudingan terhadap saya biar APH yang mengukur kadar kebenarannya..????

Masalah COVID-19 masalah data yang di mau sepele saja untuk bantuan BLT Dana Desa tahapan 3 sampai sekarang masih belum diterima warga KPM…!!!! 

Foto Istimewa Bupati Banyuasin H. Askolani Launching Penyerahan BLT Dana Desa Mulai Disalurkan Senin 27 Juli 2020 bumingnya semua media liput dan ucapan apresiasi datang dari berbagai instansi dan lapisan masyarakat sehingga terkesan oky bunggat, Pada kenyataannya..!!!!

https://www.keizalinnews.com/2020/07/di-kab-banyuasin-blt-dari-dd-tahap-3.html?m=1

https://www.keizalinnews.com/sosial-budaya/bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-terdampak-covid-19-di-banyuasin-dipraktisi-dan-politisi/?m=1

https://www.keizalinnews.com/2020/07/pemkab-banyuasin-kucurkan-blt-tahap-2.html?m=1

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/netizen-mendukung-dan-apresiasi-walikota-prabumulih/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/jumlah-pasien-positif-terdampak-virus-corona-di-kab-banyuasin-bertambah-menjadi-3-orang/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/oktaf-riady-wakil-ketua-pwi-pusat-bidang-pembelaan-wartawan-sarankan-kepala-diskominfo-kab-banyuasin-di-ganti/

https://www.keizalinnews.com/uncategorized/ombudsman-sumsel-m-adrian-tegaskan-siap-menerima-laporan-rekan-rekan-media/

https://www.keizalinnews.com/uncategorized/pembahasan-yang-cukup-alot-akhirnya-lkpj-bupati-banyuasin-tahun-2019-disepakati-dprd/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/masa-pandemi-covid-19-di-kab-banyuasin-ibu-hamil-menyusui-dan-anak-balita-2-bulan-tidak-imunisasi/

https://www.keizalinnews.com/berita-sumatra/masa-covid-19-bpnt-di-kabupaten-banyuasin-sumsel-senilai-rp162-000-benarkah-ini/

Sampai saat ini Rabu 12 Agustus 2020 Belum Juga diterima oleh KPM Padahal di samping tepat sasaran itu juga harus tepat waktu..?? Ini merupakan fakta kecil berita beberapa waktu lalu yang berjudul “Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 di Banyuasin Dipraktisi dan Dipolitisasi” 

” Ini belum bicara masalah anggaran yang bocor di setiap OPD (Kas Daerah).

Kami sangat senang ditarik kerana hukum dengan syarat APH nya yang betul-betul berintegritas menjalankan prosedur hukum yang berlaku dan proses hukumnya dibuka seluas luasnya untuk umum biar mereka dapat mendikte jalannya proses hukum. (..)

Sumber : Roni Paslah



UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, secara tegas disebutkan ada tiga kategori hak yang harus berjalan seimbang dan wajib dipegang teguh oleh seorang wartawan dan perusahaan pers tidak terkecuali oleh masyarakat.Menjawab pertanyaan judul diatas, maka ini bisa terjawab melalui pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU pers, ketiga hak itu adalah hak tolak, hak jawab dan hak koreksi.  

Dijelaskan, hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya, lalu hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. 

Sementara, hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Implementasi dari ketiga hak tersebut, tertuang dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) UU pers, bahwa Pers wajib melayani hak jawab dan Pers juga wajib melayani hak tolak. Hak tolak ini juga diperkuat di pasal 4 ayat (4) yang menegaskan, bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Berkaitan dengan hak tolak, ini bisa kita lihat dalam penjelasan pasal 4 ayat (4) UU Pers, dimana dijelaskan, tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi. 

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Bagaimana dengan kewajiban koreksi oleh pers, dalam pasal 1 angka 13 UU pers wajib dilakukan, dimana kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

Terhadap perusahaan pers yang tidak mengindahkan hak jawab, maka bisa dikenai pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500 juta. Ketentuan pidana tertuang dalam pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Bagaimana dengan kemerdekaan pers?. Itu sudah sangat jelas, bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (1) UU Pers. 

Namun demikian dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers” dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Namun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta. Ketentuan pidana tertuang dalam pasal 18 ayat (1) UU Pers.

Lalu apa fungsi Pers, ini bisa kita lihat di pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Pers, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping itu, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi .

Selanjutnya, dimana peran masyarakat dalam mengawasi pemberitaan yang dilakukan pers, pengawasan ini tertuang dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Pers, dimana dikatakan, Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. 

Selanjutnya, kegiatan yang dimaksud itu dapat berupa, pertama memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan  kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.  Kedua, menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum wartawan, maka itu menjadi tugas Dewan Pers untuk memprosesnya.

Dengan demikian, dalam UU Pers, sudah jelas memberikan kedudukan yang seimbang (sama) antara wartawan, perusahaan pers (media) dan masyarakat.

Hormat Saya

TTD

Roni Paslah



Kemendes PDTT Telah Salurkan Rp 71.1 Triliun Dana Desa


Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar

Tribunusidco | Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menggelar refleksi akhir tahun 2020 secara virtual pada Rabu (30/12/2020). Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sepanjang 2020, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah salurkan Rp71,1 Triliun Dana Desa.

Abdul Halim mengungkapkan, dengan nilai itu, maka dana desa yang terserap mencapai 99,95 persen. Langkah ini juga terwujud karena dari reformasi Januari 2020 dana desa langsung disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa.

Persentase tahapan penyaluran juga dibalik agar lebih cepat digunakan. Bahkan pada 20 daerah yang inovatif dipercepat hanya 2 tahap, yaitu 60%:40%. Bahkan pada 20 daerah yang inovatif dipercepat hanya 2 tahap, yaitu 60%:40%.

“Penyerapan terbesar itu tahun 2020 sejak tahun 2015. Penyerapannya mencapai 99,95 persen, mungkin hampir mencapai 100 persen,” kata Gus Menteri.

Hasil penggunaan dana desa lebih cepat ialah penurunan kemiskinan desa di awal pandemi Covid-19, yakni menurun 0,03% antara Maret 2019-2020. Maka, reformasi penyaluran dana desa ini berlanjut pada 2021.

Bagaimanapun, pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 mendisrupsi pembangunan desa. APBDes untuk bencana dan kegiatan tak terduga semula tidak lebih dari 10%, kini mencuat menjadi 37%.

Strategi community targeting melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diakui dunia sebagai inovasi kebijakan yang tepat sasaran: memasukkan 5,31 juta keluarga miskin yang belum pernah didata, 947 ribu keluarga miskin yang sebelumnya terdata namun luput dari penyaluran bantuan, 1,45 juta keluarga yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi, bahkan sebanyak 2,5 juta di antaranya ialah perempuan kepala keluarga (PEKKA), juga 92% bantuan diterima keluarga petani kecil, nelayan kecil, buruh tani, dan buruh nelayan.

Peningkatan efektivitas BLT Dana Desa itu diikuti efisiensi biaya, lantaran pendataan 8 juta keluarga dilakukan secara sukarela oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Sehingga pendataan mikro pada level Rukun Tetangga dan keluarga dilanjutkan pada 2021.

“Program Desa Tanggap Covid-19 dan BLT Dana Desa sukses menjaga gerak pandemi Covid-19 di desa tetap rendah. Hingga November 2020 sebanyak 1,4 juta warga desa terjaga tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Maka BLT Dana Desa tetap dilanjutkan pada 2021,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Disrupsi pandemi menguatkan peran pekerjaan tidak tetap, di mana di desa berupa Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Secara nasional, 97% PHK diserap melalui program-program pekerjaan tidak tetap. Di desa, APBDes 2020 untuk infrastruktur telah turun dari 68% pada 2019 menjadi 35%, dimana sebanyak 23% dilaksanakan dengan pola PKTD, dan non PKTD 12%.

Sepanjang Januari 2021 PKTD akan meningkat menjadi 55% dari dana desa. PKTD berhasil menahan laju pengangguran terbuka di desa 0,79%, padahal di kota melonjak 69%. Maka seluruh penggunaan dana desa 2021 dijalankan melalui PKTD, di mana 55% anggaran harus untuk upah tenaga kerja.

Gus Menteri juga menjelaskan soal komposisi manfaat dari lapisan bawah desa yaitu penerima BLT Dana Desa 8.045.861 keluarga atau 39.263.802 jiwa, Orang Dalam Pengawasan (ODP) di ruang isolasi desa sebanyak 191.610 jiwa, dan Padat Karya Tunai Desa sebanyak 3.298.041 jiwa

“Total pemanfaat langsung dana desa 2020 per 29 Desember 2020 sebanyak 42.753.453 jiwa atau 36,23% warga desa lapisan bawah,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Program BLT Dana Desa ini ternyata sudah mendapat pengakuan dari dunia, pasalnya menurut Adjunct Professor Georgetown University Scott Guggenheim mengatakan, saat ini banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa dan Indonesia tidak menyadari bahwa Indonesia adalah pelopor ide jaring pengaman sosial komplementer seperti ini.

Dikatakan Scott hanya di Indonesia 2,7 juta kepala rumah tangga perempuan bisa mendapatkan bantuan tunai.

Sedang imbas hadirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa. Kedudukan BUMDes sebagai badan hukum diperoleh dan berlaku sejak Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan.

Kedudukan badan hukum Unit Usaha BUMDes terpisah dari BUMDes dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari pemerintah Desa.

Olehnya, Kemendes PDTT pun menggenjot soal Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pijakan hukum. Saat RPP Bumdes sudah ditayangkan di situs turunan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Konsultasi publik telah dilakukan dari Aceh sampai Papua.

“Harmonisasi antar kementerian dan lembaga sedang dilaksanakan,” katanya Gus Menteri.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Halim kembali mengingatkan, penggunaan dan desa tidak boleh dipihak ketigakan. Bahkan, ke depan sistem pengawasan bakal semakin diperketat.

“Kita terus kawal. Bahkan ke depan akan kita kawal agar dana desa ini bagaimana bisa lebih efektif lagi,” tutupnya. (Rn).

Buat situs web Anda di WordPress.com
Mulai